MENTERI Sosial (Mensos) Tri Rismaharini mengklaim bahwa angka kemiskinan di Tanah Air mengalami penurunan meski dihadapi pada situasi sulit karena pandemi. Hal itu menjadi salah satu capaian positif Kementerian Sosial (Kemensos) di tahun 2021.
"Kalau dilihat dari angka kemiskinan itu terjadi penurunan. Jadi kalau kita lihat September 2020 itu ada survei di mana angkanya mencapai 10,19%, namun di Maret 2021 telah turun menjadi 10,14%," ujarnya dalam Taklimat Media di Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK), Rabu (29/12).
Meski data yang tersedia baru pada bulan Maret 2021, Risma menuturkan bahwa BPS masih melakukan survei untuk bulan Desember. Lewat berbagai program Kemensos angka kemiskinan bisa terus ditekan.
Dia membeberkan bahwa kementerian membuat program untuk meningkatkan kapasitas keuangan keluarga miskin disamping mengurangi pengeluaran. Program tersebut diniali efektif menekan angka kemiskinan.
"Cara yang kita lakukan adalah membuat program meningkatkan kapasitas keuangan untuk keluarga miskin dan mengurangi pengeluaran," kata Risma.
Baca juga: Kemenag: Indeks Kerukunan Umat Beragama Tahun 2021 Naik di 72,39%
Untuk meningkatkan kapasitas keuangan Kemensos memberikan beasiswa vokasional, seperti training atau pelatihan pada anak sesuai potensinya. Juga ada training menggunakan IT untuk pemasaran.
Begitu pula dengan ketenagakerjaan, yakni membuka akses pekerjaan ke BUMN dan swasta. Ada program pahlawan ekonomi, sentra kreasi, dan bantuan lainnya.
Untuk mengurangi pengeluaran, Kemensos menyediakan rusunawa, balai sosial untuk tempat tinggal. Kemudian ada bansos, pemenuhan kebutuhan harian dan lainnya.
Lebih lanjut, dia membeberkan realisasi penyaluran bansos dalam program PEN. Dengan pagu Rp101,4 triliun, per 29 Desember 2021 terealisasi Rp99,4 triliun atau 97,98%). "Jadi ini akan bergerak terus saat ini kami memantau dilapangan terus," imbuhnya.
Dari data tersebut tercatat Program Keluarga Harapan (PKH) dengan target 10 juta KPM dialokasikan Rp28,3 triliun dan realisasi Rp27,9 triliun atau 98,66%. Kartu Sembako/BPNT Reguler dengan target 18,8 juga KPM anggarannya sebesar Rp48,6 triliun dan terealisasi Rp48,05 triliun atau 98,69%. Kemudian ada Kartu Sembako/BPNT PPKM (usulan daerah) yang targetnya 5,9 juta PKM dengan alokasi Rp6,6 triliun dan terealisasi Rp6,5 triliun atau 95%. BST target 10 juta PKM dengan anggaran Rp17,3 triliun dan terealisasi Rp16,6 triliun atau 96,01%.
"Untuk bantuan sembako penanggulangan kemiskinan ekstrem saat ini sedang berjalan proses transaksi, per 29 Desember realisasinya 93,62%," tutup Risma.(OL-4)
