DPR Minta Nadiem Segera Klarifikasi 400 Anggota Tim Bayangan

ANGGOTA Komisi X DPR RI, Dede Yusuf meminta Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbud-Ristek) Nadiem Makarim untuk segera mengklarifikasi keberadaan tim khusus atau shadow team-nya yang beranggotakan 400 orang. Sebab, Nadiem sudah menyebutnya di forum resmi internasional dan kemudian diviralkan melalui media sosial Instagram miliknya.

"Ini bukan slip of the tongue, bukan keceplosan lidah tetapi menjadi pengakuan yang dibanggakan di forum internasional," ujar Dede menyesalkan pernyataan Nadiem tersebut ketika dihubungi Media Indonesia, Minggu (25/9).

Politisi Partai Demokrat itu menegaskan bahwa DPR akan meminta Nadiem menjelaskan keberadaan tim tersebut. Saat ini, anggota DPR masih menjalankan tugas di masing-masing daerah, sehingga belum sempat membahasnya.

Baca juga: Peran Generasi Muda dalam Transformasi Digital untuk Akselerasi Pembangunan

"Harus diklarifikasi menterinya, menteri harus jelaskan ke publik. DPR akan mempertanyakan itu siapa orangnya," imbuhnya.

Menurut Dede, jumlah 400 anggota tim sudah sangat gemuk bagi instansi kementerian yang memiliki banyak ASN. Apalagi, para ketua atau managernya disebut setara direktur jenderal.

"Kalau sampai 400 secara kasat mata gemuk banget lah. Kami kan setiap saat ketemu Mendikbud, yang mana sih orangnya? Yang dibilang setara dirjen itu yang mana? Tolong dijelaskan yang mana, tugasnya apa, kewenangannya apa, lalu apakah dengan adanya 400 ini outputnya menjadi lebih baik?" tegasnya.

Dia menambahkan bahwa kebijakan di kementerian seharusnya diambil oleh pejabat yang diberi wewenang oleh negara. Dan seharusnya Nadiem memaksimalkan para ASN sebagai bagian dari timnya, sebab ASN yang direkrut juga sebenarnya memiliki keahlian atau kualifikasi tertentu. Tidak secara acak jadi ASN dan ditempatkan di kementerian.

"Apakah tidak mempercayai yang sudah ada. Artinya sama saja distrust kepada para dirjen, direktur dan lain-lain," sebutnya.

Dede menjelaskan bahwa saat ini isu krusial yang harus dibahas adalah terkait RUU Sisdiknas dan juga rekrutmen PPPK guru yang masih carut-marut. Dirinya tidak ingin ada persoalan lain yang justru bisa mengaburkan isu-isu krusial tersebut. (H-3)