Headline
Pada perdagangan kemarin, rupiah menguat tipis dan ditutup di level Rp16.936 per dolar AS.
Pada perdagangan kemarin, rupiah menguat tipis dan ditutup di level Rp16.936 per dolar AS.
Kumpulan Berita DPR RI
WAKIL Ketua DPR RI Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat (Korkesra) Abdul Muhaimin Iskandar mengapresiasi langkah cepat BPOM dan Kementerian Kesehatan terkait penanganan obat-obat yang dianggap mengandung zat berbahaya dan memicu gangguan ginjal akut (GGA)/Acute Kidney Injury (AKI) pada anak. Meski begitu,
Di sisi lain, ia juga mengeluarkan ultimatum kepada dua instansi tersebut untuk segera menyelesaikan masalah ini.
“Saya mengapresiasi langkah cepat BPOM maupun Kemenkes untuk mengatasi dengan segera obat-obat yang mengkhawatirkan dan membahayakan balita, dan ini tidak cukup dengan hanya melarang kemudian memberikan rekomendasi ataupun surat izin kepada yang sudah masuk, tetapi ini harus ada pengawasan ketat semua pihak. Ini soal generasi kita, ini soal anak kita, ini soal anak-anak dan cucu-cucu keturunan kita,” ujar Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa itu.
Politisi yang biasa disapa Gus Muhaimini tu sempat mengungkapkan kekecewaannya lantaran rendahnya pengawasan BPOM, sehingga obat-obatan yang disinyalir tercemar etilen glikol dan dietilen glikol bisa beredar di masyarakat. Dua zat tersebut digadang memicu melonjaknya angka GGA pada anak yang juga terjadi di Gambia.
Baca juga : Junimart Girsang Dukung Pemuda Batak Bersatu Bangun Bangsa
“Ini soal anak-anak dan cucu-cucu keturunan kita. Ini sangat sangat membutuhkan perhatian serius, dan DPR memberi ultimatum betul kepada Menteri Kesehatan, kepada BPOM untuk sungguh-sungguh betul mengawasi keadaan ini. Bayangkan anak-anak kita, bayangkan anak keturunan kita mengalami nasib yang berat gara-gara pengawasan BPOM yang rendah atau Kemenkes yang tidak mengambil respon cepat.” ujar legislator daerah pemilihan Jawa Timur VIII itu.
Lebih lanjut, Muhaimin kembali menekankan kasus melonjaknya angka pasien GGA pada anak di Indonesia adalah keadaan yang darurat. Penangannya pun harus dilakukan secara cepat, cermat, dan tepat.
“Karena itu, selain saya mengapresiasi langkah cepat tapi saya benar-benar menganggap ini tindakan emergency yang harus dilakukan secara sungguh-sungguh. Serius, tidak terhitung hari, tapi detik dan jam yang harus dilakukan (penanganan). Ultimatum ini sangat keras dari DPR agar segera diambil langkah-langkah tepat,” tegasnya.
Menutup pernyataannya, Gus Muhaimin juga meminta penanganan pasien yang telah terkonfirmasi GGA agar ditangani secara intensif. Menurutnya harus ada penanganan khusus bagi GGA dengan alokasi anggaran darurat. (RO/OL-7)
Kepercayaan masyarakat terhadap gerakan filantropi harus bersinergi dan dimanfaatkan untuk bersama-sama mewujudkan kemakmuran masyarakat
Budi mengatakan KPK menduga Hery Sudarmanto yang merupakan tersangka kasus dugaan pemerasan dalam pengurusan rencana penggunaan TKA (RPTKA), menerima uang hasil dugaan pemerasan sejak 2010.
Cak Imin menegaskan bahwa fase pemulihan pasca tanggap darurat harus dimulai dengan langkah-langkah pemberdayaan yang terintegrasi.
Muhaimin Iskandar langsung menepis anggapan bahwa pernyataan Presiden tersebut merupakan sinyal kekhawatiran terhadap manuver politik PKB.
Kemenko PM kembali memfasilitasi kepulangan puluhan warga Jawa Tengah (Jateng), Banten, dan Jawa Barat tenaga kerja penderes getah pinus yang terdampak bencana Aceh ke daerah asalnya.
Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM) Muhaimin Iskandar menegaskan keseriusan pemerintah dalam menyiapkan sumber daya manusia Indonesia yang terampil.
Status kepegawaian yang diperoleh pegawai SPPG sejatinya merupakan titik ideal bagi para pekerja di Indonesia dan seharusnya menjadi contoh dalam sistem ketenagakerjaan
KETUA Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), Mukhamad Misbakhun meminta agar Bank Indonesia (BI) untuk menjaga nilai tukar rupiah pada angka-angka yang moderat.
Kewenangan penuh untuk mensimulasikan mekanisme aturan ada di tangan DPR bersama pemerintah selaku pembentuk undang-undang.
ANGGOTA Komisi XII DPR RI Yulisman menilai kebijakan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) satu tahun sebagai langkah strategis untuk memperkuat tata kelola sektor pertambangan.
Pemerintah Kota Bandung berupaya menggeser status kawasan Kebun Binatang Bandung dari konservasi menjadi ruang terbuka hijau tanpa fondasi hukum.
Komisi XI DPR RI segera menyelenggarakan uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) untuk calon deputi gubernur Bank Indonesia (BI).
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved