Headline
Diskon transportasi hingga 30%, bantuan pangan, dan sistem kerja fleksibel bergulir.
Diskon transportasi hingga 30%, bantuan pangan, dan sistem kerja fleksibel bergulir.
Kumpulan Berita DPR RI
Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini secara intensif menjalin komunikasi dan koordinasi dengan pemerintah daerah (Pemda) dan mitra seperti DPR RI Komisi VIII, potensi kesejahteraan sosial, dunia usaha, serta pihak-pihak terkait lainnya.
Kementerian Sosial pum mengajak semua elemen memiliki kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana alam maupun sosial.
"Penanggulangan bencana perlu melibatkan pihak terkait untuk mempercepat ketuntasan, sekaligus memberikan kepastian negara hadir," kata Mensos Risma dalam Kunjungan Kerja Komisi VIII DPR RI pada Rabu (24/3) terkait Pencegahan, Mitigasi dan Kesiapsiagaan Penanganan Bencanaan di Kantor Bupati Karawang, Jawa Barat.
Baca juga: BMKG: Waspadai Potensi Gelombang Tinggi 4 Meter
Salah satu upaya yang dilakukan Kementerian Sosial (Kemensos) adalah membentuk Kampung Siaga Bencana (KSB) sebagai model pendekatan penanggulangan bencana berbasis masyarakat untuk mengubah pola pikir dan tindak dalam penanggulangan bencana.
Sejatinya, KSB itu menyiapkan masyarakat agar lebih mampu mengelola kerentanan, ancaman dan risiko di wilayahnya sesuai potensi lokal melalui proses perencanaan, pengorganisasian, penyelenggaraan dan pengendalian melalui pendekatan social engineering atau rekayasa sosial.
KSB merupakan program unggulan Kemensos dalam mengemban tugas penanggulangan pasca bencana bidang bantuan sosial berbasis masyarakat. KSB juga sebagai program pemberdayaan masyarakat dan para Taruna Siaga Bencana (Tagana) di seluruh Tanah Air.
Anggota Komisi I DPR RI Amelia Anggraini mendesak pemerintah segera mengevakuasi WNI kru kapal yang terkatung hampir setahun di lepas pantai Afrika tanpa kepastian upah dan nasib.
Ketua Komisi Percepatan Reformasi Polri Jimly Asshiddiqie menilai reformasi Polri tak bisa instan karena 30 aturan internal perlu dibenahi.
Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa menyoroti penghapusan 11 juta peserta PBI BPJS dan meminta penonaktifan tidak mendadak serta disertai sosialisasi.
DPR RI memastikan layanan kesehatan peserta PBI BPJS tetap berjalan selama 3 bulan ke depan meski ada penonaktifan, dengan iuran ditanggung pemerintah.
Anggota Komisi VII DPR RI Samuel Wattimena menyoroti belum optimalnya penyerapan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di kawasan Pantai Indah Kapuk (PIK) 2.
Abdullah juga mengaitkan temuan ini dengan aksi KPK sebelumnya yang menjaring pegawai Bea Cukai di Jakarta dan Lampung terkait kasus dugaan korupsi importasi.
Kemensos mengirimkan Tim Asesmen khusus ke Kabupaten Ngada, Nusa Tenggara Timur (NTT), untuk memverifikasi status sosial ekonomi keluarga YBS.
Kementerian Sosial (Kemensos) mengirim Tim Asesmen ke Ngada, NTT, untuk mendalami kondisi keluarga YBS, anak SD yang bunuh diri beberapa waktu lalu.
Kemensos menonaktifkan 13,5 juta peserta BPJS Kesehatan dari segmen Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JK) sepanjang 2025.
Peserta JKN yang dinonaktifkan tersebut bisa mengaktifkan kembali status kepesertaan JKN-nya jika yang bersangkutan memenuhi beberapa kriteria.
Persoalan keterbatasan kapasitas, terutama pada Sekolah Rakyat yang belum memiliki gedung sendiri dan masih memanfaatkan sentra atau balai milik Kementerian Sosial.
Abidin mendorong adanya koordinasi cepat antara Kementerian Sosial dengan Kementerian Pekerjaan Umum (PU) untuk mempercepat pembangunan fisik sekolah di tingkat kabupaten.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved