KPK Rekomendasikan Vaksinasi Gunakan Data Dukcapil

KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) menyarankan agar program vaksinasi tenaga kesehatan yang dilakukan Kementerian Kesehatan menggunakan data kependudukan Ditjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri. KPK menekankan pentingnya program vaksinasi harus dilakukan secara akuntabel dari sisi data.

"Untuk pelaksanaan vaksinasi ke depan KPK mendorong Kemenkes menggunakan data kependudukan yang dimiliki Ditjen Dukcapil dan dikombinasikan dengan data Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan sebagai basis untuk proses pendataan penerima vaksin covid-19," kata Pelaksana Tugas Juru Bicara KPK Ipi Maryati, Kamis (4/2).

Menurut KPK, data yang dipunyai Kemenkes saat ini bersumber dari Sistem Informasi Sumber Daya Manusia Kesehatan (SDMK), Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia (KTKI), dan Konsil Kedokteran Indonesia (KKI). Data itu belum terhubung dengan Ditjen Dukcapil Kemendagri.

KPK menilai data Dukcapil sudah lebih rapi dan padu padan. Penggunaan data Dukcapil dalam vaksinasi akan mempercepat pendataan secara terintegrasi dan valid lantaran data berasal dari satu sumber. Ipi mengatakan saran itu sudah disampaikan KPK kepada Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional, Kemenkominfo, Ditjen Dukcapil Kemendagri, Kemenkes, dan BPJS Kesehatan.

Baca juga : Luhut Kumpulkan Epidemiolog, Bahas PPKM Skala Mikro

"Informasi yang diterima dari Kemendagri, saat ini hanya 8% data NIK yang menunjukkan perbedaan antara alamat di KTP dengan domisili aktual," ujarnya.

Ipi mengatakan komisi antirasuah memetakan belum optimalnya program vaksinasi tenaga kesehatan saat ini disebabkan persoalan pendataan.

Dari data yang dirilis Kemenkes, sekitar 42% tenaga kesehatan sudah divaksinasi dari total target 1,5 juta. Jumlah itu memang sudah menunjukkan kemajuan lantaran KPK mencatat pekan lalu baru 25% yang mendapat vaksinasi. (OL-7)