SEKRETARIS Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto meminta masyarakat memahami pesan menyeluruh yang disampaikan salah seorang kadernya, Ribka Ciptaning, yang secara tegas menolak vaksinasi covid-19. Sikap Ribka Ciptaning, menurut Hasto, dalam konteks menolak komersialisasi dalam bidang kesehatan dan mendorong pelayanan Kesehatan untuk Semua.
Dijelaskan Hasto bahwa pernyataan Ciptaning yang disampaikan dalam rapat kerja Komisi IX dengan Menteri Kesehatan mengingatkan garis kebijakan politik kesehatan yang seharusnya mengedepankan kepentingan dan keselamatan masyarakat. "Mbak Ribka Ciptaning menegaskan agar negara tidak boleh berbisnis dengan rakyat. Jangan sampai pelayanan kepada rakyat, seperti yang tampak dari pelayanan PCR, di dalam praktik dibeda-bedakan," ujar Hasto dalam keterangannya kepada wartawan di Jakarta, Rabu (13/1).
Bagi yang bersedia membayar tinggi, imbuh Hasto, hasil PCR dapat diperoleh cepat. Bagi rakyat kecil sering kali harus menunggu 3 hingga 10 hari, baru hasil PCR keluar. Komersialisasi pelayanan inilah yang dikritik oleh Ribka Ciptaning karena pelayanan kesehatan untuk semua dan harus mengedepankan rasa kemanusiaan dan keadilan.
Dijelaskan Hasto, PDI Perjuangan di dalam upaya mengatasi pandemi covid-19 sejak awal memberikan dukungan atas program pemberian vaksin pemerintahan Jokowi-KH Ma'ruf Amin. Kesehatan rakyat merupakan salah satu fungsi dasar negara terhadap rakyatnya. PDI Perjuangan memberikan dukungan penuh terhadap kebijakan Presiden Jokowi.
"Sejak awal kami mengusulkan agar vaksin dapat diberikan secara gratis kepada rakyat. Apa yang dilakukan pemerintah, termasuk vaksinasi perdana hari ini, merupakan bentuk kebijakan mengedepankan keselamatan rakyat, keselamatan bangsa dan negara sebagai skala prioritas tertinggi," katanya.
Terkait vaksinasi, kata Hasto, sikap politik dan program perjuangan partai sangat jelas yaitu vaksin untuk rakyat sangat penting. "Ini sikap partai. Dalam keputusan rapat kerja dengan Menteri Kesehatan tersebut sikap Fraksi PDI Perjuangan DPR juga mendukung. Kritik yang disampaikan agar pelayanan publik tidak dikomersialisasikan adalah bagian dari fungsi DPR di bidang pengawasan," pungkas Hasto. (Uta/OL-14)
