Headline
Bukan saat yang tepat menaikkan iuran JKN ketika kondisi ekonomi masyarakat masih hadapi tekanan.
Bukan saat yang tepat menaikkan iuran JKN ketika kondisi ekonomi masyarakat masih hadapi tekanan.
Kumpulan Berita DPR RI
PRESIDEN Joko Widodo meminta masyarakat tidak menyia-nyiakan kesempatan memperoleh suntikan vaksin covid-19. Untuk saat ini, vaksinasi adalah ikhtiar terbaik yang bisa dilakukan dalam upaya melindungi diri dan masyarakat.
"Jika sudah ada kesempatan mendapatkan vaksin, segera ambil, jangan ada yang menolak. Tidak ada agama apapun yang melarang vaksin. ini demi keselamatan kita semua," ujar Jokowi di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Rabu (23/6).
Ia menegaskan bahwa Indonesia harus mencapai kekebalan komunal untuk bisa mengatasi pandemi secara total. Sebelum kekebalan komunal tercapai, seluruh masyarakat harus tetap berdisiplin menjalankan protokol kesehatan, memakai masker, mencuci tangan dan menghindari kerumunan.
Baca juga: Jokowi: Jangan Ribut PPKM atau Lockdown, Tujuannya Sama
"Saya juga meminta satu hal yang sederhana, tolong tinggal di rumah jika tidak ada kebutuhan yang mendesak," tutur mantan wali kota Solo itu.
Seluruh elemen bangsa harus turut berperan serta dalam upaya menangani pandemi. Tanpa adanya kesatuan, penyebaran covid-19 akan sulit dihentikan.
"Wabah ini masalah yang nyata. Penyakit ini tidak mengenal ras. Semua orang, tidak peduli asal usul, status ekonomi, agamanya, suku bangsa, dapat terkena. Ini penyakit yang tidak melihat siapa kita. Oleh sebab itu, mari kita semua lebih berdisiplin yang kuat. Semoga Tuhan Yang Maha Esa memberkahi kita semua," tandas Jokowi.(OL-4)
Penunjukan kerabat dekat Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, dalam jajaran manajemen anak perusahaan PT Pertamina (Persero) kembali menjadi perbincangan hangat di jagat maya.
INDONESIA Corruption Watch (ICW) mengkritik dukungan untuk melakukan revisi UU KPK yang dilontarkan oleh mantan Presiden ke-7 RI, Joko Widodo atau Jokowi.
Pernyataan Presiden Joko Widodo yang menyebut keinginan agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali ke Undang-Undang lama dinilai tidak lebih dari gimik politik.
ANGGOTA Komisi III DPR RI Nasyirul Falah Amru menanggapi sikap Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) yang setuju ingin kembalikan UU Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK) versi lama.
PENGAMAT komunikasi politik Universitas Esa Unggul, M. Jamiluddin Ritonga, menilai peluang Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka untuk maju pada Pilpres 2029 sangat kecil.
Jokowi menegaskan komitmennya untuk aktif membesarkan PSI sebagai partai yang solid dan berjangkauan luas.
Thomas Djiwandono mengusulkan agar pemerintah dan bank sentral meninggalkan skema burden sharing yang diterapkan pada masa pandemi covid-19.
Melihat ancaman besar terhadap keberlanjutan layanan kesehatan dasar, dr. Harmeni mendirikan Symptomedic, platform telemedisin dan layanan pengantaran obat.
ANCAMAN kesehatan global kembali muncul dari Tiongkok. Setelah virus corona yang menyebabkan pandemi covid-19, kali ini virus baru influenza D (IDV) ditemukan.
Sengketa gaji Cristiano Ronaldo dengan Juventus terkait penundaan pembayaran saat pandemi covid-19 masih berlanjut. Putusan arbitrase dijadwalkan 12 Januari 2026.
Teknologi vaksin mRNA, yang pernah menyelamatkan dunia dari pandemi covid-19, kini menghadapi ancaman.
Menteri Kesahatan AS Robert F. Kennedy Jr. membuat gebrakan besar dengan mencabut kontrak dan membatalkan pendanaan proyek vaksin berbasis teknologi mRNA, termasuk untuk covid-19.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved