Headline
Senjata ketiga pemerataan kesejahteraan diluncurkan.
Tarif impor 19% membuat harga barang Indonesia jadi lebih mahal di AS.
FOTO: Direktur Utama BPJS Kesehatan Fachmi Idris meninjau layanan fasilitas kesehatan ke RS Siloam Labuan Bajo dalam rangka memastikan komitmen peningkatan mutu dan kualitas layanan dilaksanakan oleh faskes dengan baik.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
KOMITMEN fasilitas kesehatan dalam peningkatan mutu pelayanan bukan hanya dilakukan di fasilitas kesehatan (faskes) milik pemerintah, namun juga dilakukan faskes swasta yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan.
Direktur Utama BPJS Kesehatan Fachmi Idris meninjau salah faskes yang melayani peserta Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) yaitu RS Siloam Labuan Bajo.
Peninjauan tersebut dilakukan untuk memastikan komitmen peningkatan mutu dan kualitas layanan dilaksanakan oleh faskes dengan baik. Hal tersebut sesuai dengan kesepakatan antara BPJS Kesehatan dan Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia (Persi) pada pertengahan November 2019 lalu.
Beberapa peningkatan kualitas pelayanan ini berupa layanan antrean elektronik dalam rangka memberikan kepastian waktu layanan pada peserta JKN-KIS.
Selain itu, rumah sakit harus memiliki display informasi ketersediaan tempat tidur untuk perawatan dan komitmen memastikan kemudahan pasien gagal ginjal kronis mendapatkan kemudahan layanan cuci darah.
“Kami sangat apresiasi bahwa mitra kerja kami bukan hanya rumah sakit pemerintah, rumah sakit milik swasta pun berkomitmen meningkatkan mutu pelayanan bagi peserta JKN-KIS. Kami juga cek bahwa komitmen tersebut tidak hanya dilakukan oleh faskes yang ada di wilayah pulau Jawa namun juga dilakukan di luar pulau Jawa bahkan sampai di Nusa Tenggara Timur,” kata Fachmi Idris, di Labuan Bajo, Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur (NTT), Senin (27/01).
Fachmi juga mengapresiasi komitmen Pemerintah Daerah NTT khususnya Manggarai Barat yang telah mengupayakan pelayanan kesehatan yang berkualitas bagi masyarakat NTT.
Menurut Fachmi, keberhasilan Program JKN-KIS membutuhkan merupakan gotong royong bersama, bukan hanya dari aspek pembiayaan namun juga dari aspek peningkatan dan pemerataan mutu dan kualitas layanan.
“Walaupun hanya ada 2 rumah sakit di wilayah ini yaitu RSUD Komodo dan RS Siloam Labuan Bajo, Pemda NTT telah membuktikan bahwa gotong royong ini dapat diwujudkan melalui upaya serius dalam memberikan pelayanan kesehatan bagi masyarakat dan wisatawan sekitar Labuan Bajo,” tambah Fachmi.
Fachmi berharap ke depan, RS Siloam Labuan Baju akan segera mengeintegrasikan sistem antrean elektronik melalui Mobile JKN. Saat ini BPJS Kesehatan mendorong fasilitas kesehatan untuk segera melakukan bridging sistem informasi manajemen (SIM) rumah sakit dan sistem informasi BPJS Kesehatan.
Menurut Fachmi, diharapkan melalui satu aplikasi Mobile JKN, masyarakat khususnya peserta akan dimudahkan dalam hal mendapatkan informasi faskes, ketersediaan tempat tidur, mendaftarkan layanan kesehatan baik di FKTP maupun FKRTL.
“Kita tahu ini daerah wisata, pasti banyak masyarakat yang berlibur dan mengantisipasi jika membutuhkah pelayanan kesehatan," kata Fachmi.
"Melalui integrasi sistem informasi platform bersama antara rumah sakit dan BPJS Kesehatan dalam aplikasi Mobile JKN diharapkan akan memudahkan masyarakat. Ini bagian dari komitmen BPJS Kesehatan karena tahun ini merupakan tahun pelayanan dan tahun peningkatan kepuasan peserta,” papar Fachmi.
Dalam kesempatan tersebut, BPJS Kesehatan memperkenalkan beberapa fitur baru di aplikasi Mobile JKN. Mulai dari cek ketersediaan kapasitas tempat tidur di fasilitas kesehatan, mendaftarkan pelayanan kesehatan baik di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) dan Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan (FKRTL) hingga melihat jadwal tindakan operasi. (OL-09)
Sebanyak 13 provinsi belum mencapai target cakupan imunisasi bayi lengkap 90% dalam tiga tahun terakhir dan tren anak yang belum mendapatkan imunisasi dasar meningkat signifikan.
BEBAN penyakit pneumonia di Indonesia masih tergolong tinggi, khususnya pada kelompok usia dewasa dan lansia, serta individu dengan penyakit penyerta.
Direktur Penyakit Tidak Menular Kemenkes, mengatakan bahwa kandungan gula garam dan lemak pada (GGL) pada makanan yang dikonsumsi ditengarai menjadi salah satu penyebab obesitas pada anak.
Rasio dokter di Indonesia hanya sekitar 0,60 hingga 0,72 dokter per 1.000 penduduk. Angka itu jauh di bawah standar WHO yaitu 1 dokter per 1.000 penduduk.
Sebanyak 103 lokasi Koperasi Desa Merah Putih akan menjadi proyek percontohan untuk kehadiran klinik dan apotek desa.
DIREKTUR Penyakit Menular, Kementerian Kesehatan, Ina Agustina Isturini, mengatakan bahwa Indonesia menempati posisi ketiga dalam penemuan kasus kusta di dunia pada 2023.
BPJS Kesehatan menegaskan komitmennya untuk memperkuat strategi pendanaan dan mengembangkan layanan kesehatan jangka panjang
Sepanjang 2014–2024, jumlah Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) yang bekerja sama meningkat 28%, dari yang semula 18.437 menjadi 23.682.
Direktur Utama BPJS Kesehatan, Ghufron Mukti menjelaskan DJS masih kondisi sehat karena berkiblat pada Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2015.
KETUA Dewan Pengawas BPJS Kesehatan, Abdul Kadir, menegaskan bahwa capaian kinerja BPJS Kesehatan pada tahun 2024 menjadi titik penting dalam perjalanan Program JKN menuju fase maturitas.
SETELAH dilakukan koreksi kembali Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) terhadap penonaktifan kepesertaan BPJS Kesehatan, jumlah peserta PBI yang nonaktif di Jawa Tengah turun
PEMERINTAH Kota (Pemkot) Bandung, Jawa Barat (Jabar), minta seluruh rumah sakit di Kota Bandung wajib melayani warga yang ber-KTP Bandung tanpa diskriminasi.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved