Asep Wahyuwijaya Soroti Agenda Transformasi Pertamina dan Tata Kelola Distribusi Gas

ANGGOTA Komisi VI DPR RI, Asep Wahyuwijaya, menyoroti agenda transformasi BUMN dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi VI DPR bersama PT Pertamina (Persero). Dalam RDP di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (11/2) tersebut, Ia menegaskan pentingnya memastikan langkah restrukturisasi Pertamina selaras dengan kebijakan korporasi Danantara sebagai superholding BUMN.

Legislator Partai NasDem itu menyoroti agenda transformasi Danantara yang mencakup streamlining horizontal melalui klasterisasi bisnis dan pembentukan subholding, serta streamlining vertikal berupa pengurangan jumlah BUMN. Khusus untuk Pertamina, ia menegaskan bahwa dalam skema Danantara hanya terdapat empat subholding, yakni hulu, hilir, gas, dan PNRE (Power & New Renewable Energy).

"Subholding Integrated Marine Logistic ini tidak termasuk ke dalam agenda pembentukan subholding di Pertamina oleh Danantara. Jika subholding Ini muncul dari mana dasarnya? Pembentukan subholding ini perlu dikonfirmasi ke Danantara,” tegasnya.

Baca juga : Asep Wahyuwijaya Kritisi Potensi PNBP, Transisi Energi dan Rencana Restrukturisasi di Pertamina

Lebih lanjut, Alumni Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran ini menyoroti tajam agenda streamlining vertikal yang membidik pemangkasan drastis BUMN, dari lebih 1.000 entitas menjadi hanya 200-300 perusahaan pada 2026. Langkah transformasi struktural ini, menurutnya, digulirkan untuk mengerek efisiensi nasional hingga Rp50 triliun per tahun. 

"Di Pertamina sendiri yang menaungi sekitar 250 anak-cucu perusahaan, saya menilai, efektifitas restrukturisasi di tubuh perusahaan energi ini menyimpan potensi efisiensi hingga sekitar Rp12,5 triliun atau lebih," tukasnya.

Selain isu restrukturisasi, Anggota DPR RI dari Dapil Jawa Barat V (Kabupaten Bogor) itu juga menyoroti tata kelola distribusi gas, khususnya dalam kaitannya dengan keberadaan agen dan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP). 

“Yang kita ingin pastikan, jangan sampai KDMP menjadi kanibal bagi agen lama. Namun di sisi lain pun, harus ada evaluasi atas keberadaan jumlah agen yang ada berikut besaran DO yang terdistribusi serta kebutuhan riil masyarakat. Sehingga pada ujungnya, agen yang sudah lolos evaluasi dan melalui jaringan distribusi baru gas melon melalui KDMP, diharapkan mampu mengatasi kebutuhan warga dan mengantisipasi kelangkaan gas.” pungkasnya.(RO/E-4)