Headline
Diskon transportasi hingga 30%, bantuan pangan, dan sistem kerja fleksibel bergulir.
Diskon transportasi hingga 30%, bantuan pangan, dan sistem kerja fleksibel bergulir.
Kumpulan Berita DPR RI
KEMENDIKBUDRISTEK 183.587 atau sekitar 36% formasi masih kosong pada seleksi seleksi tahap I Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Pemerintah pusat sendiri sebenarnya membuka formasi sebanyak 1.002.616 formasi.
Dari angka tersebut sebanyak 506.252 formasi yang diajukan oleh pemerintah daerah dan yang melamar baru 64% atau sekitar 322.665 formasi dan sisanya masing kosong.
"Masih ada 183.587 formasi yang belum terpenuhi. Kebanyakan di daerah terpencil yang masih belum cukup gurunya yang menjadi pelamar untuk mengisi posisi tersebut," kata Mendikbudristek Nadiem Anwar Makarim dalam Pengumuman Hasil Seleksi Kompetensi Guru ASN PPPK secara daring, Jumat (8/10).
Kemendikbud-Ristek berjanji akan mengoptimalkan pada tahap II dan III nanti agar 1 juta guru dapat terpenuhi.
Baca juga : Kemenkes Pastikan Data PeduliLindungi Tak Disimpan Aplikator Mitra
"Karena pada seleksi tahap I fokusnya diperuntukkan bagi guru-guru negeri di dalam daerahnya sendiri dan sekolahnya sendiri Kami harapkan formasi kosong ini dapat terpenuhi di ronde-ronde selanjutnya," ujar Mas Menteri sapaan akrabnya.
Diketahui pada seleksi pertama PPPK sebanyak 173.329 guru honorer lulus ujian seleksi pertama. Untuk guru-guru honorer yang lolos passing grade/ ambang batas tapi tidak mendapatkan formasi, nanti pada ronde kedua dan ketiga akan ada optimalisasi formasi.
Bagi yang belum lolos bisa mengambil tes di tahun ini atau tahun depan, guru honorer diberikan 3 kesempatan untuk mengambil tes seleksi dan bis memberikan jangka waktu untuk berlajar. (OL-2)
Kementerian Agama menegaskan bahwa pihaknya terus memperjuangkan guru madrasah swasta agar bisa diangkat menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
PEMERINTAH Provinsi (Pemprov) Jawa Barat (Jabar) membantah tidak memiliki dana untuk membayar gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu pada Januari 2026.
Agus menilai, prioritas pengangkatan ASN seharusnya diberikan kepada sektor yang lebih krusial bagi hajat hidup masyarakat.
KEPALA Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mengangkat PPPK dari SPPG tahap 2 sebanyak 32.000 formasi dari SPPG, Komisi IX DPR RI minta MBG berdampak
Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mengatakan akan mengangkat pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tahap 2 sebanyak 32.000 formasi
WAKIL Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad mengatakan pegawai SPPG yang diangkat menjadi aparatur sipil negara (ASN) PPPK sebanyak 32.000
Saksi proyek pengadaan Chromebook Kemendikbudristek akui raup untung Rp10,2 miliar dan kembalikan Rp5,1 miliar ke Kejagung dalam sidang Tipikor Jakarta.
Nadiem menyampaikan bahwa dirinya tetap siap mengikuti persidangan, meski masih menjalani perawatan medis berdasarkan rekomendasi dokter.
Menjawab pertanyaan silang dari Nadiem Anwar Makarim di persidangan, mantan Dirjen PAUD Dikdasmen Hamid Muhammad menegaskan pandangannya tentang integritas mantan atasannya tersebut.
Kejaksaan Agung (Kejagung) membeberkan review singkat atas persidangan dugaan rasuah pada pengadaan sistem Chromebook di Kemendikbudristek.
Sidang kasus dugaan korupsi di Kemendikbudristek Kembali bergulir, di Pengadilan Tipikor Jakarta, Selasa (6/1).
Laman resmi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) yakni https://pip.kemendikbudristek.com/ merupakan portal informasi resmi.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved