Headline
Pelanggaran terhadap pembatasan operasional truk memperparah kemacetan.
Pelanggaran terhadap pembatasan operasional truk memperparah kemacetan.
Kumpulan Berita DPR RI
DIREKTUR Keuangan dan Investasi BPJS Kesehatan Kemal Imam Santoso memproyeksikan defisit tahun ini sebesar Rp28,5 triliun. Sebagian dari defisit itu berasal dari 2018, yakni sebesar Rp9,1 triliun. Adapun defisit tahun ini mencapai Rp19 triliun.
"Estimasi kita pada current running seperti ini Rp28,5 triliun," kata dia saat ditemui di Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu (21/8).
Penyebab klasik, yakni tunggakan iuran peserta menjadi penyumbang terbesar defisit. Ia mengusulkan penaikan tarif iuran guna mengatasi persoalan defisit. "Kebutuhan memang cukup mendesak, agar sustain kan," ucapnya.
Baca juga: Defisit Anggaran Membengkak, Menkeu akan Perbaiki BPJS Kesehatan
Sebelumnya, dalam rapat kerja bersama Komisi XI DPR RI, Menteri Keuangan Sri Mulyani pun sempat menyampaikan bahwa defisit BPJS Kesehatan tahun ini diprediksi akan lebih besar lagi. "2019 ini akan muncul lagi estimasi defisit yang lebih besar lagi," kata dia.
Sebagai informasi, defisit BPJS Kesehatan tahun 2014 sebesar Rp1,9 triliun. Kemudian defisit tersebut meningkat menjadi Rp9,4 triliun pada tahun berikutnya. Pada 2016, defisit sedikit menurun ke angka Rp6,7 triliun.
Lalu, defisit kembali membengkak sebesar Rp13,8 triliun pada 2017. Tahun lalu, defisit BPJS Kesehatan mencapai Rp19,4 triliun. "Kami injeksi hampir 3 kali lipat dari tahun sebelumnya yaitu Rp10,3 triliun. Masih ada Rp9,1 triliun di 2018 yang belum tertutup," kata Sri Mulyani. (OL-8
Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat menyoroti beban biaya visum bagi korban kekerasan akibat aturan baru BPJS Kesehatan. Ia mendesak kemudahan akses keadilan.
Kemenkes menegaskan rumah sakit tidak boleh menolak pasien peserta PBI dengan status JKN nonaktif sementara hingga tiga bulan.
Trubus menyarankan agar pemerintah segera mengaktifkan kembali kepesertaan PBI BPJS dan menanggungnya sementara oleh negara sambil melakukan evaluasi.
Jika ditemukan warga miskin yang membutuhkan pelayanan kesehatan namun belum terdaftar sebagai peserta BPJS atau PBI, maka harus segera didaftarkan melalui skema UHC.
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menegaskan penyelesaian masalah BPJS dapat dilakukan tanpa menunggu Perpres.
PBI BPJS Kesehatan adalah skema iuran BPJS yang dibayar pemerintah bagi warga miskin dan rentan. Ketahui pengertian, manfaat, dan penerimanya di sini.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa deteksi 10 perusahaan lakukan underinvoicing. Kebocoran penerimaan negara segera ditutup demi target fiskal 2026.
Kemenkeu mencatat penerimaan bea cukai Rp44,9 triliun hingga Februari 2026, terkontraksi 14,7% dibanding tahun lalu. Ini penyebabnya.
Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengatakan, penerima atau awardee beasiswa LPDP harus menghormati Indonesia dan rakyat Indonesia. I
Kemenkeu ungkap 44 alumni LPDP belum kembali ke RI. Menkeu Purbaya tegaskan sanksi berat berupa pengembalian dana plus bunga hingga blacklist permanen.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan, dana untuk pembelian kapal yang ada di Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) sejatinya memang belum dicairkan
Purbaya menegaskan Juda Agung memiliki kapasitas dan pengalaman yang mumpuni untuk melanjutkan sejumlah agenda strategis.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved