Kemendagri Akui Posko PPKM Belum Maksimal

PELAKSANA Harian Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Suhajar Diantoro mengakui keberadaan posko-posko pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) Mikro belum maksimal.

Ia menyampaikan, Kemendagri telah menerbitkan Instruksi Mendagri yang dievaluasi setiap dua pekan, terakhir Instruksi No.13/2021 yang dijadikan pedoman kepala daerah dalam penanganan dan pengendalian Covid-19.

"Kita terus mendorong daerah untuk membentuk posko-posko sampai ke tingkat bawah. Hari ini 39 ribu lebih desa dari 74 ribu di seluruh Indonesia telah membentuk posko untuk menangani Covid-19," ujarnya.

Menurut Suhajar, jumlah posko PPKM Mikro di tingkat desa terus bertambah. Mulai awal Februari 2021, ujarnya ada 11 ribu lebih desa yang membentuk posko.

Lalu sampai dengan 14 Juni 2021, tercatat sudah 39 ribu lebih desa membentuk posko. "Daerah-daerah tertentu telah mencapai 100% pembentukan posko-posko desanya. Walaupun beberapa diantara posko-posko tersebut belum bisa maksimal dan aktif sempurna," tutur Suhajar.

Baca juga: Ganjar Sebut Kasus Covid-19 Naik 100% di Jateng

Ia mengungkapkan data mengenai posko PPKM Mikro masih terpusat di Jakarta, dan ada beberapa posko yang belum terpantau aktivitasnya. Namun, ia mengklaim kerja keras di lapangan patut kita hargai untuk terus membantu mengatasi pandemi. Kepala daerah, imbuh dia, diminta menyediakan anggaran untuk PPKM mikro.

Ia mengungkapkan bahwa ada daerah-daerah yang terlambat menganggarkannya pada saat proses Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dibuat di akhir 2020.

"Untuk dana desa kita sudah mengalokasikan juga minimal 8% dari total pagu dana desa. Kalau kita melihat sebaran dukungan anggaran 2021, DKI Jakarta menganggarkan paling besar sebagaimana biasanya karena APBD juga paling besar," ucapnya. (OL-4)