Headline
Buka puasa bersama bukan sekadar rutinitas seremonial.
Buka puasa bersama bukan sekadar rutinitas seremonial.
Kumpulan Berita DPR RI
UNIVERSITAS Gadjah Mada memperoleh penghargaan SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Institusi Pemerintah) dengan predikat A dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN&RB) 2021. Penghargaan yang diterima UGM ini meneguhkan UGM sebagai institusi pemerintah yang dinilai telah berhasil menjalankan akuntabilitas dan kinerja dengan sangat baik. Penghargaan tersebut menobatkan UGM sebagai satu satunya PTN BH yang mendapat penghargaan dengan predikat A.
Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Keuangan dan Sistem Informasi Supriyadi mengatakan dengan pemberian penghargaan ini makin memotivasi para pimpinan di lingkungan UGM untuk meningkatkan pengembangan tata kelola menjadi semakin baik. Penilaian SAKIP ini dilaksanakan setiap tahun untuk menilai kinerja seluruh lembaga pemerintah.
"Tentu penghargaan ini sangat membanggakan. Bagaimanapun sebagai institusi pemerintah menjadi satu hal yang sangat penting mengikuti program ini. Penghargaan yang kita dapat makin menambah motivasi untuk meningkatkan governance atau tata kelola semakin baik dalam mencapai visi dan misi UGM," kata Supriyadi, Rabu (24/2).
Menurut dia, penilaian SAKIP dilakukan pada semua institusi pemerintah termasuk PTN dan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTN BH). Dalam daftar tersebut UGM sebagai perguruan tinggi dengan kinerja terbaik kedua setelah Universitas Negeri Surabaya. Sedangkan peringkat ketiga diraih oleh Universitas Negeri Yogyakarta.
"UGM satu-satunya PTN BH yang mendapatkan penghargaan ini," katanya.
Menurut Supriyadi, UGM sebagai PTN BH ditargetkan oleh Kemendikbud memperoleh peringkat BB,namun dari hasil penilaian SAKIP sepanjang tahun 2020 lalu. Akhirnya pada pengumuman tahun ini justru UGM berhasil melampaui target.
"Kita tentu bersyukur. Capain ini memang tidak mudah. Bahkan banyak Kementerian dan lembaga Dirjen yang dapat nilai B," paparnya.
baca juga: LIPI Lakukan Transformasi Kelembagaan
SAKIP, lanjutnya, merupakan penilaian kinerja dari sisi untuk meningkatkan efisien dan efektifitas dari akuntabilitas kinerja dari setiap unit institusi pemerintah. Beberapa hal yang dinilai dari sisi rencana strategis, target, pengawasan, proses penilaian dan pengukuran kinerja di masing-masing internal unit kerja.
"Yang dinilai itu lembaga yang sudah mempunyai skema dalam perencanaan, sudah menyiapkan, melaksanakan dan mengawasi berbagai kegiatan yang ada," paparnya. (OL-3)
FPIR mengajak seluruh elemen bangsa untuk tetap jernih dan tidak mudah terprovokasi oleh narasi yang bertujuan memecah belah solidaritas antarlembaga keamanan
Gallup 2025 memberi skor 89 (Law and Order Index), peringkat 19 bagi Indonesia dari 144 negara.
Hasil kesepakatan yang mempertahankan posisi Polri di bawah Presiden harus didukung penuh oleh seluruh elemen bangsa.
Ia menyoroti langkah Presiden yang telah membentuk Komisi Percepatan Reformasi Polri sebagai upaya yang seharusnya dihormati oleh parlemen.
Penempatan Polri di bawah kementerian justru berpotensi mengaburkan prinsip supremasi sipil, karena Polri berpotensi menjadi subordinat kepentingan politik sektoral.
KUHAP baru membawa mekanisme kontrol yang lebih ketat.
Presiden Prabowo Subianto disebut akan mengambil langkah tegas untuk membersihkan birokrasi dan sektor swasta dari oknum-oknum bermasalah yang dinilai menghambat pertumbuhan ekonomi.
Menurut Fauzan, wacana pembentukan kementerian khusus yang membawahi kepolisian justru berisiko menambah kerumitan birokrasi.
Pengalaman para relawan di lapangan kebencanaan menunjukkan bahwa penanganan bencana banjir Sumatra kali ini kembali memperlihatkan satu masalah mendasar.
Di tengah turbulensi sosial, geopolitik, dan perkembangan teknologi, institusi publik perlu memperbarui pendekatan tata kelola.
Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Zudan Arif Fakrulloh menegaskan reformasi birokrasi harus menghadirkan perubahan nyata yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.
PAKAR manajemen dan ekonom senior Prof. Rhenald Kasali menegaskan kepemimpinan yang tegas menjadi faktor krusial dalam menyelesaikan kompleksitas perizinan investasi di Indonesia.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved