Headline
Pelanggaran terhadap pembatasan operasional truk memperparah kemacetan.
Pelanggaran terhadap pembatasan operasional truk memperparah kemacetan.
Kumpulan Berita DPR RI
ANGGOTA Komisi VI DPR RI, Asep Wahyuwijaya, menyuarakan keprihatinannya terhadap kondisi industri baja nasional. Asep menegaskan bahwa baja, sebagai mother of industries seharusnya menjadi penopang utama pembangunan ekonomi nasional. Namun kenyataannya, industri baja dalam negeri justru tertekan oleh derasnya intervensi pasar luar, khususnya dari Tiongkok.
“Saya salah satu dari sekian banyak orang yang amat prihatin dengan kondisi industri baja di republik ini. Kalau kita bercermin pada pertumbuhan ekonomi di Amerika dan berbagai negara pada masa lalu dimana keberhasilan revolusi industrinya salah satunya ditopang oleh industri bajanya. Tapi di sini, pada saat pembangunan nasional kita memerlukan baja, industrinya yang notabene milik pemerintah sendiri malah seperti dibunuh dengan sengaja,” ungkap Asep dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi VI DPR dengan PT Krakatau Steel (Persero) Tbk terkait evaluasi kinerja korporasi semester I tahun 2025, di Komplek DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (30/9).
Karena itu, Legislator dari dapil Jabar V (Kabupaten Bogor) itu menilai bahwa pemulihan menyeluruh di Krakatau Steel harus menjadi agenda strategis yang akan mengembalikan kedaulatan produk baja nasional di tanah air.
Ketua Bidang Energi dan Mineral DPP Partai NasDem ini menilai, seluruh kebutuhan anggaran yang diperlukan untuk mengembalikan kedaulatan industri baja ini mestinya ditanggung sepenuhnya.
“Karena amat strategisnya industri ini, kontribusinya terhadap pembangunan dan multiplier effect yang ditimbulkannya signifikan," ujarnya.
Asep juga menegaskan, Danantara harus amat serius mendorong Krakatau Steel kembali berdaya. Indonesia kan punya perbandingan dengan bantuan yang diberikan Danantara kepada Garuda yang dalam kondisi ekuitinya negatif dan semester I tahun 2025 kemarin mengalami kerugian, tapi masih bisa diberikan apalagi ke Krakatau Steel.
"Krakatau Steel ekuitinya masih positif, bisnis masa depannya pun masih cerah. Masa tidak mendapatkan dukungan lebih maksimal,” paparnya.
Legislator NasDem yang akrab disapa Kang AW ini juga menyoroti perlunya modernisasi mesin produksi, perbaikan tata kelola, serta proteksi terhadap produksi baja dalam negeri. Ia menekankan agar seluruh BUMN maupun proyek strategis pemerintah wajib menggunakan baja dari Krakatau Steel. Selain itu, Asep mengingatkan agar proses penyelamatan Krakatau Steel tidak hanya berhenti pada restrukturisasi keuangan dan proteksi terhadap produk domestiknya, tetapi Krakatau Steel pun harus mampu memberikan jawaban atas seluruh kebutuhan industri baja nasional saat ini, termasuk dengan cara memberikan kualitas yang terbaik namun harganya kompetitif selain juga tetap menjaga prinsip-prinsip Good Corporate Governance (GCG) di dalam perusahaannya terkelola dengan baik.
“Jadi restrukturisasi keuangan melalui bantuan dari Danantara, proteksi tata niaga impor dan penambahan bea masuknya, sinergi dan berkolaborasi dengan berbagai program strategis pemerintah dan seluruh BUMN yang memerlukan baja serta menjaga proses tata kelola perusahaan dalam melakukan upaya transformasinya agar tetap dalam koridor ketaatan pada prinsip-prinsip GCG (Good Corporate Governance) adalah agenda komprehensif yang harus dilakukan untuk memulihkan Krakatau Steel khususnya dan industri baja nasional pada umumnya,” pungkasnya. (H-3)
Komisi VI DPR RI meminta pemerintah, khususnya Kemenperin, agar tak menerbitkan Pertek impor baja selama kebutuhan dalam negeri masih dapat dipenuhi industri baja nasional.
Sebagai bagian visi Indonesia Incorporated, Krakatau Steel mendapatkan dukungan modal kerja US$295 juta dari Danantara dengan mekanisme sangat ketat.
IISIA menekankan semua baja yang beredar di Indonesia, baik produksi local maupun impor, wajib memenuhi SNI sebagai jaminan keamanan, keselamatan, dan kualitas produk.
Purbaya mengatakan, saat ini jajarannya terus melakukan penelusuran terhadap perusahaan-perusahaan yang diduga diindikasikan mangkir dari kewajiban pajak terhadap negara.
Dukungan konkret negara melalui proteksi perdagangan, penguatan tata niaga, serta keberpihakan pada produksi dalam negeri akan menjadi fondasi Krakatau Steel untuk bangkit lebih kuat.
Industri baja nasional tengah menghadapi tekanan global dan tantangan struktural, termasuk masuknya produk baja impor berharga rendah yang menekan daya saing.
Keberhasilan penandatanganan LTSA ini didorong dukungan modal kerja Danantara.
Sebanyak 250 peserta mudik gratis diberangkatkan menggunakan enam unit bus menuju berbagai kota di empat provinsi di Pulau Jawa.
Komisi VI DPR RI meminta pemerintah, khususnya Kemenperin, agar tak menerbitkan Pertek impor baja selama kebutuhan dalam negeri masih dapat dipenuhi industri baja nasional.
Transformasi ini merevolusi SDM menjadi business-driven people yang didukung penuh oleh kelincahan organisasi (organizational agility).
Baja modular Krakatau Steel bukan sekadar soal kecepatan, melainkan manifestasi konstruksi masa depan yang ramah lingkungan.
Sebagai bagian visi Indonesia Incorporated, Krakatau Steel mendapatkan dukungan modal kerja US$295 juta dari Danantara dengan mekanisme sangat ketat.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved