Headline
Tidak ada solusi militer yang bisa atasi konflik Israel-Iran.
Para pelaku usaha logistik baik domestik maupun internasional khawatir peningkatan konflik Timur Tengah.
PERSATUAN Guru Republik Indonesia (PGRI) merasa prihatin terhadap nasib guru-guru PPPK di daerah yang belum menerima gaji. Sejak dinyatakan lulus seleksi pada Januari lalu, hingga kini sudah 9 bulan para guru tersebut tidak mendapatkan hak mereka.
"Prihatin guru-guru yang sudah mengabdi untuk bangsa dan negara, 9 bulan tidak digaji. Ini kalau benar adanya sungguh sangat memprihatinkan buat kita semua," ujar Wakil Sekjen PB PGRI Dudung Abdul Qodir kepada Media Indonesia, Kamis (29/9).
Dia mengatakan bahwa seharusnya program ASN PPPK Guru ini sudah terencana dengan baik. Mulai dari jumlah guru yang akan diterima, anggaran yang disiapkan dari pusat dan bagaimana Pemda segera menganggarkan di APBD. "Nah kalau itu dilakukan sebetulnya tidak harus terjadi 9 bulan guru PPPK tidak mendapatkan gaji," imbuhnya.
Menurutnya, tak digaji selama 9 bulan bukan waktu yang singkat dan dampak sangat buruk bagi ekonomi guru itu sendiri. Lantas, dia mendorong pemerintah untuk serius mengatasi persoalan ini dengan segera.
Baca juga: Kemendikbud-Ristek Tegaskan Data Guru PPPK Ada di Pemda
Berdasarkan UU, lanjutnya, guru wajib dilindungi baik oleh pemerintah, organisasi profesi dan masyarakat. Hal itu terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi sebagai guru, maupun dalam upaya peningkatan kesejahteraan guru.
Dia pun menyoroti RUU Sisdiknas yang tengah dirancang, termasuk untuk menjamin kesejahteraan guru. Dengan adanya persoalan ini, Dudung merasa ragu dengan komitmen pemerintah.
"Bagaimana mungkin pemerintah akan memberikan sebuah kesejahteraan yang lebih di RUU Sisdiknas, persoalan kecil seperti ini saja tidak bisa diselesaikan dengan baik . Artinya komunikasi, koordinasi dan kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah harus segera diperbaiki dan ditingkatkan sinerginya sehingga apapun persoalannya bisa dicarikan solusinya," tutupnya.(OL-4)
PRESIDEN Prabowo Subianto akan memberikan paket stimulus untuk menjaga stabilitas ekonomi dengan total alokasi anggaran sebesar Rp24,44 triliun
MK mewajibkan negara menggratiskan pendidikan dasar 9 tahun dari SD hingga SMP. Muncul pula ketakutan dari para guru, khususnya guru honorer yang takut gajinya menunggak atau dipotong.
Susatyo mengatakan personel gabungan tersebut terdiri atas Polda Metro Jaya, Polres Metro Jakarta Pusat, TNI, Pemda DKI dan instansi terkait.
Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN) Medan kembali memenangkan gugatan sengketa seleksi PPK Langkat Tahun 2023.
Orang tak dikenal (OTK) menembak Andarias Tanna, 44, guru honorer yang tinggal di Kampung Kago, Distrik Ilaga, Kabupaten Puncak, Papua Tengah hingga tewas.
Pentingnya komitmen negara untuk hadir dalam memperjuangkan kesejahteraan tenaga pendidik yang merupakan kunci bagi kemajuan bangsa.
Jajaran guru perlu menguatkan pendidikan karakter agar siswa kuat menghadapi ancaman bahaya narkotika, judi online, pornografi, bullying dan lain lain.
Bagi guru yang telah mendapatkan TPG, pemberian tunjangan ini membuat guru merasa dihargai kompetensinya sehingga mendorong mereka untuk terus meningkatkan dedikasinya.
Penjurusan IPA, IPS, dan Bahasa yang rencananya kembali akan diberlakukan di jenjang sekolah menengah atas (SMA) dinilai baik oleh Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI).
RUU Sisdiknas berpotensi membawa perubahan signifikan dalam sistem pendidikan nasional, namun pelaksanaannya memerlukan dukungan kuat.
Sekjen PB PGRI Dudung Abdul Qodir mengatakan sistem domisili pada SPMB diharapkan lebih berkeadilan dan bisa menyelesaikan masalah yang selama ini dikeluhkan masyarakat.
Penerapan baru SPMB ini harus tetap dikawal sehingga tidak akan lagi terjadi praktik kecurangan seperti pemalsuan alamat dan lain sebagainya.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved