Headline
Diskon transportasi hingga 30%, bantuan pangan, dan sistem kerja fleksibel bergulir.
Diskon transportasi hingga 30%, bantuan pangan, dan sistem kerja fleksibel bergulir.
Kumpulan Berita DPR RI
ANGGOTA Komisi VI DPR RI, Rieke Diah Pitaloka menyoroti biaya digitalisasi Pertamina melalui aplikasi yang dinilai tidak masuk akal. Hal ini dinyatakan oleh Rieke saat rapat dengar pendapat (RDP) dengan Pertamina di Gedung DPR RI pada 11 Maret lalu.
Rieke menyadari ada indikasi dugaan korupsi dalam proyek digitalisasi dari SPBU Pertamina melihat dari data yang didapatkan.
Pertamina disebut Rieke harus membayar Rp15,24 per liter BBM kepada Telkom yang dikalikan dengan penjualan Pertalite terlalu besar.
"Kemudian Pertamax 22 ribu per liter. Bisa dihitung kalau itu dipotong oleh Telkom senilai 15,24 rupiah per hari dengan alasan membangun aplikasi untuk keakuratan data penerima subsidi dari 2018-2023, gak masuk akal," ungkap Rieke.
"Semahal itu kah membangun aplikasi? Dan apa hasilnya? Hasilnya data tetap berantakan, subsidi BBM tetap tidak tepat sasaran," sambungnya.
Politikus PDIP itu melanjutkan bahwa proyek ini harus mendapat atensi dari aparat penegak hukum karena terdapat indikasi dugaan korupsi.
Sementara itu VP Corporate Communication Telkom, Andri Herawan Sasoko menjelaskan proyek digitalisasi SPBU merupakan bagian dari program Sinergi BUMN yang dilaksanakan pada 2018-2023.
“Dalam prosesnya, Telkom telah mengikuti seluruh ketentuan dan peraturan yang berlaku, baik dari sisi internal Telkom maupun regulasi pengadaan yang ditetapkan oleh korporasi pemilik program,” kata Andri ketika dikonfirmasi.
Andri mengatakan pihaknya menghormati dan mendukung penuh langkah aparat penegak hukum dan pihak yang berwenang dalam menjalankan proses yang diperlukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
“Sebagai perusahaan yang berkomitmen terhadap penerapan prinsip tata kelola perusahaan yang baik (Good Corporate Governance/GCG), Telkom senantiasa mengedepankan transparansi, akuntabilitas, dan kepatuhan dalam setiap proses bisnis yang dijalankan,” pungkasnya. (Cah)
Sidang pemeriksaan pendahuluan perkara tersebut digelar Kamis (4/2) dan dipimpin Ketua MK Suhartoyo, didampingi Hakim Konstitusi Daniel Yusmic P. Foekh dan M. Guntur Hamzah.
Ia juga mengkritik wacana penghapusan pilkada langsung yang kembali mencuat dengan dalih efisiensi anggaran.
Para pemohon dalam perkara ini mempersoalkan Pasal 47 ayat (1) dan ayat (2) UU TNI, yang dinilai berpotensi membuka kembali dominasi militer di ranah sipil.
Hal itu disampaikan Misbakhun usai rapat kerja Komisi XI DPR bersama Kementerian Keuangan terkait penyerahan daftar inventarisasi masalah (DIM) revisi Undang-Undang P2SK, Rabu (4/2).
Diperlukan perubahan UU P2SK agar pengaturannya selaras dengan arah dan semangat putusan Mahkamah Konstitusi melalui pengusulan RUU kumulatif terbuka.
Menurutnya, seorang tokoh agama memikul tanggung jawab moral yang besar untuk menjadi teladan bagi umat, bukan justru terlibat dalam tindakan kekerasan.
DI tengah melimpahnya sumber daya alam Kalimantan Timur, ironi justru mencuat dari wajah sosial masyarakatnya.
ANGGOTA Komisi VI DPR RI Rieke Diah Pitaloka menilai pemulihan listrik di Sumatera Utara, Aceh, dan Sumatera Barat harus dilakukan secara bertahap.
Rieke Diah Pitaloka, menegaskan bahwa pemulihan kelistrikan pascabencana di Aceh serta wilayah terdampak di Sumatera Utara dan Sumatera Barat harus dilakukan secara bertahap.
“Ini adalah nyawa seseorang. andai itu keluarga saya, saya hrs bagaimana? Diam? Menunggu keadilan? Apakah ada keadilan itu? Semoga keluarga korban diberi kesabaran."
Wahana Kreator Nusantara kembali menelurkan karya provokatif bertajuk Agen +62, sebuah film aksi-komedi yang menyelipkan kritik sosial terhadap maraknya praktik judi online di Indonesia.
Film Komedi Aksi Agen +62, Tayang 3 Juli 2025 di Bioskop! Keanu Agl jadi ustaz, Rieke Diah Pitaloka nyamar jadi tukang katering, dan Cinta Laura bersembunyi dari pengintaian keduanya.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved