Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
PERGURUAN tinggi memiliki peran yang strategis dalam menghasilkan sumber daya manusia yang berintelektual, berilmu, kreatif, dan inovatif terutama di era globalisasi dan disrupsi teknologi informasi saat ini.
Untuk turut serta mencetak sumber daya manusia Indonesia yang tangguh, unggul, dan inovatif khususnya di bidang hukum, Yayasan Karya Bhakti Adhyaksa mendirikan Sekolah Tinggi Ilmu Hukum (STIH) Adhyaksa sejak 26 Januari 2022 dan sudah terakreditasi Baik oleh BAN-PT.
Hal ini sejalan dengan cita-cita yayasan dalam membangun peradaban kehidupan bangsa yang cerdas melalui ilmu hukum dengan wawasan Setya Adhi Wicaksana.
Baca juga : Kejagung Selamatkan Keuangan Negara Rp74 Triliun Sepanjang 2023
Adapun para pendirinya yaitu Jaksa Agung RI, Prof. Dr. ST. Burhanuddin. SH., MM., MH sebagai Ketua Dewan Pembina Yayasan Karya Bhakti Adhyaksa;Kepala Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta Dr. Reda Manthovani, SH., LLM sebagai Ketua Pengurus Yayasan Karya Bhakti Adhyaksa dan Dosen Kehormatan STIH Adhyaksa
Selanjutnya Kepala Biro Perencanaan Pada Jaksa Agung Muda Pembinaan Kejaksaan RI, DR. R. Narendra Jatna SH., LLM sebagai Wakil Ketua Pengurus Yayasan Karya Bhakti Adhyaksa dan seorang wanita pengusaha sukses Maya Miranda Ambarsari SH., MIB sebagai Bendahara Umum Yayasan Karya Bhakti Adhyaksa
Ketua Pembina Yayasan Karya Bhakti Adhyaksa Burhanuddin mengatakan bahwa STIH Adhyaksa didirikan sebagai bentuk dedikasi keluarga besar Yayasan Adhyaksa yang ingin ikut serta meningkatkan mutu pendidikan dan membangun perabadan di Indonesia melalui ilmu hukum.
Baca juga : 11 Prospek Kerja Jurusan Ilmu Komunikasi
"STIH Adhyaksa didesain untuk menciptakan lulusan yang mempunyai kemampuan sebagai praktisi hukum dengan dilandasi hati nurani, kebenaran dan keadilan," ujarnya dalam keterangan pers, Kamis (11/8).
Pihaknya pun memiliki harapan pada 2031 mendatang, STIH Adhyaksa akan menjadi pendidikan tinggi yang menghasilkan lulusan yang menjadi pembawa kemajuan dalam menegakkan keadilan dan hukum di Indonesia, serta menjadi pemimpin di segala sektor kehidupan berbangsa dan bernegara.
Sementara itu, Ketua Yayasan STIH Adhyaksa Reda Manthovani mengatakan bahwa STIH berupaya menciptakan dan mempersiapkan mahasiswa untuk menjadi prakstisi hukum yang handal dibekali sarana dan prasarana yang lengkap serta didukung kemampuan dan penguasaaan digital dan ilmu entrepreneurship.
Baca juga : R17 Podcast Show Sajikan Wawasan Keamanan Siber
Selain itu, pihaknya juga berupaya menciptakan mahasiswa berbudi luhur, terampil, dan berkompeten sehingga mampu memberikan kontribusi pada kemajuan bangsa Indonesia dan bermanfaat untuk pembangunan nasional yang meliputi perbaikan ekonomi, politik dan sosial.
"STIH Adhyaksa hadir untuk menghasilkan mahasiswa dan lulusan yang relevan dengan kondisi saat ini serta mampu mengembangkan keilmuan bidang hukum," ujar Reda.
Keberadaan STIH Adhyaksa sejalan dengan konsep Tri Dharma Perguruan Tinggi, khususnya dalam pengembangan keilmuan bidang hukum yang diharapkan dapat memberi masukan atau rekomendasi kebijakan dalam bidang hukum dan mampu memecahkan permasalahan hukum, baik nasional maupun internasional.
