BTS Diduga Jadi Korban Eksploitasi Pemerintah Korea Selatan di Era Yoon Suk Yeol, Berikut Kronologinya!

GRUP K-Pop global BTS dikabarkan menjadi korban dugaan manipulasi oleh pemerintah Korea Selatan selama masa kepemimpinan Presiden Yoon Suk Yeol.

Hal ini terkait dengan konser gratis BTS yang digelar di Busan dua tahun lalu sebagai bagian dari promosi Busan World Expo.

Baca juga : Oposisi Desak Pemakzulan Presiden Korea Selatan

Berdasarkan laporan dari berbagai media Korea, BTS seharusnya menerima kompensasi sebesar 7 miliar KRW, atau sekitar US$4,75 juta (Rp76 miliar), untuk konser tersebut. Namun, pemerintah diduga tidak memenuhi kewajiban tersebut, membuat BTS tidak hanya tampil tanpa bayaran tetapi juga harus menanggung seluruh biaya penyelenggaraan konser.

Pemerintah bahkan memberikan beban tambahan kepada BTS terkait dengan logistik acara.

Kronologi Kejadian

Awalnya, pemerintah mengusulkan lokasi konser yang tidak memenuhi standar keamanan untuk acara besar, sehingga membahayakan keselamatan penggemar.

Baca juga : ARMY Dapat Kesempatan Nonton Konser Jepang Suga di Negara Masing-Masing

Usulan ini ditolak langsung oleh para anggota BTS, yang kemudian memilih Stadion Busan Asiad sebagai lokasi alternatif untuk menjamin keamanan.

Dugaan manipulasi ini semakin memperburuk reputasi pemerintah, terutama mengingat upaya promosi Busan World Expo yang penuh kontroversi.

Sebagai salah satu event berskala global, World Expo diharapkan mampu memberikan dampak ekonomi setara dengan penyelenggaraan Olimpiade atau turnamen sepak bola internasional.

Baca juga : BTS akan Konser di Busan, Oktober Mendatang

Namun, tanggung jawab besar tersebut justru dilimpahkan kepada BTS tanpa dukungan yang memadai.

Tak berhenti di sana, pemerintah Korea Selatan juga beberapa kali diduga mencoba memanfaatkan BTS untuk kepentingan promosi lainnya.

Pada 2023, konser Jambore yang bertujuan mendukung agenda nasional sempat menuai kritik tajam akibat buruknya pengelolaan acara. Bahkan, Kementerian Pertahanan sempat mendesak agar BTS diwajibkan tampil, meskipun anggota grup tersebut sudah terdaftar dalam wajib militer. Beruntung, usulan tersebut berhasil ditolak oleh BigHit Entertainment.

Baca juga : Army, Platform OTT ini Bakal Tayangkan Konser Live dan Dokumenter BTS!

Selain itu, pemerintah sempat mengajukan rancangan undang-undang yang memungkinkan anggota BTS tampil selama masa dinas militer untuk mendukung ekonomi nasional.

Namun, aturan ini menuai kontroversi karena bertentangan dengan regulasi yang melarang tentara aktif menerima bayaran dari pekerjaan lain.

Langkah tersebut dianggap sebagai upaya eksploitasi tanpa memberikan perlakuan istimewa yang layak bagi BTS, mengingat kontribusi besar mereka terhadap ekonomi dan budaya Korea Selatan.

Di sisi lain, situasi politik di Korea Selatan juga memanas. Presiden Yoon Suk Yeol yang telah dimakzulkan kini menghadapi surat perintah penangkapan resmi dari Pengadilan Korea Selatan.

Laporan pada Selasa (31/12) menyebutkan bahwa surat tersebut dikeluarkan menyusul upaya gagal Presiden Yoon untuk memberlakukan darurat militer, yang semakin memicu ketidakpercayaan publik.

“Surat perintah penangkapan dan penggeledahan terhadap Presiden Yoon Suk Yeol telah dikeluarkan pagi ini oleh Markas Besar Investigasi Gabungan,” demikian pernyataan resmi pihak berwenang.

“Proses selanjutnya belum dijadwalkan.”

Kisah ini menambah daftar panjang kontroversi yang melibatkan pemerintah Korea Selatan, khususnya terkait eksploitasi BTS, yang selama ini telah menjadi simbol diplomasi budaya negara tersebut di mata dunia. (MBC News/Z-10)