Headline
Kasus kuota haji diperkirakan merugikan negara Rp622 miliar.
Kumpulan Berita DPR RI
PEMERINTAH bersama lembaga nonpemerintah fokus membahas penguatan Sistem Peradilan Pidana Terpadu (SPPT) Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan (PKKTP).
Salah satu aspek yang dibutuhkan dalam penguatan SPPT PKKTP ialah regulasi.
"Regulasi ini sangat penting sebagai landasan untuk melakukan koordinasi yang lebih solid. Terutuma dalam membangun keadilan dan akses layanan bagi perempuan korban kekerasan," ujar Asisten Deputi Pemenuhan Hak, Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan Kemenko PMK Roos Diana Iskandar dalam keterangan resmi, Senin (23/11).
Baca juga: Pandemi Covid-19 Ancam Kehidupan Kaum Perempuan
Upaya tersebut, lanjut Roos, merupakan bentuk negara hadir untuk memberikan perlindungan bagi setiap warga negara. Khususnya, perempuan korban kekerasan.
"Kami harapkan KPPPA dapat melakukan konsolidasi internal untuk mengajukan izin prakarsa. Serta, Komnas Perempuan dapat ikut membantu dalam memberikan rekomendasi," papar Roos.
Baca juga: KPAI: Banyak Anak Alami Kekerasan Fisik dan Psikis Saat Pandemi
Deputi Bidang Perlindungan Hak Perempuan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) Venetia R. Danes menegaskan perempuan harus memperoleh perlindungan dan akses layanan yang tepat. Apalagi menyangkut kasus kekerasan yang dialami.
Komisioner Komnas Perempuan Theresia Iswarini menyatakan pihaknya telah menyusun pedoman penyelenggaraan SPPT PKKTP.
"Kami sudah menyusun pedoman penyelenggaraan SPPT. Kami menawarkan tusi setiap K/L yang terlibat. Diharapkan membantu KPPPA," tukas Theresia.(OL-11)
KPK menyatakan dukungan terhadap pembahasan RUU Perampasan Aset oleh DPR dan pemerintah guna memperkuat pemulihan kerugian negara serta efek jera bagi pelaku korupsi.
Ketua Komisi Percepatan Reformasi Polri Jimly Asshiddiqie menilai reformasi Polri tak bisa instan karena 30 aturan internal perlu dibenahi.
Pembatasan media sosial berbasis usia dapat diposisikan sebagai shock therapy awal untuk meningkatkan kesadaran kolektif tentang pentingnya perlindungan anak di ruang digital.
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengaku, kenaikan nilai Upah Minimum Provinsi (UMP) Provinsi DKI Jakarta yang ia tetapkan tidak berada di luar jalur dari landasan regulasi pemerintah
INDUSTRI aset kripto Indonesia diproyeksikan memasuki fase pertumbuhan yang lebih stabil dan berkelanjutan pada 2026.
Regulasi yang tumpang tindih bukan hanya menurunkan pemasukan negara, tetapi juga menciptakan ketidakpastian bagi pelaku usaha.
Menpora menyatakan dukungannya terhadap langkah FPTI yang mendampingi serta memfasilitasi lima atletnya.
Perkara yang diduga terjadi di pelatnas itu telah masuk ke ranah hukum setelah sejumlah atlet secara resmi melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian.
Mengapa emosi bisa berujung kekerasan? Psikolog UGM & UI jelaskan peran Amigdala vs Prefrontal Cortex serta cara mencegah perilaku impulsif.
Seorang mahasiswa UIN Suska Riau dibacok sesama rekan menggunakan kapak saat menunggu sidang proposal. Simak kronologi dan dugaan motif asmaranya.
Papua Connection menyerukan penghentian kekerasan bersenjata di Tanah Papua, khususnya yang menyasar warga sipil, guru, dan tenaga kesehatan.
Insiden viral pengeroyokan guru oleh wali murid di Kabupaten Sampang, Jawa Timur, menjadi alarm keras darurat kekerasan di dunia pendidikan Indonesia.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved