Headline
YLKI mengultimatum pemerintah agar melakukan tindakan korektif yang nyata.
YLKI mengultimatum pemerintah agar melakukan tindakan korektif yang nyata.
Kumpulan Berita DPR RI
ANGGOTA Komisi VI DPR RI Asep Wahyuwijaya, menekankan pentingnya transformasi tata kelola di tubuh PT Pertamina (Persero) dan subholding-nya. Menurut Asep, empat hal pokok yang perlu menjadi perhatian Pertamina adalah peningkatan kapasitas produksi, peningkatan kontribusi bagi negara, peningkatan efisiensi biaya, serta perbaikan tata kelola baik di manajemen internal maupun dalam ekosistem usahanya.
“Kalau transformasi tata kelola di ekosistem usaha dan level produksi bisa dilakukan, sebetulnya kita bisa mencontoh Petronas yang mampu memproduksi 2,4 juta barel per hari. Jadi, kapasitas Pertamina ini baru sekitar 20an persennya saja,” ungkap Asep dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan jajaran direksi Pertamina di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (11/9/2025).
Legislator NasDem asal Dapil Jabar V (Kabupaten Bogor) ini juga mengungkapkan potensi kontribusi Pertamina dari sektor hulu yang menurutnya masih cukup besar. Dengan penguasaan produksi di hulu yang lebih dari 70 persen, Asep menilai masih ada ruang konstribusi tambahan yang cukup besar untuk meningkatkan penerimaan negara yang akan berdampak pada pengurangan beban pajak kepada masyarakat.
“Jika Pertamina sebagai salah satu BUMN terbesar di republik ini dapat memberikan konstribusi kepada negara dengan jumlah yang jauh lebih besar, masyarakat pun akan diuntungkan, karena berbagai tuntutan penambahan beban pajak kepada rakyat pun praktis akan berkurang,” jelas Ketua Bidang Energi Sumber Daya Mineral DPP Partai NasDem ini.
Selain itu, Asep yang akrab disapa Kang AW ini menekankan perlunya kejelasan arah strategi Pertamina dalam meningkatkan kapasitas produksi di sektor hulu. Ia mengingatkan Pertamina, agar melakukan pengkajian secara komprehensif atas rencana kegiatan yang akan dilakukannya.
"Mau melakukan eksplorasi untuk menemukan sumur baru atau melakukan eksploitasi dengan cara melakukan pengeboran sumur tua," tukas Asep.
Asep pun meminta Pertamina agar tidak terjebak pada aktivitas teknis semata, melainkan harus berorientasi pada peningkatan kapasitas produksi.
“Kalau hanya mau menggali sumur terus, tanpa kita mengetahui kapasitas produksi minyaknya, hal itu tentu hanya akan menjadi pemborosan. Beda kalau kita menggali sumur lalu mendapatkan minyaknya, ada hasil yang dapat dinilai sepadan dengan pengeluaran,” jelasnya.
Bukan hanya minyak, Asep juga menyoroti isu pasokan gas, khususnya Liquefied Natural Gas (LNG), yang sempat mengalami kelangkaan. Ia meminta Pertamina melakukan kajian mendalam agar persoalan tersebut tidak kembali terulang.
Sebelumnya, Direktur Utama Perusahaan Gas Negara (PGN) Arief S. Handoko yang mengungkapkan bahwa profil gas balance PGN periode 2025 sampai 2035 mengalami tren penurunan. Pada tahun 2035 mendatang wilayah Sumatra dan Jawa Barat diperhitungkan akan mengalami kekurangan gas hingga 513 juta kaki kubik standar per hari (MMSCFD - Million Standard Cubic Feet per Day). Penyebab utamanya, kata Arief, adalah karena penurunan produksi gas dan belum ditemukannya sumber gas baru untuk mengimbangi penurunan produksi tersebut.
“Saya memahami bahwa urusan yang kita bicarakan ini barangkali tidak seartifisial yang kita diskusikan di sini. Banyak hal yang menjadi kendala dalam ekosistem bisnis migas ini, tetapi mudah-mudahan dengan semangat kerja bersama, apa yang harus dilakukan bisa dijalankan,” pungkas Asep. (I-3)
ANGGOTA Komisi VI DPR dari Fraksi Partai NasDem Asep Wahyuwijaya menilai, peringatan keras Presiden Prabowo atas kondisi tata kelola dan usaha BUMN ke belakang sebagai refleksi kegusaran.
Anggota Komisi VI DPR RI Asep Wahyuwijaya mendorong revisi UU Persaingan Usaha agar lebih kontekstual, adil.
Kehadiran Bobibos jika pada akhirnya memang sudah sah untuk didistribusikan ke masyarakat tentu akan menjadi tamparan paling keras untuk Pertamina.
Asep menilai paparan mengenai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang disampaikan Pertamina masih jauh dari memadai.
Menurutnya, terlalu besar ongkos yang harus dikeluarkan jika terus menerus memberikan karpet merah untuk pelaku impor baja ke Indonesia.
ANGGOTA Komisi VI DPR RI, Asep Wahyuwijaya, turut menyoroti langkah Garuda Indonesia mengangkat dua WNA sebagai anggota dewan direksi.
JARINGAN Kerja Penyelamat Hutan Riau (Jikalahari) menolak rencana pemerintah untuk mengalihkan pengelolaan izin 28 perusahaan yang dicabut ke badan usaha milik negara (BUMN).
Disertasi yang dipertahankan Fathudin dalam meraih gelar Doktor Ilmu Hukum tidak sekadar berkontribusi pada pengembangan teori hukum administrasi negara.
Kejaksaan Agung menindaklanjuti perintah Presiden Prabowo Subianto untuk memeriksa eks pejabat BUMN terkait dugaan kebocoran anggaran.
Proyek Bioethanol Glenmore diharapkan dapat membawa manfaat menyeluruh berupa diversifikasi bisnis.
Sepanjang 2025, BSI juga secara konsisten terus memberikan kontribusi untuk masyarakat melalui penyaluran zakat melalui program beasiswa pendidikan siswa berprestasi
NAIK kelas menjadi badan usaha milik negara (BUMN), kinerja BSI pada 2025 progresif jauh di atas industri perbankan sekaligus mengubah peta perbankan Indonesia.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved