Headline
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Kumpulan Berita DPR RI
TIM antarkementerian, yakni Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbud-Ristek) dan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) mengaku masih menyiapkan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) RUU Pendidikan Kedokteran. Hal itu sesuai amanat Presiden yang dituangkan dalam Surat Presiden (Surpres) dengan nomor surat R-55/Pres/12/2021 per 2 Desember 2021.
"Sedang disiapkan oleh 2 kementerian, Kemenkes dan Kemdikbudristek. Dibentuk tim dari 2 kementerian untuk menyiapkan DIM dan dibahas secara reguler," ujar Plt. Sesditjen Dikti-Ristek, Kemendikbud-Ristek, Tjitjik Sri Tjahjandarie kepada Media Indonesia, Selasa (27/9).
Menurutnya, pembahasan terus dilakukan oleh tim dari kedua kementerian tersebut. Koordinasi pun sejauh ini berjalan baik dengan membahasnya secara reguler.
Meski sudah melewati batas waktu yang ditentukan untuk menyerahkan DIM kepada DPR, Tjitjik mengatakan belum mengetahui kapan akan dituntaskan. "Menunggu arahan dari Menteri," imbuhnya.
Sebelumnya, Ketua Panja RUU Dikdok, Willy Aditya, telah mengirim surat terbuka kepada Presiden Jokowi. Dia menyampaikan bahwa telah terjadi tindak pelecehan terhadap dua lembaga tinggi negara, yaitu Kepresidenan dan DPR oleh Mendikbud-Ristek Nadiem Makarim.
Nadiem dinilai mengabaikan perintah Presiden yang menugaskannya untuk membahas RUU tersebut bersama DPR. Nadiem berjanji akan menyerahkan DIM pada Juni 2022, tetapi hingga kini belum juga diterima DPR. (H-2)
PEMBENAHAN tata kelola royalti musik kembali menjadi perhatian utama dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) yang digelar oleh Badan Legislasi (Baleg) DPR RI pada pekan lalu.
KOALISI Masyarakat Sipil Kawal RUU Masyarakat Adat menilai proses pengakuan masyarakat adat di Indonesia hingga kini masih dilakukan secara bersyarat, berlapis, dan sektoral.
Baleg DPR RI bersama Kemenkumham dan PPUU DPD RI menetapkan Prolegnas Prioritas 2025–2026 dengan total 67 RUU.
Baleg DPR RI bersama Kemenkumham dan PPUU DPD RI resmi menetapkan Prolegnas Prioritas 2026 dengan 67 RUU.
ANGGOTA Baleg DPR RI Firman Soebagyo mengatakan belum dapat memastikan waktu selesainya Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset oleh DPR RI.
Baleg DPR RI menyatakan DPR bisa mengambil alih pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset yang saat ini merupakan RUU inisiatif pemerintah.
Kejaksaan Agung (Kejagung) membeberkan review singkat atas persidangan dugaan rasuah pada pengadaan sistem Chromebook di Kemendikbudristek.
Sidang kasus dugaan korupsi di Kemendikbudristek Kembali bergulir, di Pengadilan Tipikor Jakarta, Selasa (6/1).
Laman resmi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) yakni https://pip.kemendikbudristek.com/ merupakan portal informasi resmi.
PENETAPAN tersangka dan penahanan Nadiem Anwar Makarim oleh Kejaksaan Agung (Kejagung) pada 4 September 2025 menguji kedewasaan kita membaca perkara korupsi pada sektor pendidikan.
Budi menjelaskan KPK masih menangani dugaan korupsi pengadaan Google Cloud karena kasus tersebut berbeda dengan kasus yang sedang ditangani Kejagung
Perkara ini berkaitan dengan bantuan peralatan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) bagi satuan pendidikan tingkat dasar, menengah, dan atas.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved