Headline
Aturan itu menunjukkan keberpihakan negara pada kepentingan anak.
Aturan itu menunjukkan keberpihakan negara pada kepentingan anak.
Kumpulan Berita DPR RI
KAPOLRI Listyo Sigit Prabowo menggandeng Muhammadiyah untuk mempercepat program vaksinasi nasional. Sigit mengatakan kerja sama dengan Muhammadiyah dalam rangka percepatan vaksinasi telah berlangsung di 20 wilayah di Indonesia.
"Alhamdulillah kerjasama ini sudah berlangsung beberapa lama, sudah ada 20 sampai 27 kegiatan di kurang lebih 20 wilayah. Yang tentunya ini akan sangat bantu dalam rangka percepat kegiatan vaksinasi," kata Sigit saat meninjau vaksinasi massal di Gedung Pusat Dakwah Muhammadiyah, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (29/7).
Sigit menjelaskan kegiatan vaksinasi di PP Muhammadiyah sendiri dimulai sejak tanggal 28 dan 29 Juli 2021 dengan menargetkan majelis, lembaga, organisasi otonom, keluarga besar Muhammadiyah dan masyarakat umum 500 orang per hari.
Sigit mengaku akan menginstruksikan seluruh Kapolda untuk menjalin kerja sama dengan seluruh elemen Muhammadiyah guna melakukan percepatan vaksinasi.
Ia mengatakan selain tersebar di seluruh Indonesia, Muhammadiyah juga memiliki tenaga kesehatan, khususnya vaksinator yang mumpuni.
"Alhamdulillah kami senang karena Muhammadiyah memiliki banyak tenaga kesehatan yang tentunya bisa kami kerja sama dalam rangka percepatan vaksin," ucap Sigit.
Sigit mengatakan untuk mempercepat vaksinas diperlukan adanya kerjasama atau sinergi dengan seluruh organisasi masyarakat, kepemudaan dan seluruh elemen masyarakat. Maka dari itu, Sigit mengapresiasi PP Muhammadiyah yang mau terlibat aktif dalam rangka mewujudkan target percepatan vaksinasi di Indonesia.
"Dalam rangka wujudkan Herd Immunity ini tentunya akan bisa berjalan dengan lebih baik apabila seluruh elemen ormas, organisasi kepemudaan bisa ikut terlibat," kata Sigit.
Lebih lanjut, Sigit juga mengingatkan kepada masyarakat untuk tetap mematuhi protokol kesehatan meskipun telah divaksinasi. Hal itu masih menjadi salah satu upaya mencegah penyebaran virus corona.
"Tetap pakai masker, jaga jarak dan ikuti aturan petunjuk terkait aturan-aturan lakukan protokol kesehatan dan yang belum vaksin segera laksanakan vaksin," ujar Sigit.
Sementara itu, Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Abdul Mu'ti mengungkapkan, bahwa kerjasama vaksinasi bersama Polri ini sudah dilaksanakan di lebih dari 20 Provinsi Indonesia.
"Kami sudah bekerjasama di beberapa tempat misal di Kalbar, NTT dan di beberapa Polsek di lingkungan Jakarta dan sekitarnya. Kami tentu sangat berterima kasih atas kepercayaan yang diberikan Polri kepada Muhammadiyah khususnya dalam pelaksanaan vaksinasi di PP Muhammadiyah ini," kata Mu'ti
Mu'ti menyebut 76 Rumah Sakit (RS) Muhammadiyah dilibatkan dalam percepatan vaksinasi. Selain itu, pihaknya juga melaksanakan program lain, di antaranya penyuluhan dan pelayanan yang diberikan langsung, seperti penyuluhan kesehatan, konsultasi psikologi dan ketahanan mental dan spritiual.
"Karena pandemi bukan hanya kesehatan murni tapi banyak dampak yang ditimbulkan terutama yang berkaitan dengan kesehatan mental, spiritual dan ekonomi. Mudah-mudahan kerjasama ini dapat kita tingkatkan," tutup Mu'ti.(OL-13)
Baca Juga: Pemanah Perorangan Indonesia Terhenti di 32 Besar Olimpiade Tokyo 2020
Dokter mengingatkan orang tua untuk melengkapi imunisasi anak minimal dua pekan sebelum mudik Lebaran.
Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit (CDC) Amerika Serikat melaporkan peningkatan signifikan dalam jumlah kasus campak (measles) pada awal tahun 2026.
Malaria masih menjadi masalah kesehatan global yang kompleks akibat imunitas parsial, pembawa asimtomatik, dan resistensi insektisida.
Penerapan higiene dan sanitasi yang ketat dinilai menjadi garda terdepan dalam mencegah penularan penyakit yang kerap muncul akibat meningkatnya populasi kuman di musim hujan.
Program vaksinasi PMK juga dilakukan secara serentak dalam dua periode secara nasional.
Influenza atau yang lebih akrab dikenal sebagai flu sering kali dianggap remeh sebagai gangguan pernapasan biasa.
DIREKTUR Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid, memberikan catatan terkait masa jabatan Kapolri yang tengah digugat ke Mahkamah Konstitusi (MK).
Penanganan kasus dipastikan berjalan paralel, baik dari sisi tindak pidana umum maupun pelanggaran kode etik profesi Polri.
Kapolri menegaskan bahwa tindakan tersebut merupakan pelanggaran berat yang mencoreng nama baik Korps Brimob Polri.
Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo memerintahkan jajarannya untuk mengusut tuntas kasus dugaan penganiayaan yang melibatkan anggota Brimob berinisial Bripda MS
Polri akan menangani secara transparan kasus dugaan penganiayaan yang dilakukan anggota Brimob, Bripka MS, terhadap dua pelajar di Tual, Maluku
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menegaskan Polri akan menangani kasus Bripka MS yang diduga menganiaya dua pelajar di Maluku Tenggara hingga satu tewas secara transparan dan akuntabel.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved