Asep Wahyuwijaya Dukung Penuh Presiden Bersihkan Kutu-Kutu BUMN

ANGGOTA Komisi VI DPR RI dari Fraksi Partai NasDem Asep Wahyuwijaya menilai, peringatan keras Presiden Prabowo atas kondisi tata kelola dan usaha badan usaha milik negara (BUMN) ke belakang sebagai refleksi kegusaran yang tampaknya terus menerus menjadi beban pikirannya. Apalagi, tambah Asep, kita sering mendengar Presiden berkali-kali menyampaikan kondisi ini.

"Apalagi setelah Danantara dibentuk, yang salah satu peran Danantara, khususnya di DAM (Danantara Asset Manajemen), terkait dengan hal pemberesan dan perbaikan tata kelola BUMN. Pak Presiden pasti dapat laporan tentang bagaimana carut marutnya pengelolaan BUMN kita ke belakang yang akhirnya melegitimasi asumsinya," ungkap Asep Wahyuwijaya dalam keterangannya, Rabu (4/2/2026). 

Ditegaskan Asep, inefisiensi BUMN, termasuk pemborosannya, kesembronoan dalam pengelolaannya, yang pada pokoknya akibat kebrobrokan di lingkungan BUMN itu, secara faktual Danantara sendiri menemukan kehilangan potensi kekayaan negara hingga Rp50 triliun per tahun. 

Baca juga : NasDem Minta Pandangan Tertulis Direksi Bank Himbara terkait Penggabungan Aset ke Danantara

"Angka Rp50 triliun baru dari total kerugian yang diakibatkan beban operasional yang sifatnya langsung dan inefisiensi akibat transaksi berlapis (layering transaction) yang dilakukan holding dengan anak cucu perusahaan yang menjadi kerugian tidak langsung. Itu di luar beban utang-utang usaha yang jumlahnya ratusan triliun yang ditimbulkan akibat ugal-ugalan dalam pengelolaan bisnisnya. Luar biasa kan?" terang Asep.

Legislator NasDem dari Dapil Jawa Barat V (Kabupaten Bogor) itu juga mengatakan, BUMN yang mestinya dikelola dengan layak dan menjadi sumber pendapatan negara malah dimakan habis dan dimanfaatkan oleh oknum-oknum pengurusnya dengan cara terus menerus mendirikan 1.000-an anak cucu hingga cicit perusahaan. 

"Perilaku ini yang akhirnya menggeser keberadaan BUMN itu seperti menjadi badan usaha milik nenek moyang mereka sendiri," tukas Asep. 

Baca juga : WNA yang Ditunjuk jadi Direksi BUMN Wajib Lapor LHKPN

Kalau para eksekutif di Danantara (DAM) sekarang saja, tambah Asep, geleng-geleng kepala dan tepuk jidat karena tak habis pikir dengan tingkah polahnya para pengurus BUMN itu, apalagi Presiden kan? Jadi wajar kalau Pak Presiden amat kesal dan geram saat mendapatkan laporannya lalu mengancam bahwa Kejagung akan memeriksa oknum-oknumnya. 

"Secara pribadi, saya sendiri mendukung sepenuhnya keinginan Presiden jika memerintahkan Kejagung untuk memeriksa para oknum di BUMN itu. Bagus untuk membuat efek jera agar pengurus BUMN sekarang tidak lagi sembrono dan ugal-ugalan dalam mengelola badan usaha negara ini," jelas Asep. 

Ketua DPP Partai NasDem itu juga menguraikan, mekanisme punish and reward atau pemberian stick and carrot lazim saja diterapkan jika Presiden berkenan. Masalahnya sekarang tinggal mengantisipasi hambatannya. 

Jika para pengurus BUMN itu mengelak karena merasa telah menandatangani pernyataan acquit et de charge atau pembebasan dan pelepasan tanggung jawab terhadap direksi dan komisaris atas tindakan pengurusan serta pengawasan yang dilakukannya, hal ini tidak berlaku jika ternyata terdapat tindak pidana dan fraud atau kecurangan yang melanggar prinsip-prinsip business judgement rules. 

"Dalam konteks itu, jika Presiden akhirnya memerintahkan Kejagung harus menindaklanjuti kegusarannya, tinggal intensifkan saja komunikasi dan koordinasinya dengan Danantara, insya Allah akan lebih mudah menemukan dan menyisir siapa kutu-kutu di BUMN dulu itu," pungkas Asep.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto mengingatkan pimpinan badan usaha milik negara (BUMN) lama agar bertanggung jawab atas pengelolaan aset negara dan siap menghadapi proses hukum bila ditemukan penyimpangan.

Arahan tersebut disampaikan Presiden saat membuka Rapat Koordinasi Nasional Pemerintah Pusat dan Daerah Tahun 2026 di Sentul International Convention Center (SICC), Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Senin (2/2/2026).(RO/*/I-2)