Headline
Menkeu disebut tidak berwenang mengganti pejabat, terutama untuk eselon I dan II.
Menkeu disebut tidak berwenang mengganti pejabat, terutama untuk eselon I dan II.
Kumpulan Berita DPR RI
PEMERINTAH diminta membatalkan kebijakan pembukaan tempat wisata saat libur Lebaran. Pasalnya, potensi lonjakan covid-19 tetap sama bahayanya saat wisata dibuka.
"Saya minta agar seluruh tempat wisata ditutup penuh selama masa libur Lebaran (6-17 Mei 2021)," kata Wakil Ketua Komisi II DPR dari Fraksi PKB Luqman Hakim melalui keterangan tertulis, Minggu (2/5).
Pemerintah diyakini tidak akan bisa menahan lonjakan massa yang ingin menikmati hari libur. Kerumunan di Tanah Abang, Jakarta Pusat merupakan bukti.
Baca juga: Menparekraf Dukung Pengembangan Wisata Halal Aceh
"Saya pesimistis pemerintah memiliki cukup aparat untuk menjaga tempat-tempat wisata, memastikan tidak terjadi pelanggaran prokes secara massif apabila dibolehkan buka selama libur lebaran," ujar Luqman.
Pembukaan tempat wisata idealnya dilakukan usai libur panjang. Pemerintah dijamin bisa menangani masyarakat saat libur panjang berakhir.
Luqman menilai pembukaan wisata saat libur panjang Lebaran adalah ide buruk. Pemerintah diminta berpikir dua kali untuk melakukan hal itu.
"Setelah libur Lebaran selesai, silahkan jika pemerintah akan membuka kembali tempat-tempat wisata, selama memiliki keyakinan mampu memastikan protokol kesehatan dapat berlaku dengan ketat di sana," tega Luqman. (OL-1)
Malaysia raih 42,2 juta wisman di 2025, sementara Indonesia lampaui target dengan 15,3 juta kunjungan. Simak perbandingan strategi pariwisata kedua negara di sini.
Bosan dengan Bali? Temukan 7 destinasi WFA terbaik di Indonesia tahun 2026. Panduan lengkap infrastruktur internet, biaya hidup, dan komunitas digital nomad.
Minat wisatawan Indonesia terhadap perjalanan internasional dengan pengalaman yang lebih personal dan bermakna terus menunjukkan peningkatan.
Capaian ini sejalan dengan meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan ke Kabupaten Samosir dari tahun ke tahun.
Berbagai proyek pariwisata dinilai merusak Kawasan Bentang Alam Karst (KBAK) Gunungsewu, bertentangan dengan prinsip perlindungan kawasan karst.
Tokyo, Osaka, dan Sapporo masih menjadi primadona bagi wisatawan asal Indonesia saat berkunjung ke Jepang.
Kompolnas bukanlah lembaga yang bertugas mengawasi kinerja Polri, melainkan lembaga pembantu Presiden dalam menentukan kebijakan.
ANGGOTA Komisi XII DPR RI, Cek Endra, menyampaikan pandangannya menyikapi perkembangan penanganan lingkungan dan bencana hidrometeorologi di sejumlah wilayah Indonesia.
Kekosongan posisi Wakil Ketua Komisi III dari Fraksi Golkar merupakan implikasi dari ditetapkannya Sari Yuliati sebagai Wakil Ketua DPR RI.
Pengangkatan Sari didasarkan pada ketentuan Pasal 39 Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib.
Adies Kadir dipastikan telah mengundurkan diri dari keanggotaan Partai Golkar serta posisinya sebagai anggota legislatif.
Manuver DPR tersebut merupakan bagian dari tren global menguatnya otoritarianisme yang menyasar institusi demokrasi.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved