Headline
Kementerian haji dan umrah menaikkan posisi Indonesia dalam diplomasi haji.
Kementerian haji dan umrah menaikkan posisi Indonesia dalam diplomasi haji.
TENAGA kerja non-ASN (aparatur sipil Negara) di pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten dan kota, diharuskan bisa telindungi oleh BPJS Ketenagakerjaan. Hal itu sebagai upaya memastikan pekerja atau tenaga non-ASN ini bisa terlindungi dan mendapat jaminan sosial.
Namun, belum semua pemerintah daerah di Indonesia memberikan anggaran untuk kepesertaan BPJS ketenagakerjaan bagi tenaga non-ASN.
Direktur Pelaksana Pertanggungjawaban Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri Horas Mauritz Panjaitan mengatakan pemerintah kabupaten dan pemerintah kota yang belum menganggarkan kepesertaan non-ASN ke dalam perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan.
Baca juga: BPJamsostek Bantu Ciptakan Keahlian Baru bagi Disabilitas
"Kemendagri telah menerbitkan berbagai regulasi sebagai dukungan dalam rangka optimalisasi program jaminan sosial ketenagakerjaan," jelasnya saat rapat Monitoring dan Evaluasi kepesertaan non-ASN dan Pekerja Rentan Pemda se-Kanwil Sumbagsel di Palembang, Kamis (15/9).
Dalam rangka memberikan perlindungan bagi Non-ASN, aparatur pemerintah desa, RT/RW, dan pekerja rentan, pemerintah daerah yang memiliki kemampuan anggaran dapat mendaftarkan pada program jaminan sosial ketenagakerjaan.
Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kesejahteraan Sosial Kemenko PMK Andie Megantara, menuturkan, pada prinsipnya, setiap warga negara Indonesia berhak atas jaminan sosial dan negara wajib mengembangkan sistem jaminan sosial dan negara wajib mengembangkan sistem jaminan sosial bagi rakyat dan memberdayakan masyarakat yang rentan dan tidak mampu.
"Dengan inpres ini, Presiden ingin memastikan bahwa pekerja harus terlindungi dalam Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di BPJS Ketenagakerjaan, dan menjadi salah satu instrumen penghapusan kemiskinan ekstrim pada 2024 melalui keterpaduan dan sinergi program, serta kerja sama antarkementerian/lembaga maupun pemerintah daerah serta seluruh Gubernur, Bupati, dan Wali Kota," jelas Andie.
Sementara itu, Direktur Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan Zainudin mengatakan, Presiden ingin orang yang terlindungi BPJS Ketenagakerjaan semakin banyak, presiden juga mengeluarkan Inpres 4 tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem.
"Posisi Sumatra Selatan, pekerja yang terlindungi BPJS Ketenagakerjaan adalah sebesar 35%, Provinsi Bengkulu 23,6%, dan Provinsi Lampung 24%. Artinya tugas kita baru seperempat jalan untuk melindungi masyarakat pekerja," ungkap Zainudin.
Deputi Direktur Wilayah BPJS Ketenagakerjaan Kanwil Sumbagsel, Eko Purnomo menyampaikan total penyerahan klaim di provinsi wilayah kerjanya.
"Kita menyerahkan santunan secara simbolis ke pekerja di Provinsi Sumatra Selatan dan Provinsi Jambi, juga disampaikan total klaim di Provinsi Sumatra Selatan sebesar Rp1 miliar lebih, Provinsi Lampung Rp772 juta, Provinsi Bengkulu Rp192 juta, Provinsi Jambi Rp634 juta, Provinsi Bangka Belitung Rp240 juta," pungkasnya. (OL-1)
Program BPJS hewan diperuntukkan bagi pemilik hewan yang taraf ekonominya kurang mampu.
Program BPJS Hewan ini dirancang Pemprov DKI Jakarta untuk membantu pemilik hewan dari kalangan kurang mampu agar tetap dapat mengakses layanan kesehatan hewan.
Penanganan kebakaran bermula ketika salah satu saksi bernama Edy Ronal melihat kepulan asap dari lantai tiga gedung kantor BPJS itu.
Anggoro mengapresiasi dan menyambut baik langkah strategis BGN dalam memberikan layanan dan perlindungan yang maksimal kepada seluruh pekerja.
Kemnaker akan membahas rancangan regulasi terkait pembentukan Satgas PHK bersama dengan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.
Said Iqbal mengusulkan pembentukan Satgas PHK kepada Presiden Prabowo Subianto untuk mengantisipasi adanya PHK sebagai dampak dari kebijakan tarif resiprokal AS
Skema kepegawaian ini memberi fleksibilitas bagi instansi pemerintah dalam memenuhi kebutuhan tenaga kerja tanpa menambah beban anggaran secara signifikan.
Menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) adalah impian banyak orang di Indonesia. Hal ini bukan tanpa alasan, karena pekerjaan sebagai ASN menawarkan kestabilan dan rasa aman dalam berkarir.
KEMENTERIAN Agama (Kemenag) menargetkan pencatatan pernikahan secara nasional mencapai dua juta pasangan pada 2025.
PRESIDEN Asosiasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (Aspirasi) Mirah Sumirat mengaku prihatin atas kejadian 35 anggota DPRD Purwakarta menerima bantuan subsidi upah (BSU).
Dia mengimbau kepada seluruh kepala organisasi perangkat daerah (OPD) agar lebih ketat dalam mengawasi kehadiran dan aktivitas para bawahannya selama jam dinas.
Pada Pelantikan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Tahap I Tahun 2024 di pelataran Kantor Gubernur Sulsel, Kamis, 31 Juli 2025, sosok Lalu Syafii menarik perhatian.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved