Headline
Presiden Prabowo berupaya melindungi nasib pekerja.
Laporan itu merupakan indikasi lemahnya budaya ilmiah unggul pada kalangan dosen di perguruan tinggi Indonesia.
KEMENTERIAN Dalam Negeri (Kemendagri) meminta pemerintah daerah (pemda) untuk sigap dalam menginformasikan cuaca ekstem.
Bahkan, Direktur Jenderal Bina Adwil Kemendagri Safrizal Z.A mengungkapkan sudah berulang kali meminta pemda untuk memantau potensi cuaca ekstrem, sebagaimana informasi dari BMKG.
"Kita telah beberapa kali minta pemda untuk memantau cuaca ekstrem melalui berbagai alat," ujar Safrizal ketika dihubungi, Selasa (6/4).
Baca juga: Jokowi Instruksikan BMKG Gencarkan Informasi Cuaca Ekstrem
Selain memantau cuaca ekstrem dan memberikan informasi mengenai potensi bencana, seperti banjir dan longsor, pemda juga diimbau untuk menyiapkan prosedur peringatan dini (early warning system). Tujuannya agar mitigasi bencana dapat cepat dilakukan.
"Lalu, segera menginformasikan kepada masyarakat. Informasi kepada masyarkat adalah salah satu jenis layanan dasar yang disediakan oleh pemda," pungkas Safrizal.
Baca juga: 10 Tahun Terakhir, Dua Bencana Banjir Besar Melanda NTT
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo menginstruksikan BMKG untuk menggencarkan penyebaran informasi terkait potensi cuaca ekstrem, terutama akibat Siklon Tropis Seroja. Jokowi, sapaan akrabnya, ingin informasi tersebut diserap secara baik oleh pemda dan masyarakat. Sehingga, berbagai persiapan dan antisipasi bisa dilakukan dengan optimal.
Diketahui, Siklon Tropis Seroja mengakibatkan bencana banjir di Nusa Tenggara Timur (NTT) dan Nusa Tenggara Barat (NTB). Siklon tropis ini berdampak di delapan wilayah, yakni Kupang, Flores Timur, Malaka, Lembata, Ngada, Sumba Barat, Sumba Timur, Rote Ndao dan Alor.
Bencana tersebut menyebabkan ribuan warga mengungsi dan ratusan orang meninggal dunia. Pun, masih ada puluhan orang yang dilaporkan hilang.(OL-11)
Struktur pengawasan internal Kemendagri terhadap BUMD ditangani oleh pejabat eselon III yang secara struktural tidak terlalu kuat untuk berkoordinasi dengan kepala daerah.
Mendagri Tito Karnavian menyebut pemerintah masih mengkaji putusan Mahkamah Konstitusi (MK) soal pemisahan pemilu nasional dan pemilu lokal.
Menurut Bahtiar, partai politik merupakan salah satu pilar utama demokrasi sehingga negara perlu berkomitmen dalam mendukung operasional partai secara berkelanjutan.
Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri Bahtiar mengatakan, pihaknya akan mendalami substansi putusan tersebut sambil melakukan pembahasan secara internal.
KETUA MPR Ahmad Muzani meminta menteri Kabinet Merah Putih terlebih dahulu membuat kajian yang komprehensif dalam mengeluarkan kebijakan agar tidak membebani Presiden Prabowo Subianto.
Anggaran semuanya berasal dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), terkecuali biaya perjalanan dibebankan pada para kepala daerah.
Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) merilis prakiraan cuaca untuk wilayah DKI Jakarta, periode Kamis 17 Juli 2025.
Menurut BMKG Jawa Barat, empat wilayah tersebut adalah Kabupaten Bogor, Sukabumi, Cianjur dan Bandung Barat. Prakiraan cuaca keempatnya berpotensi diguyur hujan ringan hingga lebat.
BMKG kembali mengeluarkan peringatan dini cuaca ekstrem untuk esok hari, Rabu, 16 Juli 2025. Setidaknya 16 wilayah di Indonesia terancam hujan lebat
Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) merilis prakiraan cuaca untuk wilayah DKI Jakarta, periode Rabu, 16 Juli 2025. Seluruh kawasan ibu kota diprediksi cerah sepanjang hari.
Tujuh wilayah tersebut antara lain kabupaten dan kota Bogor, Kabupaten Sukabumi, Cianjur, Bandung Barat, Cimahi, dan Purwakarta.
Untuk kota-kota besar di Indonesia, akan mengalami potensi berawan, berawan tebal, udara kabur, hujan ringan, hujan sedang, hingga hujan
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved