Presiden Minta Perketat Regulasi Impor Sampah

PRESIDEN Joko Widodo (Jokowi) meminta jajarannya untuk memperketat regulasi mengenai impor sampah dan limbah ke Indonesia. Menurutnya, memaksimalkan potensi sampah lokal lebih bermanfaat.

Hal itu disampaikan Jokowi dalam rapat terbatas mengenai impor sampah dan limbah plastik ke Indonesia di Istana Bogor, Selasa (27/8). Jokowi menyebut, terjadi kenaikan tren impor sampah plastik ke Indonesia dalam beberapa tahun terakhir dan mengancam kelestarian lingkungan.

Baca juga: Presiden: Maksimalkan Sampah Dalam Negeri

Presiden menyadari, sampah serat kertas dan plastik dibutuhkan sebagai bahan baku industri. Namun, dia mengingatkan, impor sampah yang tak terkendali cenderung merusak lingkungan, khususnya untuk limbah yang tak dapat didaur ulang.

“Langkah-langkah pengendalian harus dilakukan," kat Jokowi di Istana Bogor, Selasa (27/8).

Dalam rapat itu, dia memberikan instruksi ke jajarannya ihwal langkah-langkah pengendalian. Jokowi meminta untuk memaksimalkan potensi sampah maupun limbah dalam negeri untuk kebutuhan bahan baku industri.

“Kita maksimalkan potensi sampah yang ada di dalam negeri terlebih dahulu untuk kebutuhan bahan baku industri kita," tegas Presiden.

Jokowi juga meminta menteri terkait untuk menggodok regulasi turunan yang dibutuhkan untuk memperbaiki tata kelola impor sampah plastik dan limbah sesuai dengan Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) 31/2016 tentang ketentuan impor limbah non B3.

Kedua langkah itu, kata Jokowi, harus dibarengi dengan penegakan aturan dan pengawasan yang ketat terhadap impor sampah dan limbah yang masuk ke Indonesia.

Mantan Gubernur DKI Jakarta itu pun meminta aparat penegak hukum menindak tegas pihak yang terbukti melakukan pelanggaran di lapangan, terutama dalam importasi sampah dan limbah ke Indonesia.

Baca juga: JK Sebut Asia Pasifik Luas dan Bisa Berbagi Pengalaman Bencana

“Penegakan aturan dan pengawasan yang ketat, seketat-ketatnya terhadap impor sampah dan limbah yang masuk ke Indonesia dan juga dilakukan langkah-langkah tegas. Tindak tegas ketika menemukan pelanggaran di lapangan,“ jelasnya.

Para menteri kabinet kerja pun diminta untuk menyatukan persepsi atas impor sampah dan limbah untuk kebutuhan industri. Sebab Jokowi tidak ingin ada perbedaan pandangan yang menghambat penanganan impor sampah dan limbah dari sudut pandang lingkungan dan ekonomi. (OL-6)