Rabu 21 Agustus 2019, 17:55 WIB

Defisit Anggaran Membengkak, Menkeu akan Perbaiki BPJS Kesehatan

Nur Aivanni | Humaniora
Defisit Anggaran Membengkak, Menkeu akan Perbaiki BPJS Kesehatan

Antara
Menteri Keuangan Sri Mulyani berpidato saat peluncuran data sampel BPJS Kesehatan di Jakarta, Senin (25/2).

 

MENTERI Keuangan Sri Mulyani mengatakan, defisit BPJS Kesehatan tahun ini diprediksi akan lebih besar lagi. Hal itu disampaikannya dalam rapat kerja bersama Komisi XI DPR RI mengenai BPJS Kesehatan.

"2019 ini akan muncul lagi estimasi defisit yang lebih besar lagi," kata Sri Mulyani di ruang Komisi XI, Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu (21/8).

Baca juga: Sri Mulyani Tuding BPJS Kesehatan Gagal Disiplinkan Peserta

Defisit BPJS Kesehatan tahun 2014 adalah sebesar Rp1,9 triliun. Kemudian defisit meningkat menjadi Rp9,4 triliun di tahun 2015. Tahun 2016, defisit agak sedikit menurun ke angka Rp6,7 triliun. Itu karena ada kenaikan iuran.

"Sesuai dengan perpres harusnya iuran setiap 2 tahun itu di-review. Ternyata sejak 2016 sampai sekarang belum di-review lagi. 2016 defisitnya agak menurun sedikit karena ada kenaikan iuran," terangnya.

Kemudian, sambung dia, tahun 2017 defisit membengkak lagi sebesar Rp13,8 triliun. Tahun 2018, defisit BPJS Kesehatan adalah sebesar Rp19,4 triliun.

"Kami injeksi hampir 3 kali lipat dari tahun sebelumnya yaitu Rp10,3 triliun. Masih ada Rp9,1 triliun di tahun 2018 yang belum tertutup," jelasnya.

Untuk tahun 2019 ini, ungkap Sri Mulyani, pemerintah sudah membayarkan iuran bagi peserta yang dibayarkan oleh pemerintah atau penerima bantuan iuran (PBI) di awal untuk satu tahun ini. Hal itu dilakukan agar BPJS tidak mengalami defisit.

"Seluruh PBI kita sudah bayarkan keseluruhan supaya BPJS tidak defisit. Hingga hari ini, pemerintah sudah selesai kewajibannya. Tapi BPJS masih kekurangan. Karena itu, muncul pressure supaya kami melakukan injeksi lagi," ucapnya.

Terkait defisit yang terus muncul setiap tahun, Sri Mulyani mengatakan bahwa pihaknya memang ingin membantu untuk menyelesaikan hal tersebut. Hanya saja, jika pemerintah memberikan bantuan anggaran, itu dijadikan sebagai pintu masuk untuk memperbaiki sistem di BPJS Kesehatan secara menyeluruh.

"Masa setiap kali tagihan saya yang bayar, tanpa ada kebutuhan untuk memperbaiki secara fundamental. Kalau kita ingin bantu untuk 2018, kalau bisa itu sebagai entry untuk mulai menyelesaikan secara lebih sustainable dan fundamental," tandasnya. (Nur/A-5)

Baca Juga

Antara/Rahmad

Penanggulangan Covid-19, DPR: Polri Jangan Gegabah

👤Putri Rosmalia Octaviyani 🕔Senin 06 April 2020, 09:55 WIB
Anggota Komisi III DPR, Arsul Sani, mengingatkan jajaran Polri lebih berhati-hati dalam mengambil tindakan di tengah pandemi...
ANTARA/Aditya Pradana Putra

Gugus Tugas Covid-19 Berpedoman pada Data Kemenkes

👤Usman Kansong 🕔Senin 06 April 2020, 09:45 WIB
Agus mengakui ada perbedaan data di pusat dengan data...
ANTARA/Hafidz Mubarak A

Kepala Daerah Diingatkan Harus Cermat Sebelum Ajukan PSBB

👤Supardji Rasban 🕔Senin 06 April 2020, 08:24 WIB
"Jangan sampai ketika Menkes menetapan PSBB di suatu wilayah, daerah belum siap mengenai anggaran dan operasionalisasi jaring pengaman...

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya