Selasa 19 Juli 2022, 11:25 WIB

Perpres 101/2022 Diharapkan Optimal Hapus Kekerasan Seksual pada Anak

M.Iqbal Al Machmudi | Humaniora
Perpres 101/2022 Diharapkan Optimal Hapus Kekerasan Seksual pada Anak

ANTARA/ Ampelsa
AKSI ANTI KEKERASAN SEKSUAL: Aktivis mendesak pemerintah meneguhkan sikap untuk memerangi aksi kekerasan seksual di masyarakat.

 

PRESIDEN Joko Widodo telah menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 101 Tahun 2022 tentang Strategi Nasional Penghapusan Kekerasan terhadap Anak kemarin (18/7/2022). Diharapkan Perpres ini mampu mengoptimalkan penghapusan kekerasan seksual pada anak di tengah masyarakat.

"Harapannya tentu dengan Perpres ini upaya penghapusan kekerasan terhadap anak," kata Deputi Perlindungan Khusus Anak KemenPPPA Nahar saat dihubungi, Selasa (19/7). Optimalisasi ini tentunya harus didukung oleh kementerian dan lembaga terkait. Selain itu peran masyarakat juga perlu bahu membahu menghapus kekerasan seksual di tengah-tengah masyarakat terutama kekerasan seksual pada anak.

"Bisa lebih dioptimalkan melalui kerja bersama 16 kementerian lembaga (K/L) seperti penanggungjawab yang didukung oleh K/L terkait dalam mencegah dan menangani kekerasan yang dapat membahayakan keselamatan dan kesejahteraan anak," ujarnya.

Berdasarkan kondisi kekerasan terhadap anak di Indonesia Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMFONI PPA) tercatat total 49.141 kasus dengan total jumlah korban 54.366 anak selama Tahun 2016-2020. Per 2020 jumlah kasus kekerasan seksual sebanyak 10.770 kasus dengan perbandingan 7.565 anak perempuan dan 3.205 anak laki-laki. Pada 2Ol9 dan 2O2O korban kekerasan mengalami penurunan dari 11.587 anak menjadi lO.77O anak.

Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) juga mengapresiasi Presiden Joko Widodo yang menandatangani Peraturan Presiden RI Nomor 101 Tahun 2022 tentang Strategi Nasional Penghapusan Kekerasan terhadap Anak.

"Dalam pertimbangannya, disebutkan bahwa jumlah kasus kekerasan terhadap anak di Indonesia masih tinggi sehingga perlu optimalisasi peran pemerintah," kata Komisioner KPAI Retno Listyarti, Senin (18/7).

Penandatanganan ini sebagai cerminan bahwa presiden memiliki perhatian atas kasus kekerasan seksual pada anak. Terutama kasus terakhir yang terjadi di lembaga pendidikan yang seharusnya melindungi anak didik, namun justru kekerasan seksual dilakukan oleh oknum pendidik itu sendiri.(H-1)

Baca Juga

Ist

Jika Rontok 60-100 Helai Rambut Per Hari Saatnya Konsultasi ke Dokter

👤mediaindonesia.com 🕔Selasa 16 Agustus 2022, 13:22 WIB
Di seluruh dunia, sekitar 60% pria dan 50% wanita mengalami beberapa bentuk kerontokan rambut sehingga membutuhkan penanganan...
Ist

Gerakan Pramuka Solusi Atasi Kecanduan Gawai pada Anak dan Remaja

👤mediaindonesia.com 🕔Selasa 16 Agustus 2022, 12:42 WIB
Gerakan Pramuka yang biasanya dipenuhi dengan kegiatan alam, ketrampilan dan persaudaraan bisa mengalihkan perhatian sejenak dari...
Ist

Makassar International Eight Festival and Forum 2022 pada 7 - 11 September 2022

👤mediaindonesia.com 🕔Selasa 16 Agustus 2022, 11:39 WIB
MAKASSAR International Eight Festival and Forum atau yang dikenal dengan sebutan F8 membawa energi positif bagi pelaku industri kreatif dan...

E-Paper Media Indonesia

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya