Headline
Utusan AS mengungkapkan Dewan Perdamaian juga akan beroperasi di wilayah selain Gaza.
Utusan AS mengungkapkan Dewan Perdamaian juga akan beroperasi di wilayah selain Gaza.
Kumpulan Berita DPR RI
PRESIDEN Joko Widodo, Selasa (31/8), bertolak ke Cirebon dan Kuningan, Jawa Barat, untuk meninjau pelaksanaan vaksinasi di sejumlah titik dan meresmikan bendungan.
Kepala Negara beserta rombongan terbatas lepas landas dari Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta, dengan menggunakan Pesawat Khusus ATR 72-600 sekitar pukul 07.30 WIB.
Setibanya di Bandar Udara Cakrabhuwana, Kecamatan Harjamukti, Cirebon, Jokowi langsung menuju Kampung Pengampaan, untuk meninjau pelaksanaan vaksinasi massal covid-19 bagi masyarakat secara pintu ke pintu.
Baca juga: Aplikasi PeduliLindungi Sudah Diunduh oleh 32,8 Juta Orang
"Setelah itu, presiden akan bergerak menuju SMA Negeri 1 Beber, guna meninjau pelaksanaan vaksinasi untuk para pelajar," ujar Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media, Sekretariat Presiden Bey Machmudin melalui keterangan resmi, Selasa (31/8).
Setelah itu, Jokowi akan melanjutkan perjalanan menuju Kuningan, tepatnya Kampung Tonjong, untuk meninjau vaksinasi covid-19 bagi masyarakat secara pintu ke pintu.
"Kemudian presiden diagendakan menuju Pondok Pesantren Miftahul Falah, untuk meninjau kegiatan vaksinasi covid-19 bagi para santri. Di sana, Presiden akan turut menyapa peserta vaksinasi di beberapa pondok pesantren lainnya melalui konferensi video," sambung Bey.
Selain meninjau kegiatan vaksinasi covid-19, Jokowi juga akan memberikan pengarahan kepada Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) se-Provinsi Jawa Barat yang rencananya digelar di Pendopo Kabupaten Kuningan.
Mengakhiri rangkaian kunjungan kerja di Kabupaten Kuningan, Presiden akan meresmikan Bendungan Kuningan sebelum kembali ke Jakarta pada sore harinya.
Turut mendampingi Presiden dalam penerbangan menuju Kota Cirebon antara lain Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono, Sekretaris Militer Presiden Marsda TNI M. Tonny Harjono, Komandan Paspampres Brigjen TNI Tri Budi Utomo, dan Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden Bey Machmudin. (OL-1)
SEPANJANG tahun 2025, Provinsi Jawa Barat (Jabar) menjadi provinsi tertinggi di Indonesia pada angka Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), berdasarkan data Kementerian Ketenagakerjaan.
PEMERINTAH Provinsi (Pemprov) Jawa Barat (Jabar) membantah tidak memiliki dana untuk membayar gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu pada Januari 2026.
BMKG memprakirakan potensi curah hujan dengan intensitas sedang- sangat lebat yang dapat disertai kilat/petir dan angin kencang pada periode 23 - 29 Januari 2026 di Jawa Barat.
Pemerintah Provinsi Jawa Barat membatasi spesifikasi kendaraan AMDK yang melintas dengan lebar maksimal 2.100 mm, JBB maksimal 8 ton, dan MST 8 ton.
Di Kabupaten Karawang dampak banjir cukup luas, yakni melanda 12 kecamatan dan 23 desa, dengan total 3.932 kepala keluarga terdampak.
Dari 27 kota dan kabupaten di Jawa Barat, tujuh wilayah diprakirakan akan diguyur hujan lebat hingga hujan sangat lebat. Sedangkan, 18 wilayah hujan sedang dan hujan lebat
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) didesak segera memanggil Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) untuk diperiksa sebagai saksi dalam perkara dugaan korupsi kuota haji 2023-2024.
KPU menegaskan akan menindaklanjuti putusan Majelis Komisioner Komisi Informasi Pusat (KIP) yang memerintahkan pembukaan dokumen ijazah jokowi dalam proses pencalonan Pemilu 2014 dan 2019.
POLEMIK ijazah Jokowi yang terus berlarut dinilai tidak lagi menyentuh kepentingan publik dan cenderung bergeser menjadi isu politik yang diproduksi berulang.
Lima menteri turut tergugat, yakni Menteri Kehutanan, Menteri Lingkungan Hidup, Menteri ATR/BPN, Menteri ESDM, dan Menteri Investasi dan Hilirisasi.
Profil lengkap Jenderal Gatot Nurmantyo. Simak rekam jejak karier Panglima TNI ke-16, pemikiran Proxy War, hingga peran di gerakan KAMI.
Relawan Jokowi mengklaim Presiden Jokowi telah memaafkan Eggy Sudjana dan Damai Hari Lubis. Polisi diminta mempertimbangkan pencabutan status tersangka.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved