Sejumlah Pejabat Bea Cukai Digeledah Kejagung, Begini Respons Dirjen

Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Djaka Budhi Utama, angkat bicara mengenai pemeriksaan sejumlah kantor dan rumah pejabat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) oleh Kejaksaan Agung (Kejagung). Djaka menyebutkan bahwa perkara yang diusut merupakan kasus lama terkait ekspor sawit dan produk turunannya.

“Itu kasus lama, masalah sawit dan turunannya. Tahun 2021 sampai 2024 kalau tidak salah,” ujar Djaka seusai konferensi pers pemusnahan barang kena cukai ilegal di Kanwil DJBC Jakarta, Rabu (3/12).

Menurut Djaka, pemeriksaan tidak hanya dilakukan di Kantor Pusat DJBC, tetapi juga di beberapa kantor wilayah yang menangani ekspor sawit. Ia menegaskan proses hukum masih berlangsung di Kejagung sehingga pihaknya tidak ingin menyimpulkan dugaan kesalahan pegawai sebelum ada hasil resmi.

Baca juga : Ogah Dibekukan Purbaya, Bea Cukai Janji Benahi Kinerja

“Kita belum bisa menilai bahwa personel Bea Cukai melakukan kesalahan. Selama proses hukum berjalan, kami memberikan dukungan kepada pegawai yang diperiksa,” katanya.

Kejagung saat ini tengah menyidik dugaan korupsi ekspor Palm Oil Mill Effluent (POME) tahun 2022. Pemeriksaan saksi dan penggeledahan telah dilakukan sejak Oktober 2025. POME merupakan limbah cair industri kelapa sawit yang meski berstatus limbah, masih memiliki nilai ekonomis.

Dalam penyidikan tersebut, Kejagung telah menggeledah lebih dari lima lokasi yang terkait dengan DJBC, termasuk kantor dan rumah pejabat. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Anang Supriatna, menyatakan penggeledahan dilakukan pada 22 Oktober 2025 di Jakarta dan beberapa daerah lain.

“Penggeledahan terkait perkara di Bea Cukai dilakukan di lebih dari lima titik. Barang-barang yang disita berupa dokumen yang dibutuhkan untuk penyidikan,” jelas Anang. (Ant/E-3)