Pandemi Covid-19 Menghambat Upaya Penanggulangan TBC

DIREKTUR Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kementerian Kesehatan (Kemenkes), Achmad Yurianto, mengakui pandemi covid-19 berdampak pada upaya eliminasi Tuberkulosis (TBC) di Indonesia.

Hal itu terlihat dari hasil temuan pasien TB pada kuartal I 2020 yang menurun dibanding kuartal II 2020. Berdasarkan data Kementerian Kesehatan, jumlah penderita TB sensitif obat pada kuartal I 2020 sebesar 34.289 orang. Sementara pada kuartal I 2019, jumlah pasien mencapai 145.307 orang.

Penurunan tersebut juga terjadi pada pasien TBC resisten obat, dari 5.071 orang pada 2019 menjadi 2.967 orang pada 2020. "Sangat jelas kinerja penanggulangan TBC ini terpengaruh pandemi covid-19," ujar Yuri, sapaan akrabnya, dalam telekonferensi, Selasa (19/5).

Baca juga: Kemenkes: Jangan Abaikan Kasus TBC Selama Pandemi Covid-19

Yuri menegaskan situasi itu tidak bisa didiamkan. Tenaga kesehatan dan masyarakat harus segera beradaptasi di era normal baru (new normal), untuk menciptakan pelayanan TBC yang berkesinambungan.

"Kalau mau menunggu covid-19 hilang betul, kita butuh waktu hingga 3 tahun. Maka, kita harus mengubah strategi dan membentuk paradigma baru, agar target eliminasi TBC pada 2030 bisa tercapai," imbuh Yuri.

Lebih lanjut, dia memaparkan strategi yang dilakukan dengan menguatkan kepemimpinan berbasis kabupaten/kota. Sehingga, penanganan TBC dapat terkonsentrasi di tingkat terkecil. Selain itu, infrastruktur pelayanan pasien TBC di fasilitas kesehatan juga harus ditingkatkan.

Baca juga: Presiden: Eliminasi Tuberkulosis Harus Masif

"Investigasi kontak seperti yang dilakukan pada penanganan covid-19 juga bisa diimplementasikan pada penyakit TBC. Ini dilakukan agar diagnosa lebih cepat," pungkasnya.

Direktur Kesehatan dan Gizi Masyarakat Bappenas, Pungkas Bahjuri Ali, menilai penekanan yang bisa dilakukan untuk eliminasi TBC, yakni dengan menggencarkan langkah pencegahan.

"Selain itu, penambah alat tes cepat molekuler (TCM) untuk diagnosis TBC dan pengembangan lab agar mempercepat penanganan kasus," kata Pungkas.

Selajutnya, dibutuhkan pelatihan tenaga kesehatan untuk penemuan kasus dan pemeriksaan. "Ini harus ada pelatihan massal. Nanti akan dilakukan mulai 2021," tandasnya.(OL-11)