Mendagri Minta Daerah Dukung Percepatan Vaksinasi Covid-19

MENTERI Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian meminta pemerintah daerah, serta TNI/Polri dapat mendukung percepatan program vaksinasi Covid-19. Lebih lanjut, Mendagri menjelaskan bahwa, percepatan vaksinasi diperlukan agar penerima vaksin memiliki kekebalan kelompok (herb immunity).

Dengan demikian, rantai penyebaran dan penularan Covid-19 dapat diputus. Oleh karena itu, pemerintah daerah diminta memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang pentingnya vaksin. 

"Tolong dibantu kampanye vaksin ini, agar bisa diterima publik, karena masih ada beberapa daerah yang masih memiliki komunitas yang anti vaksin ini," ujar Tito dikutip dari siaran pers, Kemendagri, Selasa (26/1).

Mendagri mengingatkan bahwa vaksinasi bukan obat. Fungsinya menstimulasi dan merangsang kekebalan tubuh untuk mengeluarkan antibodi spesifik yang bisa melawan Covid-19. Oleh karena itu, kepatuhan masyarakat terhadap protokol kesehatan pencegahan Covid-19 meski sudah menerima vaksinasi harus tetap dilakukan.

"Tolong disampaikan betul kepada masyarakat bahwa vaksinasi itu bukan obat, vaksinasi untuk merangsang kekebalan tubuh agar antibodi yang bisa melawan Covid-19," terang Mendagri.

Ia menuturkan vaksinasi bertujuan untuk memproteksi seseorang sehingga memiliki antibodi yang melindungi diri dari paparan berikutnya. Selain itu, dari vaksinasi diharapkan tercipta kekebalan kelompok. Namun demikian, terang Tito, kekebalan kelompok hanya akan terjadi jika dua per tiga populasi sudah memproduksi antibiodi dalam tubuhnya pada waktu atau periode yang sama. 

baca juga: Pandemi Covid-19 Tuntut Kemandirian Pengadaan Alat Kesehatan

Untuk itu, pemerintah pusat, ujarnya, melakukan upaya percepatan vaksinasi antara lain dengan mendatangkan vaksin dari beberapa perusahaan, dan mendistribusikan sekaligus menyiapkan storage (penyimpanannya). Termasuk melatih vaksinator untuk melakukan vaksinasi dan mengobservasi bersama Komisi Nasional Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi (KIPI). Percepatan distribusi, imbuh Mendagri, turut dibantu oleh TNI/Polri. Adapun tugas kepala daerah ialah menyiapkan fasilitas (penyimpanan) dan membantu pendistribusian. (OL-3)