Senin 10 Januari 2022, 20:52 WIB

PGRI Minta Guru yang Lulus PPPK dari Sekolah Swasta Tidak Dipindahkan ke Sekolah Negeri 

Faustinus Nua | Humaniora
PGRI Minta Guru yang Lulus PPPK dari Sekolah Swasta Tidak Dipindahkan ke Sekolah Negeri 

ANtara/abriawan Abhe
Ilustrasi guru mengajar di kelas

 

PERSATUAN Guru Republik Indonesia (PGRI) meminta Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi untuk tidak memindahkan guru yang sudah dinyatakan lulus ASN PPPK dari sekolah swasta ke sekolah negeri. Pasalnya, hal itu akan berdampak pada kekurangan guru di sekolah swasta dan tersingkirnya honorer di sekolah negeri. 

"Ini dua kerugian besar dan masalah baru yang akan terjadi pascadiumumkan seleksi PPPK tahun 2021," ujar Wasekjen PB PGRI Dudung Abdul Qodir kepada Media Indonesia, Senin (10/1). 

Menurut Dudung, bila kebijakan tersebut diterapkan maka sangat jelas seleksi PPPK merugikan sekolah swasta. Mengingat, sebelum mengikuti seleksi para guru tersebut sudah dibina oleh pihak swasta atau yayasan. Artinya, kualitas guru yang sudah lama dikembangkan sekolah swasta dengan mudah ditarik pemerintah lewat skema seleksi PPPK. 

"Ini sangat jelas dan dipastikan merugikan sekolah swasta dengan diterimanya guru guru swasta di seleksi PPPK. Karena swasta akan kehilangan guru-guru terbaiknya yang selama ini sudah dibina dan dikembangkan oleh oleh lembaga atau yayasan yang didirikan oleh masyarakat," jelasnya. 

Pemerintah, lanjutnya, belum memberikan kontribusi pembinaan yang cukup bagi guru guru honorer di sekolah negeri. Dan guru-guru honorer yang di sekolah negeri lambat laun akan tergeser oleh guru-guru dari sekolah swasta yang dinyatakan lulus PPPK. 

Baca juga : PTM Penuh Digelar, Bus Sekolah Kembali Beroperasi di Banyumas

Seleksi PPPK tidak sekadar memperbaiki kesejahteraan guru-guru yang selama ini menjadi PR bersama. Lebih dari itu, PPPK seyogyanya bisa medongkrak kualitas pendidikan lewat peran guru, khususnya di sekolah-sekolah swasta. 

"Kami berharap guru guru di sekolah swasta tetap melaksanakan tugas di sekolah swasta dengan mendapatkan tugas negara dari pemerintah untuk mengajar di sekolah swasta berdasarkan UU Nomor 5 tahun 2014 tentang ASN. Jadi guru-guru honorer di sekolah negeri tetap ada harapan perubahan status," kata Dudung. 

Dia menyebut, sejatinya memang PPPK itu digulirkan untuk menyelesaikan guru honorer yang usianya lebih dari 35 tahun karena tidak bisa ikut tes seleksi CPNS. Tetapi yang terjadi terbuka untuk umum termasuk guru yang mengajar di sekolah swasta, tidak ada syarat melampirkan surat dari pimpinan sekolah atau yayasan. 

"Mohon seleksi PPPK di tahun 2021 harus dievaluasi bersama," tandasnya. (OL-7)

Baca Juga

ANTARA/HO.MCH2022

Calon Haji Bervisa tidak Resmi Dipulangkan ke Indonesia

👤Basuki Eka Purnama 🕔Minggu 03 Juli 2022, 04:15 WIB
Sejumlah jamaah mengaku telah mengeluarkan biaya antara Rp200 juta hingga Rp300 juta agar bisa berangkat haji dengan jalur tanpa antre...
 ANTARA/Maulana Surya

Benarkah Cabut Gigi Atas Bisa Sebabkan Kebutaan?

👤mediaindonesia.com 🕔Sabtu 02 Juli 2022, 23:55 WIB
Rumor tersebut juga masih saja menjadi keyakinan bagi sebagian masyarakat, bahkan sering kali dijadikan sebagai salah satu alasan untuk...
Antara

50,8 Juta Masyarakat Sudah Divaksin Booster

👤Fachri Audhia Hafiez 🕔Sabtu 02 Juli 2022, 22:35 WIB
Penyuntikan vaksin dosis kedua juga bertambah...

E-Paper Media Indonesia

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

Top Tags

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya