Headline
Skor dan peringkat Indeks Persepsi Korupsi Indonesia 2025 anjlok.
Skor dan peringkat Indeks Persepsi Korupsi Indonesia 2025 anjlok.
Kumpulan Berita DPR RI
Taraf perekonomian Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH) meningkat, berkat pengelolaan bank sampah yang dilakukan penerima PKH di Kecamatan Tampahan, Kabupaten Toba Sumatra Utara.
Bank Sampah di Kecamatan Tampahan sendiri merupakan hasil kerja sama dengan Bank Sampah Induk IAS (Indah, Asri, Senyum) Toba Kecamatan Balige yang telah memiliki tiga unit bank sampah yang melayani 17 desa dan kelurahan. Yakni di Kelurahan Pardede Onan, Desa Tambunan Lumban Pea, dan Desa Silalahi Pagar Batu.
“Dengan banyaknya Bank Sampah Unit, pengelolaan sampah anorganik akan semakin baik dan bahkan memberikan dampak positif bagi keuangan Keluarga Penerima Manfaat PKH,” kata Plt. Koordinator PKH Kabupaten Toba Rammen Andino Sinaga, pada Selasa (27/4).
Baca juga: Tokoh Agama dan Masyarakat Harus Kompak Tangani Pandemi Covid-19
Sampah yang dikumpulkan dipilah menjadi dua, untuk yang masih bisa didaur ulang, dibuat kerajinan berupa tas, sedangkan untuk yang tidak bisa didaur ulang akan dijual.
Lisken Tampubolon sebagai salah satu peserta Bank Sampah di Kecamatan Tampahan, mengaku dengan adanya Bank Sampah ini sangat bermanfaat untuk menambah penghasilannya.
“Saya baru menyadari sampah ternyata memiliki nilai ekonomi untuk menambah pendapatan keluarga,” kata Lisken.
Ia menjelaskan tentang bagaimana cara pengelolaannya. Salah satunya seperti sampah yang dipisahkan terlebih dahulu. Dimulai dari sampah yang tidak dapat diurai yaitu barang berbahan plastik dan aluminium foil. Sampah tersebut dapat dijadikan barang yang bernilai guna. Sehingga, pada akhir kegiatan, Bank Sampah Induk (IAS) menimbang sampah tersebut dan memberikan invoice jumlah barang serta harga tiap satuan sampah.
“Nanti kalau invoice pembayaran sudah banyak, bisalah aku beli paket data anak-anak saya yang sekolah,” tambah Lisken.
Rammen menjelaskan, kegiatan bank sampah unit ini bermuatan pemberdayaan keuangan dan kebersihan lingkungan, yang menjadi kegiatan turunan dari kegiatan Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2) dan ini merupakan kegiatan wajib yang diikuti KPM PKH setiap satu bulan sekali.
“Besarnya nilai manfaat sampah membuat KPM PKH antusias. Hingga saat ini mencapai 209 keluarga,” ucap Rammen.
Demi menjaga kelestarian lingkungan, kegiatan Bank Sampah, lanjutnya, juga menerapkan sosialisasi penghematan penggunaan plastik dalam kehidupan sehari-hari.
“Harapannya, bank sampah unit Kecamatan Tampahan dan Kecamatan Balige mampu memberikan dampak positif bagi keluarga penerima manfaat PKH di setiap kecamatan,” kata Rammen.(H-3)
Kemeninves sampai Danantara diyakini bisa menjadi jalan keluar terbaik untuk mengelola lahan perkebunan sampai pertambangan ini.
Barita mengatakan upaya hukum ini diharapkan dapat memberikan kejelasan terhadap penyebab bencana di Sumatra.
Pembangunan huntara dilakukan di tiga provinsi terdampak bencana di Sumatra. Rinciannya, sebanyak 16.282 unit huntara dibangun di Aceh, 947 unit di Sumatra Utara, dan 618 unit di Sumatra Barat.
Negara harus memastikan bahwa pencabutan perizinan berusaha di Aceh, Sumatra Utara dan Sumatra Barat.
Suhu udara rata-rata 11 hingga 32 derajat Celcius dengan kelembaban udara 56-99 persen dan angin bertiup dari Selatan hingga Barat dengan kecepatan 3 hingga 7 km per jam.
Merujuk dari terakhir pemerintah, bencana banjir dan longsor akhir November 2025 lalu menyebabkan 208.693 unit rumah di Aceh rusak.
Kemensos mengirimkan Tim Asesmen khusus ke Kabupaten Ngada, Nusa Tenggara Timur (NTT), untuk memverifikasi status sosial ekonomi keluarga YBS.
Kementerian Sosial (Kemensos) mengirim Tim Asesmen ke Ngada, NTT, untuk mendalami kondisi keluarga YBS, anak SD yang bunuh diri beberapa waktu lalu.
Kemensos menonaktifkan 13,5 juta peserta BPJS Kesehatan dari segmen Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JK) sepanjang 2025.
Peserta JKN yang dinonaktifkan tersebut bisa mengaktifkan kembali status kepesertaan JKN-nya jika yang bersangkutan memenuhi beberapa kriteria.
Persoalan keterbatasan kapasitas, terutama pada Sekolah Rakyat yang belum memiliki gedung sendiri dan masih memanfaatkan sentra atau balai milik Kementerian Sosial.
Abidin mendorong adanya koordinasi cepat antara Kementerian Sosial dengan Kementerian Pekerjaan Umum (PU) untuk mempercepat pembangunan fisik sekolah di tingkat kabupaten.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved