Senin 23 Mei 2022, 09:00 WIB

YKMI: SK Menkes Belum Sepenuhnya Jalankan Putusan MA

Humaniora | Humaniora
YKMI: SK Menkes Belum Sepenuhnya Jalankan Putusan MA

ANTARA/Muhamad Ibnu Chazar
Petugas menyuntikkan vaksin covid-19 pada pemudik di Pos Pelayanan Ketupat Lodaya 2022, Rest Area KM 57, Karawang, Selasa (26/4/2022).

 

DIREKTUR Eksekutif Yayasan Konsumen Muslim Indonesia (YKMI) Ahmad Himawan mengatakan surat keputusan (SK) Menteri Kesehatan (Menkes) belum sepenuhnya menjalankan putusan Mahkamah Agung (MA) terkait vaksin halal.

“Isinya seolah-olah telah mengakomodasi vaksin halal setelah putusan MA tersebut diterbitkan,” katanya di Jakarta, Minggu (22/5)

MA telah mengeluarkan Putusan Nomor 31P/HUM/2022 tanggal 14 April 2022 yang mengabulkan permohonan Hak Uji Materiil yang diajukan YKMI. Putusan itu menegaskan bahwa Pemerintah wajib menjamin kehalalan vaksin dalam program vaksinasi.

Setelah Putusan MA tersebut, desakan agar pemerintah mengeksekusi hal itu, terus mengalir. Kemudian terbitlah Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/1149/2022 Tentang Penetapan Jenis Vaksin Untuk Pelaksanaan Vaksinasi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), tanggal 28 April 2022.

Baca juga: 30,4 Juta Masyarakat Rentan dan Umum Sudah Divaksinasi Booster

Baca juga: Embarkasi Makassar Bersiap Terbangkan 7.160 Jemaah Calon Haji

Himawan menjelaskan, Isi SK itu menetapkan jenis vaksin covid-19 yang dipergunakan oleh pemerintah yakni yang diproduksi oleh PT Bio Farma (Persero), AstraZeneca, CanSino Biologics Inc, China National Pharmaceutical Group Corporation (Sinopharm), Johnson and Johnson, Moderna, Novavax Inc, Pfizer Inc. and BioNTech, Sinovac Biotech Ltd., dan Anhui Zhifei Longcom Biopharmaceutical Co., Ltd.

“50 persen vaksin halal dan 50 persen vaksin haram, sangat tidak proporsional, karena mayoritas pengguna vaksin itu umat Islam yang jumlahnya sangat besar,” katanya menegaskan.

Kata dia, putusan MA terkait vaksin halal adalah bersifat final dan mengikat. Maknanya, setelah putusan itu diketok, segala peraturan yang terbit sebelumnya, dinyatakan tidak berlaku setelah 90 hari putusan tersebut.

Sekretaris Eksekutif YKMI Fat Haryanto Lisda menambahkan seharusnya Keputusan Menkes menyediakan kuota lebih besar untuk vaksin halal sesuai dengan jumlah demografi penduduk khususnya umat Islam, bukan 50:50.

Kata dia, Kemenkes tidak pernah memberikan transparansi informasi tentang mana jenis vaksin yang halal dan mana yang mengandung unsur tripsin babi.

“Masyarakat banyak tidak memahami dan tidak bisa membedakan mana vaksin yang halal dan yang haram, pemerintah seolah tidak mau tahu atas hal itu, sekali lagi ini merugikan umat Islam,” ujarnya. (Ant/H-3)

Baca Juga

DOK Kemenkominfo.

Kemenkominfo Targetkan 5,5 Juta Masyarakat Peroleh Literasi Digital

👤Mediaindonesia.com 🕔Rabu 29 Juni 2022, 23:29 WIB
Mengutip survei Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet (APGI) pada 2022, lebih dari 210 juta penduduk Indonesia atau 77,02% dari total...
Antara

Update 29 Juni: 64 Ribu Orang Terima Vaksin Dosis Kedua

👤Theofilus Ifan Sucipto 🕔Rabu 29 Juni 2022, 22:47 WIB
Total sebanyak 14.554.522 lansia telah menerima vaksin dosis lengkap per Rabu...
ANTARA

Pemerintah Evaluasi Rutin Perkembangan Wabah PMK

👤Mediaindonesia.com 🕔Rabu 29 Juni 2022, 22:35 WIB
Saat ini penyakit PMK selain menjangkiti hewan sapi, juga sudah menjangkiti kerbau, kambing, domba, dan...

E-Paper Media Indonesia

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

Top Tags

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya