Headline
Konsistensi penegakan hukum perlindungan anak masih jadi tantangan
Konsistensi penegakan hukum perlindungan anak masih jadi tantangan
Di Indonesia, cukai rokok sulit sekali naik, apalagi pada tahun politik.
KETUA DPR RI Puan Maharani memberi dukungan untuk pelaksanaan program vaksinasi Covid-19 untuk anak usia 6-11 tahun di Kota Blitar, Jawa Timur.
Ia menekankan pentingnya edukasi kepada orangtua agar vaksinasi anak dapat berjalan dengan baik.
“Anak-anak ini sudah harus menjalani pembelajaran tatap muka sehingga vaksinasi menjadi penting untuk memastikan proses ini bisa dilaksanakan dengan aman bagi semua,” kata Puan dalam keterangan pers yang diterima Parlementaria, Senin (20/12/2021).
Puan mendorong percepatan vaksinasi anak di daerah-daerah. Puan pun menginisiasi pelaksanaan vaksinasi anak usia 6-11 tahun yang digelar hari ini di SDN Sentul 2, Blitar, yang diberikan kepada 250 anak sekolah dasar.
Anggota DPR RI dapil Jawa Timur VI Arteria Dahlan dan Sri Rahayu mewakili Puan membagikan buku serta alat tulis kepada peserta vaksinasi. Hadir pula dalam acara ini, Wali Kota Blitar, Santoso.
Perempuan pertama yang menjabat sebagai Ketua DPR RI itu pun mengingatkan pentingnya peran orang tua dalam memastikan vaksinasi anak berjalan lancar. Oleh karena itu, para stakeholder diminta memberikan edukasi kepada orangtua agar tidak takut membawa anaknya untuk divaksin.
“Selain pemerataan distribusi vaksin, kita punya tanggung jawab untuk memastikan informasi dan pengetahuan tentang vaksin juga merata di semua kalangan. Jangan sampai karena minimnya literasi vaksin para orang tua ini kemudian ragu atau bahkan takut anak-anaknya menerima vaksin,” sambung mantan Menko PMK itu.
Kegiatan vaksinasi di SDN 02 Blitar ini dilaksanakan oleh Forkopimda Kota Blitar dengan Dinas Kesehatan Kota Blitar, Polres Blitar Kota dan Kodim 0808 Blitar.
Selain paket alat tulis, Puan juga memberikan makanan ringan dan kaos kepada para siswa peserta vaksinasi sebagai bentuk dukungan.
Kepala Dinas Kesehatan Kota Blitar, Dr. Dharma Setiawan mengatakan pihaknya menargetkan vaksinasi dosis pertama di Kota Blitar akan rampung pada Januari 2022.
Kota Blitar termasuk 21 wilayah di Jawa Timur yang telah memenuhi kriteria pelaksanaan vaksinasi untuk anak usia 6-11 tahun.
“Target kami memberikan vaksinasi untuk 13.528 anak-anak berusia 6-11 tahun di Kota Blitar menggunakan vaksin Sinovac 0,5 ml dengan interval 4 minggu. Mudah-mudahan bulan Maret tahun depan dosis kedua juga sudah selesai,” ungkap Dharma.
Kementerian Kesehatan menyebut Indonesia membutuhkan 58,7 juta dosis vaksin untuk 26,5 juta anak di mana sebanyak 6,6 juta anak akan divaksin menggunakan vaksin Sinovac yang saat ini sudah tersedia dengan target akhir Desember nanti.
Hingga saat ini ada 8,9 juta jiwa dari 115 kabupaten/kota di 19 provinsi yang juga memenuhi syarat untuk melaksanakan vaksinasi anak usia dini. (RO/OL-09)
“Koperasi Merah Putih jangan sampai menjadi kompetitor pelaku UMKM di desa. Kalau bisa justru menjadi mitra strategis, bahkan distributor bagi produk-produk UMKM,”
Pendistribusian ke-40 ribu Al-Qur'an di Jawa Timur itu dilaksanakan berbarengan dengan distribusi wakaf Al Qur’an dan Pembinaan Jawa Tengah.
Baznas menyalurkan bantuan program Zmart Pesantren untuk 10 Pondok Pesantren di wilayah Jawa Timur.
Tujuh lokasi tambahan, yakni di Kabupaten Ponorogo, Jember, Bojonegoro, Tuban, Gresik, Pamekasan, dan Kota Pasuruan.
Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur memastikan 12 dari 19 Sekolah Rakyat (SR) di Jawa Timur mulai beroperasi Senin (14/7). Sekolah tersebar di sejumlah daerah di Jawa Timur.
MUSIM tanam melon tahun ini di sejumlah wilayah sentra produksi Jawa Timur menunjukkan tantangan yang signifikan.
Lebih dari Sejuta Sarjana Menganggur, Ketua DPR Puan Maharani Sistem Pendidikan dan Industri Belum Terkoneksi
Pernyataan Puan Maharani soal putusan MK terkait pemisahan pemilu sangat objektif.
KETUA DPR RI Puan Maharani menyebut pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dilakukan secara terbuka
KETUA DPR RI Puan Maharani meminta Menteri Kebudayaan Fadli Zon untuk menjelaskan penetapan Hari Kebudayaan pada 17 Oktober.
KETUA DPR Puan Maharani menegaskan bahwa pembahasan Revisi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) tak pernah ditutupi.
KETUA DPR RI Puan Maharani mendesak aparat berwenang untuk menyelidiki tuntas kasus beras oplosan. Karena praktik culas itu merugikan rakyat.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved