Tokoh Agama dan Masyarakat Harus Kompak Tangani Pandemi Covid-19

SATGAS Penanganan Covid-19 meminta pemerintah daerah dan Satgas Covid-19 daerah melalui posko tingkat desa atau kelurahan, untuk menindak tegas masyarakat yang masih berkerumun dan tidak mematuhi protokol kesehatan. Peran tokoh agama dan tokoh masyarakat juga sangat dibutuhkan dalam kondisi seperti ini.

"Diharapkan masyarakat, tokoh masyarakat dan tokoh agama dapat bersinergi dengan pemerintah dan satgas daerah untuk mendukung upaya pengendalian di daerah," kata Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19 Prof Wiku Adisasmito dalam keterangan resmi Rabu (28/4).

Wiku menyebut pihaknya sangat menyayangkan masih adanya kerumunan yang muncul dalam beberapa hari terakhir. Seperti adanya kegiatan dari para pendukung salah satu klub sepakbola nasional dan berbagai kegiatan keagamaan yang dilangsungkan selama bulan suci Ramadan.

"Hal ini sangat disayangkan, karena hasil dokumentasi kegiatan tersebut sangat jelas menunjukkan adanya kerumunan ini melanggar protokol kesehatan dan berpotensi menjadi titik penularan covid-19," jelas Prof Wiku.

Pemerintah terus berupaya dalam penanganan pandemi ini hingga pemberian vaksin yang dapat menciptakan kekebalan komunitas. Sehingga Indonesia akan terbebas dari pandemi.

Wiku juga menyoroti perkembangan pada jumlah kasus meninggal. Karena pasien meninggal terus bertambah, dan angka persentasenya sebesar 2,7%, telah bertahan lebih dari 2 bulan atau sejak awal Februari 2021. Padahal, jika membandingkan dengan persentase kesembuhan dan kasus aktif yang membaik, persentase kematian harusnya dapat ditekan.

"Penurunan persentase dapat terjadi apabila kasus positif baru dapat seluruhnya sembuh. Kita tidak boleh hanya melihat pada kasus aktif dan kesembuhannya saja, tetapi juga perlu mewaspadai angka kematian yang tinggi dari beberapa provinsi," sebut Wiku

Melihat perkembangan pada minggu ini, kenaikannya mencapai 29,2%. Tingginya angka kematian ini dikontribusikan 5 provinsi, yakni Jawa Tengah naik 178 (125 vs 303), Sumatra Selatan naik 25 (29 vs 54), DKI Jakarta naik 20 (75 vs 95), Jawa Barat naik 18 (130 vs 148) dan Aceh naik 15 (5 vs 20). Kelima provinsi ini diminta segera mengevaluasi penanganannya. Kabupaten/kota yang menyumbangkan angka kematian terbesar harus segera diidentifikasi.

Pemerintah daerah setempat diminta segera melakukan perbaikan pada kualitas penanganan pasien positif, utamanya pada gejala sedang dan berat. Upaya testing dan tracing pun harus ditingkatkan untuk mengidentifikasi penularan sejak dini. Dan Pemda setempat diminta terus berkoordinasi data daerah dan pusat agar dapat tecapai sinkronisasi data yang baik.

Sehingga kenaikan angka kematian mingguan tidak bisa ditoleransi. Mengingat saat ini tingkat keterisian tempat tidur rumah sakit rujukan atau BOR (bed occupancy ratio), tidak menunjukkan kenaikan. Dan angka kasus aktif secara nasional juga menurun. "Apabila rumah sakit menghadapi kendala atau kesulitan dalam mengahadapi kasus Covid-19, harap segera menghubungi Kementerian Kesehatan agar diberi bantuan segera," pesan Wiku.(H-1)