Headline
Sebaiknya negara mengurus harga barang dulu.
PERADILAN kasus-kasus kekerasan seksual yang sedang berjalan harus terus dikawal prosesnya agar keadilan benar-benar ditegakkan.
"Saya menilai tahapan persidangan kasus-kasus pidana kekerasan seksual sangat krusial. Tahapan ini harus benar-benar dikawal dengan baik," kata Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat dalam keterangan tertulisnya, Selasa (19/7).
Sejumlah kasus kekerasan seksual di Tanah Air yang mengemuka beberapa bulan terakhir ini memang sudah masuk proses peradilan. Namun, legislator yang kerap disapa Rerie ini menjelaskan pada kasus dugaan tindak pidana kekerasan seksual di salah satu sekolah berbasis agama, sebagian besar keluarga korban malah menarik gugatan.
Pada kasus lain, di sekolah yang berbeda, dengan terdakwa seorang motivator, saksi ahli dalam persidangannya malah meringankan terdakwa.
Melihat fenomena tersebut, Rerie sangat berharap semua pihak mengawal dengan baik proses peradilan kasus-kasus kekerasan seksual di tanah air hingga tuntas.
Baca juga: Cegah Kekerasan Seksual di Kampus, Dikti-Ristek Perkuat Satgas PPKS
Menurut Anggota Majelis Tinggi Partai NasDem itu, kehadiran perangkat aturan hukum yang baik terkait tindak pidana kekerasan seksual memang penting. Namun, tegasnya, lebih penting lagi kehadiran aparat hukum yang mampu menjalankan aturan hukum tersebut dengan baik.
Para aparat hukum, ucap Rerie, ujung tombak dari pelaksanaan undang-undang yang mengamanatkan perlindungan bagi setiap warga negara, termasuk perlindungan dari ancaman tindak pidana kekerasan seksual.
Dengan pengawasan yang baik, Rerie berharap, para aparat penegak hukum mampu menjalankan dengan baik seluruh kewajibannya untuk menegakkan keadilan di Tanah Air.(RO/OL-5)
Menurut ICJR, praktiknya penyediaan layanan aborsi aman tidak terlaksana di lapangan dikarenakan tidak ada realisasi konkret dari pemangku kepentingan untuk menyediakan layanan.
Dua lembaga internal, yakni Satgas PPKS dan Komisi Penegak Disiplin UMS telah melakukan investigasi, dan menemukan pelanggaran etik atas dua oknum.
Koordinasi penanganan kekerasan seksual tak hanya bisa mengandalkan lembaga negara yudisial.
Putusan DKPP ke Hasyim Asy'ari beri pelajaran kepada pejabat publik agar tidak menyalah gunakan kewenangan
Berikan pendidikan seks sesuai dengan usianya untuk bisa menetapkan batasan pada orang lain.
SEORANG ayah tiri di Ciamis, Jawa Barat (Jabar), tega melakukan kekerasan seksual kepada balita yang baru berumur dua tahun.
UPAYA pencegahan tindak kekerasan di lingkungan pendidikan melalui sebuah kebijakan harus dibarengi pemahaman dan kemampuan semua pihak.
KEBERPIHAKAN terhadap korban dalam tindak pidana perdagangan orang (TPPO) yang kerap melibatkan perempuan harus dikedepankan.
DORONG pemanfaatan hasil TKA untuk kebutuhan evaluasi dan peningkatan kualitas pendidikan nasional, sehingga mampu melahirkan generasi penerus bangsa yang berdaya saing.
Komitmen terhadap pengelolaan lingkungan berkelanjutan harus ditegakkan secara konsisten demi menjawab ancaman serius akibat pemanasan global.
PENINGKATAN literasi peserta didik di sejumlah sektor harus didukung konsistensi kebijakan dan political will semua pihak terkait.
Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat mengatakan pentingnya data yang memadai untuk memahami kebutuhan kelompok rentan dalam pembangunan
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved