Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
ANGGOTA Komisi VI DPR RI, Rieke Diah Pitaloka menyoroti biaya digitalisasi Pertamina melalui aplikasi yang dinilai tidak masuk akal. Hal ini dinyatakan oleh Rieke saat rapat dengar pendapat (RDP) dengan Pertamina di Gedung DPR RI pada 11 Maret lalu.
Rieke menyadari ada indikasi dugaan korupsi dalam proyek digitalisasi dari SPBU Pertamina melihat dari data yang didapatkan.
Pertamina disebut Rieke harus membayar Rp15,24 per liter BBM kepada Telkom yang dikalikan dengan penjualan Pertalite terlalu besar.
"Kemudian Pertamax 22 ribu per liter. Bisa dihitung kalau itu dipotong oleh Telkom senilai 15,24 rupiah per hari dengan alasan membangun aplikasi untuk keakuratan data penerima subsidi dari 2018-2023, gak masuk akal," ungkap Rieke.
"Semahal itu kah membangun aplikasi? Dan apa hasilnya? Hasilnya data tetap berantakan, subsidi BBM tetap tidak tepat sasaran," sambungnya.
Politikus PDIP itu melanjutkan bahwa proyek ini harus mendapat atensi dari aparat penegak hukum karena terdapat indikasi dugaan korupsi.
Sementara itu VP Corporate Communication Telkom, Andri Herawan Sasoko menjelaskan proyek digitalisasi SPBU merupakan bagian dari program Sinergi BUMN yang dilaksanakan pada 2018-2023.
“Dalam prosesnya, Telkom telah mengikuti seluruh ketentuan dan peraturan yang berlaku, baik dari sisi internal Telkom maupun regulasi pengadaan yang ditetapkan oleh korporasi pemilik program,” kata Andri ketika dikonfirmasi.
Andri mengatakan pihaknya menghormati dan mendukung penuh langkah aparat penegak hukum dan pihak yang berwenang dalam menjalankan proses yang diperlukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
“Sebagai perusahaan yang berkomitmen terhadap penerapan prinsip tata kelola perusahaan yang baik (Good Corporate Governance/GCG), Telkom senantiasa mengedepankan transparansi, akuntabilitas, dan kepatuhan dalam setiap proses bisnis yang dijalankan,” pungkasnya. (Cah)
RUU Perampasan Aset dibutuhkan untuk memperbaiki sistem hukum yang masih lemah terhadap hasil kejahatan yang merugikan keuangan Negara.
RUU ini tidak hanya berorientasi pada penindakan, tetapi juga pada pemulihan aset negara (asset recovery) sebagai bagian penting dari keadilan substantif.
Sebagian siswa cenderung terlalu dimanja dan setiap persoalan kecil dilaporkan kepada orang tua, bahkan berujung pada kriminalisasi guru.
Struktur insentif politik Indonesia yang masih tersentralisasi membuat kompetisi elit nasional tetap berlanjut di level daerah.
Pembaruan UU Pemilu merupakan mandat yang telah diberikan pimpinan DPR RI kepada Komisi II untuk dibahas secara mendalam.
Tanpa perubahan mendasar, parlemen berpotensi semakin dikuasai kelompok bermodal besar.
ANGGOTA Komisi VI DPR RI Rieke Diah Pitaloka menilai pemulihan listrik di Sumatera Utara, Aceh, dan Sumatera Barat harus dilakukan secara bertahap.
Rieke Diah Pitaloka, menegaskan bahwa pemulihan kelistrikan pascabencana di Aceh serta wilayah terdampak di Sumatera Utara dan Sumatera Barat harus dilakukan secara bertahap.
“Ini adalah nyawa seseorang. andai itu keluarga saya, saya hrs bagaimana? Diam? Menunggu keadilan? Apakah ada keadilan itu? Semoga keluarga korban diberi kesabaran."
Wahana Kreator Nusantara kembali menelurkan karya provokatif bertajuk Agen +62, sebuah film aksi-komedi yang menyelipkan kritik sosial terhadap maraknya praktik judi online di Indonesia.
Film Komedi Aksi Agen +62, Tayang 3 Juli 2025 di Bioskop! Keanu Agl jadi ustaz, Rieke Diah Pitaloka nyamar jadi tukang katering, dan Cinta Laura bersembunyi dari pengintaian keduanya.
Setelah vakum selama 17 tahun dari dunia perfilman, Rieke Diah Pitaloka kembali menyapa penggemar melalui film aksi komedi berjudul Agen +62.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved