Headline
Buka puasa bersama bukan sekadar rutinitas seremonial.
Buka puasa bersama bukan sekadar rutinitas seremonial.
Kumpulan Berita DPR RI
PRESIDEN Joko Widodo optimistis fase uji klinis tahap akhir vaksin covid-19 di Tanah Air dapat selesai tepat waktu yakni pada Januari 2021.
Setelah itu, produksi dapat dilakukan dan vaksin bisa segera diberikan kepada masyarakat pada pertengahan tahun depan.
Baca juga: Vaksin Covid-19 Tiba di Bandung, Unpad Langsung Uji Klinis
"Kita telah tiga bulan ini mengembangkan vaksin. Vaksin ini dikembangkan dari covid-19 yang beredar di indonesia. Kita harapkan vaksin Merah Putih ini segera selesai dan diperkirakan ini bisa diselesaikan di pertengahan 2021," ujar Presiden Jokowi saat mengunjungi Universitas Padjajaran, Jawa Barat, Selasa (11/8).
Baca juga: Unpad: Kalau Berhasil, Vaksin Covid-19 Efektif selama 9 Bulan
Presiden menjelaskan, pengembangan vaksin dilakukan secara mandiri oleh tim peneliti yang terdiri dari Eijkman, BPPT, LIPI, BPPOM, Kemenristek dan universitas-universitas di Indonesia.
Baca juga: Ini Kesaksian Relawan Vaksin Covid-19 Tiongkok
Namun, pemerintah masih membuka diri untuk bekerja sama dengan negara lain seperti Tiongkok, Uni Emirat Arab, dan Korea Selatan untuk mendapatkan hasil yang lebih cepat dan maksimal.
Baca juga: Ridwan Kamil Siap Jadi Relawan Uji Klinis Vaksin Covid-19
Adapun, setelah vaksin resmi ditemukan, PT Bio Farma akan menjadi pihak yang melakukan produksi secara penuh.
Saat ini, perseroan memiliki kapasitas produksi vaksin mencapai 100 juta dosis per tahun. Angka tersebut masih akan terus ditambah hingga 250 juta dosis per tahun. (X-15)
Tim yang telah dibentuk sejak 11 November 2025 ini dijadwalkan bertugas hingga 13 Januari 2026
Asep menekankan bahwa pencapaian target PAD tidak bisa dilakukan oleh Bapenda sendirian.
Langkah strategis ini bertujuan meminimalkan konflik agraria serta mencegah eskalasi bencana lingkungan di wilayah Jawa Barat.
Dedi menyatakan bahwa inventarisasi dan penetapan batas sempadan oleh Kementerian PU akan menjadi "senjata" bagi pemerintah daerah untuk melakukan penegakan hukum secara tegas.
Faris menyatakan pesimisme terhadap upaya islah yang telah dilakukan.
Tepung kemasan bermerek membuat produk disukai pembeli dari berbagai wilayah
Akankah fakta baru itu akan mempercepat proses hukum yang sedang berlangsung? Ke mana pula arah penyelesaian kasus yang telah lama memicu kegaduhan dan keterbelahan publik itu?
INDONESIA Corruption Watch (ICW) mengkritik dukungan untuk melakukan revisi UU KPK yang dilontarkan oleh mantan Presiden ke-7 RI, Joko Widodo atau Jokowi.
Pernyataan Presiden Joko Widodo yang menyebut keinginan agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali ke Undang-Undang lama dinilai tidak lebih dari gimik politik.
PERNYATAAN Presiden ke-7 Joko Widodo atau Jokowi mengenai wacana revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi atau revisi UU KPK menuai kritik dan terkesan cuci tangan oleh ICW
ANGGOTA Komisi III DPR RI Nasyirul Falah Amru menanggapi sikap Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) yang setuju ingin kembalikan UU Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK) versi lama.
ANGGOTA Komisi III DPR RI Abdullah mengaku tidak sepakat dengan pernyataan Presiden Ke-7 RI Joko Widodo atau Jokowi soal revisi UU KPK
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved