Headline
Sekitar 50% anak pengguna internet pernah terpapar konten seksual di medsos.
Sekitar 50% anak pengguna internet pernah terpapar konten seksual di medsos.
Kumpulan Berita DPR RI
Anggota Komisi I DPR RI, Prananda Surya Paloh menyatakan dukungannya terhadap seluruh usaha pemerintah dalam menangani pandemi covid-19 di Indonesia yang kian meningkat. Prananda pun turut mengajak seluruh elemen masyarakat, mulai dari aparat pemerintahan, pelaku usaha, pekerja, serta masyarakat umum, untuk turut mendukung usaha ini sesuai dengan porsinya masing-masing.
“Saya mendukung apapun strategi pemerintah dalam mengendalikan penyebaran pandemi covid-19, termasuk keputusan Presiden Jokowi untuk melakukan tes massal bagi masyarakat yang memiliki potensi terdampak. Mengingat pemerintah yang paling memahami situasi dan kondisi, saya yakin keputusan ini dihasilkan dari pertimbangan yang menyeluruh baik dari dampak kesehatan, ekonomi, dan yang paling penting dampak sosialnya terhadap masyarakat,” jelas Prananda saat dikonfirmasi, Kamis (19/3).
Pria yang juga menjabat sebagai Ketua Koordinator Bidang Pemenangan Pemilu Partai NasDem ini kemudian mengajak masyarakat umum untuk mematuhi dan menjalankan seluruh anjuran pemerintah untuk menerapkan social distancing setidaknya selama dua minggu ke depan.
“Percayakan pemerintah dan tenaga medis dalam menangani pandemi covid-19. Yang kita bisa bantu adalah dengan kurangi penyebaran covid-19 melalui social distancing, serta menjaga imunitas dan kebersihan tubuh. Tetap sehat, jaga dan ingatkan keluarga kita untuk tetap sehat,” ujar Prananda.
Baca juga: Pemerintah Pusat Rencanakan Tes Massal Covid-19, DKI Siap-siap
Menurut Prananda, saat ini kebersamaan masyarakat sedang diuji dengan mengorbankan diri untuk tetap di rumah dan meminimalkan seluruh aktivitas luar rumah. Hal ini pun dinilai tidak mungkin dapat berjalan secara maksimal tanpa adanya keterlibatan dari para pemberi kerja. Perusahaan harus dengan secara tegas memberlakukan work-from-home dan secara konsisten mengurangi aktivitas di perkantoran sementara waktu, khususnya di wilayah Jabodetabek.
“Lebih penting lagi, saya berharap kebijakan ini dapat diimplementasikan segera di lingkungan institusi pemerintahan dan BUMN guna mendorong sektor swasta untuk melakukan hal yang serupa terhadap pekerjanya,” sebut Prananda.
Prananda kemudian menutup dengan mengingatkan masyarakat untuk menghubungi nomor baru pelayanan darurat 117 bebas pulsa yang secara eksklusif digunakan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) apabila memerlukan bantuan terkait covid-19. (OL-14)
POSKO Mudik Dewan Pimpinan Wilayah Partai NasDem Jawa Tengah (Jateng) layani pemudik tetap bugar menuju kampung halaman di momen libur Lebaran 2026.
Berdasarkan perhitungan, dampak penghematan dari kebijakan tersebut sangat kecil dibandingkan total anggaran negara.
Penyaluran bantuan yang dilakukan dalam rangka Reses Masa Sidang III Tahun 2025-2026 ini diawali di Kecamatan Ciparay
Program Bestari besutan Wali Kota Sukabumi Ayep Zaki mulai tuai hasil. Dua pemuda resmi bekerja sebagai barista profesional di Arab Saudi. Simak kisahnya!
Bisa jadi kata cemooh berasal dari kata ini; atau setidaknya memiliki nalar dan rasa yang sebangun.
Kegiatan ini menandai dimulainya Safari Ramadan Partai NasDem sekaligus memperkuat konsolidasi organisasi dan silaturahmi kader dengan masyarakat.
TOKOH suku Dayak, Panglima Jilah, mempertanyakan nasib pembangunan Dayak Center di Ibu Kota Nusantara (IKN), yang pernah dijanjikan oleh Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi).
PRESIDEN ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) mengomentari uji materi Pasal 169 Undang-Undang Nomor 7/2017 tentang Pemilihan Umum atau UU Pemilu yang dilayangkan dua advokat.
Penunjukan kerabat dekat Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, dalam jajaran manajemen anak perusahaan PT Pertamina (Persero) kembali menjadi perbincangan hangat di jagat maya.
INDONESIA Corruption Watch (ICW) mengkritik dukungan untuk melakukan revisi UU KPK yang dilontarkan oleh mantan Presiden ke-7 RI, Joko Widodo atau Jokowi.
Pernyataan Presiden Joko Widodo yang menyebut keinginan agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali ke Undang-Undang lama dinilai tidak lebih dari gimik politik.
ANGGOTA Komisi III DPR RI Nasyirul Falah Amru menanggapi sikap Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) yang setuju ingin kembalikan UU Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK) versi lama.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved