Headline
Bansos harus menjadi pilihan terakhir.
JUMLAH pergruan tinggi swasta (PTS) di Indonesia saat ini dinilai terlalu banyak dan tidak diimbangi dengan kualitas atau mutunya. Tercatat Indonesia memiliki 4.500-an PTS yang tersebar di seluruh pelosok Tanah Air dengan 57% diantaranya terakreditasi C.
"Kita kelebihan PTS. Bayangkan ada sekitar 4 ribu PTS, sementara di Tiongkok, misalnya, kalau tidak salah jumlahnya sekitar 2.500-an. Padahal penduduk Tiongkok itu 1,3 miliar, kita hanya 250 juta-an," ujar pengamat Penndidikan Cecep Darmawan, Selasa (8/12).
Banyaknya PTS dengan kualitas yang di bawah standar, kata dia, menjadi permasalahan di sektor pendidikan tinggi. Apalagi kebanyakan PTS tersebut merupakan instansi kecil.
Untuk itu, Guru Besar Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) itu mengatakan harus ada penataan ulang. Pemerintah perlu memperbaiki masalah pendidikan ini lantaran membuat alokasi anggaran PT tidak efektif.
"Untuk PTS yang kategori sulit berkembang lebih baik dimerger. Jadi pemerintah harus memberdayakan PTS agar mandiri. Bagi PTS yang belum mandiri atau sulit berkembang, sebaiknya meleburkan diri dengan PTS lain. Biar sedikit tapi kualitas baik dan pendanaanya efektif," imbuhnya.
Lebih jauh, Cecep mengatakan perbaikan di sektor pendidikan tinggi juga harus dibuat suatu grand design. Pasalnya, setiap tahun pemerintah menaikan alokasi anggaran, tapi tidak ada target pencapaian yang jelas.
Pada 2021 saja, pemerintah menaikan alokasi anggaran hingga mencapai 80% dibanding 2020. Akan tetapi pendanaan tersebut justru lebih mengarah pada pembangun fisik atau infrastruktur.
"Fisik dan infrastruktur itu mau sampai kapan? Makanya harus dibuat grand design jangka panjang, menengah untuk pendanaan pendidikan," terangnya. (R-1)
Kisah Reni, Mitra ShopeeFood dari Yogyakarta, yang temukan keseimbangan antara peran ibu dan penghasilan demi wujudkan mimpi anak-anaknya.
Beasiswa zakat untuk santri bantu tingkatkan akses pendidikan tinggi dan SDM unggul. Strategi jangka panjang wujudkan Indonesia Emas 2045.
Keberhasilan transformasi USNI juga tidak lepas dari pemahaman terhadap mahasiswa yang menjadi subjek utama, yaitu Gen Z yang dikenal penuh semangat dan punya impian besar.
PENDIDIKAN adalah hak dasar setiap anak sebagaimana dijamin dalam Undang-Undang Dasar 1945.
Raperda Penyelenggaraan Pendidikan sebagai bentuk upaya pemerintah menjamin layanan pendidikan untuk semua anak usia sekolah.
TPPK yang dibentuk di setiap sekolah bertugas melakukan upaya pencegahan dan penanganan kasus kekerasan.
Program S3 bergelar PhD tersebut terbuka untuk dosen dan profesional di Indonesia, dengan sistem pembelajaran berbasiskan riset (by research) selama tiga tahun.
Di bidang AI, UNSIA akan menandatangani MoU dengan Udacity Korea, dengan konten yang disiapkan oleh Stanford University dan manajemen Silicon Valley.
THEFI 2025 berawal pada 9 Agustus di Jakarta, lalu berlanjut di 10 Agustus di Bandung, 12 Agustus di Makassar, 14 Agustus di Surabaya, dan 16 – 17 Agustus di Medan.
Keberlanjutan organisasi tak hanya ditentukan teknologi dan sistem, tetapi juga oleh pemimpin yang mampu menjawab tantangan dengan nilai-nilai kemanusiaan.
UIII meluncurkan Indonesian Institute for Human Fraternity, sebuah lembaga yang akan mengawal penerjemahan nilai-nilai persaudaraan manusia ke dalam kebijakan dan program konkret.
PADA 124 tahun yang lalu, tepatnya pada 17 September 1901, Ratu Wilhelmina mengumumkan kebijakan politik etis Belanda untuk rakyat kolonialnya.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved