Headline
Diskon transportasi hingga 30%, bantuan pangan, dan sistem kerja fleksibel bergulir.
Diskon transportasi hingga 30%, bantuan pangan, dan sistem kerja fleksibel bergulir.
Kumpulan Berita DPR RI
KASUS gangguan ginjal akut yang ditemukan pada anak-anak menjadi polemik serius di masyarakat, hal tersebut membuat para orang tua resah.
Penyebab utama gangguan ginjal akut pada anak diduga karena obat sirup anak yang berbahaya dikonsumsi. Kementerian Kesehatan telah merilis daftar 91 obat sirup yang diduga menyebabkan kasus gagal ginjal akut pada anak.
Apalagi, di tengah maraknya kasus tersebut Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) akhirnya merilis nama lima obat sirup yang ditarik peredarannya.
Kelimanya ditarik karena dinilai memiliki kandungan cemaran Etilen Glikol (EG) dan Dietilen Glikol (DEG) yang melebihi ambang batas aman.
Menanggapi kasus tersebut, Ketua Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PBHI) Jakarta, Sabar Daniel Hutahaean meminta semua pihak terkait untuk memeriksa Badan yang berwenang terkait obat-obatan.
Baca juga: DPR Minta Masyarakat Diimbau Tak Gegabah Gunakan Obat Sirop
Dalam hal ini DPR Segera memanggil BPOM untuk mengevaluasi secara menyeluruh terkait peredaran obat berbentuk sirup yang sangat mencemaskan masyarakat akhir-akhir ini.
"DPR segera evaluasi menyeluruh, bila perlu dibekukan terlebih dahulu BPOM itu, ini menyangkut nyawa manusia,, apalagi korbannya mayoritas anak-anak yang notabene adalah gerasi Indonesia kemudian" tegas sabar saat diwawancarai oleh media di Jakarta, Sabtu (22/10).
"Bayangkan jika manusia-manusia Indonesia kedepan memiliki masalah kesehatan yang buruk karena memiliki organ-organ tubuh yang rusak dikarenakan mengkonsumsi zat-zat berbahaya yang tidak dapat diditesi oleh Badan yang dieberikan kewenangan oleh negara!".
Tak hanya itu, lanjut sabar, dirinya juga mendorong Polri untuk menyelidiki terkait izin produksi dan edar obat yang dikeluarkan oleh BPOM.
"Polri segera periksa BPOM, selidiki, ada apa ini tiba-tiba obat ditarik, jika terindikasi permainan izin, polisi harus bongkar mafia izin obat tersebut," kata Sabar.
Sabar menilai, maraknya kasus gangguan ginjal akut yang terjadi saat ini tidak bisa disepelekan, hal ini menyangkut nyawa manusia. Oleh karenanya, dirinya mendorong agar kasus ini dituntaskan secara serius.
"Kasus ini menyangkut nyawa, pihak yang berwajib segera tuntaskan, jangan main-main, banyak sekali yang dirugikan dari kasus gagal ginjal pada anak tersebut," tutup sabar.
Sebelumnya, Menteri Kesehatan, Budi Gunadi Sadikin mengumumkan bahwa data per hari ini, Jumat, 21 Oktober 2022, terdapat penambahan angka kematian korban. K
emenkes berhasil mendata 241 kasus di 22 provinsi. Angka kematian dari 241 kasus ini mencapai 55% atau 133 anak dinyatakan meninggal dunia. Data ini didapatkan dari bulan Januari-Oktober 2022.
Budi menjelaskan kasus ini mulai naik per bulan Agustus-Oktober, tercatat Agustus naik 36 kasus, September naik 78 kasus, dan Oktober naik 110 kasus. (RO/OL-09)
Kekerasan terhadap perempuan dan anak bukan isu sektoral semata, melainkan persoalan kebangsaan yang membutuhkan keterlibatan seluruh elemen masyarakat.
Kasus gangguan jiwa anak dan remaja di Jawa Barat meningkat. RSJ Cisarua mencatat kunjungan naik hingga 30 pasien per hari, depresi jadi kasus dominan.
Edukasi seksual tidak perlu menunggu anak dewasa. Sebaliknya, langkah perlindungan ini justru harus dimulai sejak usia dini untuk membentengi anak dari pelecehan seksual.
Pendekatan bermain jauh lebih efektif dalam memberikan edukasi seksual karena membuat informasi lebih mudah diterima tanpa menciptakan rasa takut pada anak.
Langkah preventif harus dimulai bahkan sebelum keberangkatan. Orangtua diminta untuk tidak meremehkan pemeriksaan kesehatan awal bagi anak.
Kurangnya paparan sinar matahari akibat cuaca mendung dan hujan terus-menerus berisiko menurunkan produksi Vitamin D alami dalam tubuh.
Anggota Komisi I DPR RI Amelia Anggraini mendesak pemerintah segera mengevakuasi WNI kru kapal yang terkatung hampir setahun di lepas pantai Afrika tanpa kepastian upah dan nasib.
Ketua Komisi Percepatan Reformasi Polri Jimly Asshiddiqie menilai reformasi Polri tak bisa instan karena 30 aturan internal perlu dibenahi.
Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa menyoroti penghapusan 11 juta peserta PBI BPJS dan meminta penonaktifan tidak mendadak serta disertai sosialisasi.
DPR RI memastikan layanan kesehatan peserta PBI BPJS tetap berjalan selama 3 bulan ke depan meski ada penonaktifan, dengan iuran ditanggung pemerintah.
Anggota Komisi VII DPR RI Samuel Wattimena menyoroti belum optimalnya penyerapan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di kawasan Pantai Indah Kapuk (PIK) 2.
Abdullah juga mengaitkan temuan ini dengan aksi KPK sebelumnya yang menjaring pegawai Bea Cukai di Jakarta dan Lampung terkait kasus dugaan korupsi importasi.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved