Asep Wahyuwijaya Desak Pemerintah Lakukan Pengetatan Impor Baja

ANGGOTA Komisi VI DPR RI Asep Wahyuwijaya menegaskan, membanjirnya produk impor baja harus disikapi Pemerintah dengan regulasi yang ketat. Menurutnya, terlalu besar ongkos yang harus dikeluarkan jika terus menerus memberikan karpet merah untuk pelaku impor baja ke Indonesia.

"Baja adalah salah satu industri strategis yang mestinya diberikan proteksi maksimal oleh negara. Dari satelit hingga peniti bahkan sekarang baki untuk MBG (Makan Bergizi Gratis) saja yang sedang dibutuhkan Pemerintah, industri baja kita malah tidak bisa penuhi," ungkap Asep Wahyuwijaya dalam keterangannya, Jumat (14/11/2025).

Penyataan Asep terkait dengan membanjirnya impor baja ke Indonesia yang datang dari China, Jepang maupun Korea. 

Baca juga : Pakar: MKD Idealnya Gugurkan 5 Anggota DPR RI yang Dinonaktifkan

Legislator NasDem dari Dapil Jawa Barat V (Kabupaten Bogor) itu juga menegaskan, Republik ini memiliki perusaan sendiri yang bernama Krakatau Steel serta beberapa perusahaan lainnya. Tapi hampir semua perusahaan itu bahkan BUMN sendiri pun termegap-megap dan sempoyongan gara-gara aturan main masuknya baja impor terlalu diberikan keleluasaan.

"Saya kira, jika pemerintah dan kita semua ingin menjadikan industri baja kita menjadi tuan rumah di negeri kita sendiri maka pengetatan atas impor baja mutlak dilakukan, insentif untuk industri baja pun harus diberikan agar harganya kompetitif dengan tanpa mengabaikan kualitasnya yang juga harus mumpuni," papar Kang AW, sapaan akrab Asep Wahyuwijaya. 

Ketua Bidang Energi Sumber Daya Mineral DPP Partai NasDem itu juga menambahkan, bila bangsa ini berpikir soal kedaulatan industri baja, dalam kapasitasnya sebagai "mother of industries" maka mutlak ada dalam pikiran kita agar segala industri turunannya pun turut berdaulat. 

Asep mengaku tidak menampik bila kondisi seperti sekarang ini ada unsur kesengajaan dengan dibukanya keran impor baja, oleh karenanya dia minta kondisi ini harus dievaluasi dan diluruskan.

"Kita bicara soal kedaulatan industri strategis yang berpotensi bisa kita lakukan, kenapa malah memberikan kemudahan kepada pihak lain kalau BUMN dan pengusaha kita sendiri sebenarnya bisa lakukan kan?," pungkas Asep. (H-2)