BADAN USAHA di Indonesia yang telah berkomitmen dan memiliki praktik baik dalam memberikan penguatan kapasitas, membuat kebijakan, mengatasi isu ketenagakerjaan perempuan, dan memfasilitasi keterwakilan perempuan sebagai pimpinan di perusahaan patut diapresiasi.
“Saya mengapresiasi komitmen para pimpinan perusahaan yang tergabung dalam G20 Empower Indonesia terkait isu-isu tenaga kerja perempuan, terutama pada komitmen dan sinergi untuk mewujudkan 5 (lima) program prioritas Kemen PPPA,” ujar Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Bintang Puspayoga, Jumat (28/5).
Selain berkontribusi pada isu ketenagakerjaan perempuan, perusahan juga melakukan sinergi untuk mendukung Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) yang dikelola oleh kaum perempuan. Kementerian PPPA mempunyai 5 isu prioritas berdasarkan arahan Presiden, salah satunya adalah kewirausahaan berperspektif gender, yang fokus pada keluarga pra sejahtera, perempuan kepala keluarga dan perempuan penyintas. Diharapkan terjalin kerja sama dan kolaborasi dengan dunia usaha untuk mendukung terwujudnya 5 isu prioritas ini.
Baca juga: Kontribusi Perempuan di E-Commerce ASEAN Bisa Capai US$280 Miliar
“Banyak hal yang harus dilakukan untuk mewujudkan perempuan berdaya, Mudah-mudahan praktik baik yang sudah dilakukan perusahaan yang sudah ramah perempuan bisa dilaksanakan di perusahaan lainnya. Komitmen yang disampaikan oleh perusahaan menjadi kekuatan kita untuk mewujudkan perempuan berdaya dan Indonesia maju,” sambungnya
Kementerian PPPA sebagai salah satu focal point G20 Empowerment Indonesia, kemarin menyelenggarakan Seniors Leaders’ Meeting on Women Empowerment guna menyatukan komitmen untuk mewujudkan pemberdayaan perempuan. Bintang juga menyampaikan agar pertemuan tersebut dapat terus dilaksanakan secara berkala dalam lingkup yang lebih kecil agar lebih intens membahas terkait pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
Perwakilan UN Women, Dwi Yuliawati Faiz mengatakan berdasarkan penelitian UN Women 84 persen perusahaan di Indonesia menyatakan setidaknya ada 1 (satu) orang perempuan di dalam dewan direksi. Indonesia memang tengah berupaya untuk mendorong keterwakilan perempuan di pimpinan perusahaan, namun masih ada tantangan yang harus dihadapi.
“Tantangan yang kita hadapi kali ini adalah bagaimana memperpendek proses yang dilalui perempuan untuk menduduki posisi pimpinan. Jika perusahaan melakukan langkah yang lebih aktif agar perempuan lebih banyak menempati posisi pimpinan, maka akan lebih banyak lagi perempuan yang terinspirasi untuk menduduki posisi pimpinan atau pengambil keputusan,” jelas Dwi.
Baca juga: Indonesia Jadi Tuan Rumah Kepengurusan AWEN Periode 2021-2023
Chief Financial Officer Telkomtelstra, Ernest Hutagalung yang hadir pada acara tersebut menceritakan upaya yang telah dilakukan perusahaannya untuk mendorong keterwakilan perempuan pada pimpinan perusahaan.
Menurutnya, selain membuat kebijakan yang mendorong keterwakilan perempuan di jajaran pimpinan, perusahaan juga harus ikut mencari solusi agar tetap bisa duduk di posisi pimpinan dengan peran ganda di keluarga yang ia miliki, salah satunya adalah dengan menerapkan kebijakan Work from Home (WFH) yang telah Telkomtelstra terapkan sejak 2017.
“Ada beberapa upaya yang kami lakukan untuk mendorong keterwakilan perempuan dalam pimpinan perusahaan. Perusahaan juga harus mampu menyesuaikan dengan kebijakan yang mendukung kaum perempuan di tingkat pimpinan perusahaan, karena pegawai perempuan ada yang memiki peran ganda dan tanggung jawab dalam keluarga,” jelas Ernest.
Baca juga: Ruang XY ke-11: Suara Perempuan dan Pemuda Penambang Skala Kecil
Perwakilan Srikandi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sekaligus Direktur Konsumer BRI, Handayani mengatakan pada 2025 ditargetkan 30 persen Board of Directors (BOD) BUMN adalah perempuan. Di BRI saat ini komposisi BOD dan Supervisor perempuan sudah mencapai 22 persen.
“Penguatan peran perempuan menjadi sangat penting, yang bisa mengangkat perempuan adalah perempuan itu sendiri. perempuan harus mampu membuktikan dirinya bahwa kita berperan penting pada setiap proses dan aktivitas yang dipercayakan kepada kita,” ujar Handayani.(H-1)