Baca juga : Jaksa Agung: Pemberantasan Mafia Tanah Harus dari Hulu
STIH Adhyaksa didukung oleh para dosen dan pengajar yang merupakan praktisi di bidang hukum yang berintegrasi dan profesional serta lulusan dari perguruan terbaik dari dalam dan luar negeri.
Selain itu juga didukung oleh para dosen kehormatan dari kalangan kejaksaan yang merupakan para praktisi di bidang hukum.
Dengan demikian, para mahasiswa akan bisa mempelajari teori dan praktik secara mendalam, baik ilmu hukum maupun bidang praktisi hukum serta dapat berpraktik secara langsung penegakan hukum di kejaksaan.
Baca juga : Comminfest FISIP UAJY 2023 Suarakan Pentingnya Literasi Digital Bagi Milenial
Saat ini, kampus sementara STIH Adhyaksa berlokasi di Gedung Adhyaksa Loka, Cipayung, Jakarta timur. Adapun kampus permanen direncanakan akan dibangun di Kabupaten Tangerang, Banten.
Saat ini, STIH Adhyaksa masih membuka pendaftaran untuk program Strata Satu atau S1 Ilmu Hukum tahun ajaran 2022/2023 yang akan menjadi angkatan pertama.
Pendaftaran gelombang kedua telah dimulai sejak 1 Juni hingga 30 Juni 2022 dan dilanjutkan pendaftaran gelombang ketiga mulai 1 Juli hingga 5 Agustus 2022.
"Pendaftar wajib mengikuti tes TPA dan Bahasa Inggris. Pendaftaran dapat dilakukan melalui tautan https://bit.ly/daftarSTIHAdhyaksa, tersedia program beasiswa kuliah 100% dan 50% bagi calon siswa-siswi yang berprestasi, tidak mampu dan sesuai dengan kriteria yang ditentukan," jelas Reda. (RO/OL-09)
Presiden Prabowo Subianto mengundang perguruan tinggi terkemuka Inggris untuk menjalin kerja sama dalam pendirian 10 universitas baru di Indonesia.
Beberapa bentuk kegiatan strategis itu mencakup seminar, workshop, dan kelas kolaboratif yang menampilkan praktisi industri dan akademisi kedua institusi.
UNSIA berencana untuk menjadi Google Reference University pertama di Indonesia serta fokus menjadi hub inovasi melalui World University Ranking for Innovation (WURI).
Yayasan Pendidikan Universitas Presiden (YPUP) mendukung penuh atas pendirian ICPI-PU di lingkungan President University.
HAKIM Konstitusi Saldi Isra, mempertanyakan dasar pemberian Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) kepada perguruan tinggi dalam sidang lanjutan pengujian UU Minerba.
Musim pendaftaran Seleksi Nasional Penerimaan Mahasiswa Baru (SNPMB) 2026 semakin dekat.
Prabowo menyadari bahwa tindakan tegas dalam penegakan hukum seringkali menimbulkan ketidaksukaan dari pihak-pihak tertentu, terutama mereka yang terjerat kasus hukum.
Satgas PKH menjalankan peran sebagai otoritas yang menagih denda terhadap perusahaan-perusahaan pertambangan yang melakukan pelanggaran hukum.
JAKSA Agung Sanitiar Burhanuddin menegaskan penangkapan tiga oknum jaksa di Banten atas kasus pemerasan dengan perkara tindak pidana umum terkait informasi dan transaksi elektronik (ITE).
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengumumkan sebanyak sembilan orang ditangkap dalam rangkaian operasi tangkap tangan (OTT) terkait jaksa di Banten dan Jakarta.
Ada banyak tujuan mutasi dan rotasi. Antara lain, hal itu untuk penyegaran organisasi atau pegawai, pengisian kekosongan formasi jabatan, pemberian pengalaman.
Perintah itu didasari karena hukuman penjara tidak memberikan efek jera kepada koruptor. Selain itu, negara tetap rugi jika aset yang dikorupsi tidak dikembalikan.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved