DPR Minta Vaksin Gratis Lebih Banyak Daripada Mandiri

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT (DPR) RI mendesak pemerintah memberikan alokasi vaksin gratis lebih banyak daripada mandiri. Saat ini perbandingan vaksin program yang gratis dengan vaksin mandiri sebesar 30% berbanding 70%. DPR meminta perbandingan tersebut dibalik sehingga mayoritas vaksin diberikan secara gratis.

"Sebagai wujud keberpihakan pemerintah terhadap kepentingan masyarakat, saya berharap pemerintah bisa meningkatkan proporsi skema vaksin program menjadi lebih besar dari vaksin mandiri dari total target vaksinasi nasional. Dengan demikian vaksinasi bagi masyarakat kurang mampu menjadi lebih banyak yang tercover," ucap anggota Komisi IX DPR RI Fraksi PPP Dapil Jatim III Anas Thahir, Jumat (11/12).

Dalam rapat kerja bersama Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto, Kamis (10/12), DPR  meminta agar target populasi yang akan divaksinasi dalam skema vaksin program gratis diperluas sehingga bisa menjangkau semua kelompok umur, termasuk usia dibawah 18 tahun dan usia diatas 59 tahun. Perluasan vaksin juga dilakukan kepada masyarakat kurang mampu.

Permintaan itu merespons keterangan Menkes bahwa program vaksinasi covid-19 akan menyasar 107 juta jiwa atau 67% dari total penduduk Indonesia yang berusia usia 18 hingga 59 tahun. Namun, dari jumlah itu mayoritas mendapatkan vaksin melalui skema mandiri sebanyak 75 juta penduduk. Sementara vaksin program gratis hanya 32 juta penduduk.

Wakil Ketua Komisi IX DPR Anshory Siregar mengatakan permintaan untuk mengubah alokasi pemberian vaksin itu menjadi hasil keputusan rapat.

"Komisi IX DPR meminta Kementerian Kesehatan RI dan Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN) untuk meningkatkan proporsi skema vaksin program lebih besar dari vaksin mandiri dari target vaksinasi nasional sebagai bentuk keberpihakan pemerintah terhadap masyarakat," tegasnya.

Anshory Siregar juga mengusulkan agar para pejabat negara, seperti presiden, wakil presiden, menteri, serta anggota DPR dan MPR mendapatkan vaksin terlebih dahulu untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap program vaksinasi Covid-19.

Menkes Terawan memperkirakan kebutuhan vaksin Covid-19 di Indonesia mencapai 246,51 juta dosis. Rinciannya, masing-masing untuk skema program sebanyak 73,96 juta dosis dan sebanyak 172 juta dosis untuk skema mandiri.

"Takaran itu sudah sesuai dengan rekomendasi Organisasi Kesehatan Dunia (WHO). Dengan 107 juta sasaran atau 67% dari 160 juta orang usia 18-59 tahun kebutuhan vaksin sebanyak 246 juta perhitungan kebutuhannya," paparnya.

Transparan
Anas juga mengingatkan, pemerintah jangan fokus pada produk luar. Sebaiknya, pemerintah perlu melakukan percepatan pengembangan dan produksi vaksin merah putih sebagai vaksin andalan nasional yang aman dan ampuh agar Indonesia bisa segera melepas ketergantungan terhadap produksi vaksin asing.

Dalam merespons datangnya sebanyak 1,2 juta dosis vaksin Sinovac yang jadi bagian dari 3 juta dosis vaksin, Anas mengingatkan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Badan POM) untuk menerapkan asas kehati-hatian tinggi dalam mengkaji penggunaan Vaksin Covid-19 di pada masa darurat (Emergency Use Authorization/EUA). Badan POM juga dituntut untuk transparan.

"Pemerintah harus menggunakan asas kehati-hatian dalam memprioritaskan pertimbangan keamanan, keselamatan dan khasiat vaksin covid-19. Di samping itu, Badan POM juga harus bisa bekerja secara independen, transparan dan lepas dari campur tangan siapapun," kata Anas.

Menkes Terawan mengaku belum ada vaksin yang mendapatkan izin edar dan bisa digunakan. Oleh karena itu, pihaknya mempelajari satu per satu semua vaksin yang didatangkan ke Tanah Air.

Hingga kini, baru Inggris yang menjalankan vaksinasi dengan izin penggunaan darurat (EUA) menggunakan vaksin Corona Pfizer-BioNTech. Sebab, kata Menkes, kebanyakan vaksin masih dalam tahap uji klinis fase ketiga sehingga efektivitas vaksin Sinovac juga belum bisa dipastikan.

"Kalau ada ribuan orang dikerjakan itu masih dalam kapasitas uji klinis 3 yang dilebarkan mau berapa pasiennya," lanjutnya.

Kepala Badan POM Penny Kusumastuti Lukito berjanji pihaknya berupaya untuk mempercepat proses penerbitan EUA vaksin Covid-19. Begitu juga kerja sama dengan berbagai pihak ditingkatkan guna memastikan keamanan program vaksinasi Covid-19. (H-2)