Headline
Publik diminta terus bersikap kritis terhadap tindakan aparat.
Publik diminta terus bersikap kritis terhadap tindakan aparat.
Kumpulan Berita DPR RI
Anggota Komisi I DPR RI, Prananda Surya Paloh menyatakan dukungannya terhadap seluruh usaha pemerintah dalam menangani pandemi covid-19 di Indonesia yang kian meningkat. Prananda pun turut mengajak seluruh elemen masyarakat, mulai dari aparat pemerintahan, pelaku usaha, pekerja, serta masyarakat umum, untuk turut mendukung usaha ini sesuai dengan porsinya masing-masing.
“Saya mendukung apapun strategi pemerintah dalam mengendalikan penyebaran pandemi covid-19, termasuk keputusan Presiden Jokowi untuk melakukan tes massal bagi masyarakat yang memiliki potensi terdampak. Mengingat pemerintah yang paling memahami situasi dan kondisi, saya yakin keputusan ini dihasilkan dari pertimbangan yang menyeluruh baik dari dampak kesehatan, ekonomi, dan yang paling penting dampak sosialnya terhadap masyarakat,” jelas Prananda saat dikonfirmasi, Kamis (19/3).
Pria yang juga menjabat sebagai Ketua Koordinator Bidang Pemenangan Pemilu Partai NasDem ini kemudian mengajak masyarakat umum untuk mematuhi dan menjalankan seluruh anjuran pemerintah untuk menerapkan social distancing setidaknya selama dua minggu ke depan.
“Percayakan pemerintah dan tenaga medis dalam menangani pandemi covid-19. Yang kita bisa bantu adalah dengan kurangi penyebaran covid-19 melalui social distancing, serta menjaga imunitas dan kebersihan tubuh. Tetap sehat, jaga dan ingatkan keluarga kita untuk tetap sehat,” ujar Prananda.
Baca juga: Pemerintah Pusat Rencanakan Tes Massal Covid-19, DKI Siap-siap
Menurut Prananda, saat ini kebersamaan masyarakat sedang diuji dengan mengorbankan diri untuk tetap di rumah dan meminimalkan seluruh aktivitas luar rumah. Hal ini pun dinilai tidak mungkin dapat berjalan secara maksimal tanpa adanya keterlibatan dari para pemberi kerja. Perusahaan harus dengan secara tegas memberlakukan work-from-home dan secara konsisten mengurangi aktivitas di perkantoran sementara waktu, khususnya di wilayah Jabodetabek.
“Lebih penting lagi, saya berharap kebijakan ini dapat diimplementasikan segera di lingkungan institusi pemerintahan dan BUMN guna mendorong sektor swasta untuk melakukan hal yang serupa terhadap pekerjanya,” sebut Prananda.
Prananda kemudian menutup dengan mengingatkan masyarakat untuk menghubungi nomor baru pelayanan darurat 117 bebas pulsa yang secara eksklusif digunakan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) apabila memerlukan bantuan terkait covid-19. (OL-14)
DPW Partai NasDem Jawa Barat menyalurkan bantuan penanganan bagi korban bencana tanah longsor Desa Pasirlangu Kecamatan Cisarua Kabupaten Bandung Barat melalui program NasDem Peduli.
Hal yang sering sekali terlihat kurang dalam pemanfaatan cagar budaya disebabkan oleh titik berat dan bobotnya lebih berat kepada komersialisasi pariwisata.
Provinsi-provinsi di kawasan timur Indonesia masih mendominasi angka pernikahan dini tertinggi secara nasional, meski secara umum prevalensi pernikahan anak di Indonesia terus menurun.
Sebelumnya, ormas Gerakan Rakyat resmi mendeklarasikan tahun ini akan menjadi partai politik ingin Anies Baswedan menjadi Presiden Republik Indonesia.
WAKIL Ketua Umum Partai NasDem Saan Mustopa merespons langkah Partai Gerakan Rakyat yang mengusung Anies Baswedan menjadi calon presiden pada Pilpres 2029.
Untuk meringankan beban para korban banjir di Karawang, Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai NasDem Karawang menyalurkan ratusan paket bantuan
Akademisi Rocky Gerung mendatangi Polda Metro Jaya untuk memberikan keterangan sebagai ahli yang dihadirkan pihak Roy Suryo dalam perkara dugaan ijazah palsu Jokowi.
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) didesak segera memanggil Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) untuk diperiksa sebagai saksi dalam perkara dugaan korupsi kuota haji 2023-2024.
KPU menegaskan akan menindaklanjuti putusan Majelis Komisioner Komisi Informasi Pusat (KIP) yang memerintahkan pembukaan dokumen ijazah jokowi dalam proses pencalonan Pemilu 2014 dan 2019.
POLEMIK ijazah Jokowi yang terus berlarut dinilai tidak lagi menyentuh kepentingan publik dan cenderung bergeser menjadi isu politik yang diproduksi berulang.
Lima menteri turut tergugat, yakni Menteri Kehutanan, Menteri Lingkungan Hidup, Menteri ATR/BPN, Menteri ESDM, dan Menteri Investasi dan Hilirisasi.
Profil lengkap Jenderal Gatot Nurmantyo. Simak rekam jejak karier Panglima TNI ke-16, pemikiran Proxy War, hingga peran di gerakan KAMI.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved