Headline
Manggala Agni yang dibentuk 2002 kini tersebar di 34 daerah operasi di wilayah rawan karhutla Sumatra, Sulawesi, dan Kalimantan.
Manggala Agni yang dibentuk 2002 kini tersebar di 34 daerah operasi di wilayah rawan karhutla Sumatra, Sulawesi, dan Kalimantan.
Sejak era Edo (1603-1868), beras bagi Jepang sudah menjadi simbol kemakmuran.
MENTERI Agama Yaqut Cholil Qoumas telah menandatangani kesepakatan dengan Menteri Haji dan Umrah Arab Saudi Tawfiq F Al Rabiah untuk sejumlah hal. Salah satunya, kuota haji untuk jemaah haji Indonesia sebanyak 221 ribu orang.
Rincian kuota tersebut, yakni 203.320 untuk jemaah haji reguler, 17.680 jemaah haji khusus dan sisa kuota 4.200 untuk petugas. Ketua Umum Serikat Penyelenggara Umrah dan Haji Indonesia (Sapuhi) Syam Resfiadi menyambut baik kabar tersebut.
Saat ini, pihaknya tengah menyiapkan daftar nama calon haji yang bisa berangkat pada musim haji tahun ini. "Persiapan sekarang ialah menyiapkan daftar nama," jelasnya saat dihubungi, Senin (9/1).
Baca juga: Tahun Ini RI Dapat Kuota Haji 221 Ribu, tidak Ada Pembatasan Usia
"Nanti diinfokan ke seluruh jemaah yang sudah terdaftar sejak tahun sebelumnya. Akan diinfokan oleh pihak terkait apabila namanya masuk," imbuh Syam.
Untuk kuota haji khusus, pihaknya tengah melakukan sinkronisasi data dengan Kementerian Agama. Dalam hal ini, untuk menentukan daftar nama yang akan berangkat gaji pada tahun ini, sesuai kuota yang telah ditetapkan.
Baca juga: Wapres Sambut Positif Aturan Calon Jemaah Umrah Harus Daftar BPJS
"Kita tunggu keputusan Menteri Agama, diikuti dengan surat keputusan dirjen nanti," katanya.
Syam pun berharap sistem percepatan ini membuat sistem haji khusus dan reguler bisa kembali normal seperti sebelum pandemi covid-19. Sekalipun saat ini terdapat standar baru.
"semoga tidak ada kenaikan harga seperti 2022 lalu, sehingga jemaah tidak diberatkan lagi," pungkas dia.(OL-11)
ASOSIASI Muslim Penyelenggara Haji dan Umrah Republik Indonesia (Amphuri) meminta pemerintah untuk lebih meningkatkan peran swasta dalam penyelenggaran ibadah haji.
PENYELENGGARAAN ibadah haji tahun 2026 akan sepenuhnya dialihkan dari Kementerian Agama (Kemenag) ke Badan Penyelenggara Haji (BP Haji).
WACANApenyelenggaraan haji jalur laut tengah mengemuka. Wacana haji jalur laut disebut sebagai hal yang bukan tidak mungkin untuk dilaksanakan. Namun, membutuhkan persiapan matang,
ANGGOTA Pansus Haji 2024, Luluk Nur Hamidah mengatakan rencana pelaksanaan haji jalur laut merupakan hal yang kompleks dan harus dipertimbangkan dengan sangat matang.
MENTERI Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi membenarkan adanya rencana agar penyelenggaraan haji dan umrah ke depan berada di bawah Badan Penyelenggara (BP) Haji.
FASE pemulangan jemaah haji Indonesia yang berangkat pada gelombang II dari daerah kerja (Daker) Madinah berakhir. Hal ini ditandai keberangkatan jemaah kelompok 28 Debarkasi Kertajati.
Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar meyakini bahwa kuota haji untuk Indonesia pada 2026 tidak akan mengalami pengurangan.
Salah satu poin penting dalam draf harmonisasi revisi UU Haji ini adalah pengaturan kelembagaan Badan Penyelenggara (BP) Haji sebagai lembaga pemerintah setingkat menteri
Hidayat Nur Wahid (HNW) berharap beragam hal yang akan dibicarakan dalam kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke Arab Saudi mendapatkan sambutan yang positif.
BP Haji menyampaikan kunjungan dan negosiasi Presiden Prabowo ke Arab Saudi akan membahas sejumlah agenda penting bersama Pangeran Mohammad bin Salman.
Prasetyo, yang akrab disapa Pras, menjelaskan alasan Indonesia membutuhkan penambahan kuota haji. Menurutnya, saat ini antrean haji terus memanjang.
BPKN mendorong Kementerian Agama dan Badan penyelenggara Haji (BPH), untuk segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kuota haji dan sistem antrean ibadah haji nasiona
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved