Headline
Sebaiknya negara mengurus harga barang dulu.
WAKIL Ketua DPR RI Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat (Korkesra) Abdul Muhaimin Iskandar mengapresiasi langkah cepat BPOM dan Kementerian Kesehatan terkait penanganan obat-obat yang dianggap mengandung zat berbahaya dan memicu gangguan ginjal akut (GGA)/Acute Kidney Injury (AKI) pada anak. Meski begitu,
Di sisi lain, ia juga mengeluarkan ultimatum kepada dua instansi tersebut untuk segera menyelesaikan masalah ini.
“Saya mengapresiasi langkah cepat BPOM maupun Kemenkes untuk mengatasi dengan segera obat-obat yang mengkhawatirkan dan membahayakan balita, dan ini tidak cukup dengan hanya melarang kemudian memberikan rekomendasi ataupun surat izin kepada yang sudah masuk, tetapi ini harus ada pengawasan ketat semua pihak. Ini soal generasi kita, ini soal anak kita, ini soal anak-anak dan cucu-cucu keturunan kita,” ujar Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa itu.
Politisi yang biasa disapa Gus Muhaimini tu sempat mengungkapkan kekecewaannya lantaran rendahnya pengawasan BPOM, sehingga obat-obatan yang disinyalir tercemar etilen glikol dan dietilen glikol bisa beredar di masyarakat. Dua zat tersebut digadang memicu melonjaknya angka GGA pada anak yang juga terjadi di Gambia.
Baca juga : Junimart Girsang Dukung Pemuda Batak Bersatu Bangun Bangsa
“Ini soal anak-anak dan cucu-cucu keturunan kita. Ini sangat sangat membutuhkan perhatian serius, dan DPR memberi ultimatum betul kepada Menteri Kesehatan, kepada BPOM untuk sungguh-sungguh betul mengawasi keadaan ini. Bayangkan anak-anak kita, bayangkan anak keturunan kita mengalami nasib yang berat gara-gara pengawasan BPOM yang rendah atau Kemenkes yang tidak mengambil respon cepat.” ujar legislator daerah pemilihan Jawa Timur VIII itu.
Lebih lanjut, Muhaimin kembali menekankan kasus melonjaknya angka pasien GGA pada anak di Indonesia adalah keadaan yang darurat. Penangannya pun harus dilakukan secara cepat, cermat, dan tepat.
“Karena itu, selain saya mengapresiasi langkah cepat tapi saya benar-benar menganggap ini tindakan emergency yang harus dilakukan secara sungguh-sungguh. Serius, tidak terhitung hari, tapi detik dan jam yang harus dilakukan (penanganan). Ultimatum ini sangat keras dari DPR agar segera diambil langkah-langkah tepat,” tegasnya.
Menutup pernyataannya, Gus Muhaimin juga meminta penanganan pasien yang telah terkonfirmasi GGA agar ditangani secara intensif. Menurutnya harus ada penanganan khusus bagi GGA dengan alokasi anggaran darurat. (RO/OL-7)
Ide pengembalian pemilihan kepala daerah (pilkada) ke sistem tidak langsung melalui DPRD tidak serta merta menjamin pengurangan biaya politik
Mengenai usulan Pilkada tak langsung, Sekjen Partai Golkar menilai bahwa keterlibatan representasi masyarakat daerah harus tetap ada.
Tom Lembong divonis hukuman penjara selama 4,5 tahun serta denda sebesar Rp750 juta
Masyarakat Miskin Tercoret dari PBI JKN Bisa Ajukan Reaktivas
Cak Imin menyatakan 100 Sekolah Rakyat rintisan yang memanfaatkan aset bangunan milik negara telah siap beroperasi dan diresmikan Presiden Prabowo Subianto.
Menko Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar atau Cak Imin menyatakan sebanyak 100 Sekolah Rakyat akan mulai beroperasi penuh pada awal Agustus 2025.
KETUA Komisi VIII DPR RI Marwan Dasopang meyakini kelembagaan Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) dan Badan Penyelenggara Haji (BP Haji) sebaiknya tetap dipisah.
Setelah melakukan simulasi, menurut dia, berbagai partai politik tersebut akan memutuskan sikap untuk sistem penyelenggaraan pemilu atau pilkada ke depannya.
Ketua Banggar DPR RI menekankan pembangunan IKN tetap dilanjutkan meski anggarannya memiliki perubahan dari waktu ke waktu.
PARTAI politik di DPR begitu reaktif dalam merespons Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No 135/PUU-XXII/2025.
DPR menyebut perayaan HUT ke-80 RI pada 17 Agustus digelar di Jakarta, bukan di Ibu Kota Nusantara atau IKN, Kalimantan Timur karena memakan biaya banyak.
DPR dan pemerintah tidak menyerap aspirasi semua pihak dalam membahas RUU KUHAP.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved