Headline
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Kumpulan Berita DPR RI
FRAKSI Partai Partai NasDem mendorong agar pemerintah membuka skema vaksinasi mandiri yang segala kebutuhannya dipenuhi secara swadaya oleh warga. Vaksinasi mandiri ini diserukan utamanya bagi mereka yang memiliki kemampuan finansial lebih.
"Jadikan skema ini sebagai perwujudan semangat gotong royong sebagai satu bangsa dalam upaya menghentikan penularan virus corona," ungkap Ketua Fraksi Partai NasDem Ahmad Ali di Jakarta, Rabu (13/1).
Pemerintah sendiri akan memulai program vaksinasi nasional covid-19 esok Rabu (13/1). Pemberian vaksin difasilitasi sepenuhnya oleh pemerintah. Presiden Joko Widodo sendiri yang menjadi orang pertama yang akan divaksin.
"Kesediaan Presiden untuk menjadi yang pertama sebagai penerima vaksin ini tentunya dimaksudkan agar rakyat Indonesia tidak lagi terjebak pada perdebatan mengenai keamanan dan keabsahan vaksin yang kita gunakan untuk menyudahi wabah covid-19 yang sudah berlangsung hampir setahun ini," ungkapnya.
Pemerintah sendiri telah memprogramkan vaksinasi sebanyak 5,8 juta dosis, dengan prioritas utama para tenaga kesehatan. Selanjutnya, berturut-turut di bulan Februari 10 juta dosis vaksin; Maret 13,3 juta vaksin; dan April 20,4 juta vaksin. Saat ini, Indonesia telah memiliki 3 juta vaksin Sinovac. Pekan ini dikabarkan akan datang lagi 15 juta dosis vaksin Covid-19 dalam bentuk bahan baku.
"Kabar ini tentu patut kita apresiasi dan sambut dengan besar hati. Namun demikian, dengan hitungan di atas maka hingga bulan April 2021 mendatang, jumlah penduduk yang tervaksinasi baru mencapai 49,5 juta jiwa," tuturnya.
Baca juga: Kedatangan 14 ribu Vaksin Sinovac di Aceh Besar
Kenyataan tersebut disinggung Ali, akan terus beriringan dengan naiknya angka kasus positif covid-19. Sementara itu kita membutuhkan kecepatan untuk mencapai situasi herd immunity, dengan setidaknya 180 juta jiwa harus tervaksinansi dari 250 juta penduduk Indonesia.
"Oleh karena itu, harus ada langkah-langkah alternatif agar proses vaksinasi nasional tidak berjalan secara linier. Langkah simultan perlu dirumuskan agar target imunitas nasional tidak membutuhkan waktu tertalu lama," paparnya.
Ali melanjutkan, selain agar jiwa warga negara terlindungi, langkah simultan ini juga diharapkan akan mempercepat upaya pemulihan berbagai dimensi kehidupan bangsa yang banyak terdisrupsi akibat pandemi Covid-19 ini. NasDem juga mendukung berbagai langkah yang telah diambil oleh Pemerintah terkait penyediaan vaksin ini, baik itu dari Sinovac, Novavax, COVAX/GAVI, AstraZeneca, dan Pfizer/BioNTech.
"NasDem percaya bahwa Pemerintah telah memperhatikan seluruh aspek yang diperlukan dalam rangka penyediaan vaksin yang aman bagi seluruh rakyat Indonesia," ungkapnya. (OL-4)
Yang lebih mendesak adalah menyamakan persepsi antara pengusul, BPKH, dan Baleg DPR RI mengenai bentuk dan karakter kelembagaan BPKH ke depan.
ANGGOTA Komisi VI DPR RI dari Fraksi Partai NasDem Asep Wahyuwijaya menilai, inisiatif pemerintah untuk mendirikan BUMN tekstil merupakan langkah yang tepat dan strategis.
Anggota DPR Fraksi NasDem, Rudianto Lallo, menegaskan bahwa Indonesia kini resmi memasuki babak baru dalam sistem hukum pidana.Hal ini ditandai dengan mulai berlakunya KUHAP baru
ANGGOTA Komisi II DPR RI, Cindy Monica, menegaskan akan mengawal kemudahan pengurusan dokumen kependudukan bagi masyarakat terdampak bencana.
Langkah pemerintah untuk menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) guna mengatur penempatan anggota Polri pada jabatan sipil sebagai solusi yang bijak.
Bendahara Umum Partai NasDem Ahmad Sahroni mengingatkan agar proses pemulihan pascabencana di sejumlah wilayah Sumatra tidak dibarengi dengan narasi yang berpotensi memecah belah.
Influenza atau yang lebih akrab dikenal sebagai flu sering kali dianggap remeh sebagai gangguan pernapasan biasa.
Daya tular campak cukup tinggi, mirip dengan covid-19. Seseorang yang terinfeksi dapat menularkan virus selama 4 hari sebelum dan sesudah gejala muncul.
Jemaah haji perlu memahami manfaat kesehatan jangka panjang dari vaksinasi, bukan sekadar memenuhinya sebagai syarat administrasi.
Data Kementerian Agama menunjukkan bahwa lebih dari 22% jemaah haji Indonesia pada 2025 merupakan kelompok lansia, dan mayoritas membawa penyakit komorbid.
Orang yang hidup dengan HIV (ODHA) memiliki risiko lebih tinggi terkena infeksi menular seksual (IMS). Selain berdampak langsung pada kesehatan.
Dalam kondisi hujan, tingkat kelembapan tinggi, dan suhu tinggi, melakukan aktivitas fisik di tempat terbuka meningkatkan peluang terserang penyakit.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved