Headline
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Kumpulan Berita DPR RI
ANGGOTA Komisi XII DPR Ramson Siagian meminta agar Pertamina Patra Niaga untuk menjelaskan soal isu pengoplosan BBM jenis Pertamax. Dia mengingatkan jangan sampai harus Presiden Prabowo Subianto yang turun tangan untuk menanggapi isu tersebut.
"Jangan sampai bapak presiden harus mengklarifikasi soal itu, langsung dari Pertamina yang mengklarifikasi kebetulan itu bidangnya Pertamina Patra Niaga," kata Ramson saat rapat dengar pendapat (RDP) di Komisi XII DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (26/2)
Ramson mengatakan saat ini berkembang opini di masyarakat soal kualitas BBM jenis Pertamax. Hal ini imbas perkara yang menjerat Direktur Utama (Dirut) PT Pertamina Patra Niaga Riva Siahaan.
Riva telah berstatus tersangka kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang pada PT Pertamina (Persero) periode 2018 hingga 2023. Riva disebut membeli Pertalite dan dioplos menjadi Pertamax.
"Supaya jangan menjadi opini negatif ke publik nanti publik merasa dibohongi bahaya juga ini. Jadi ada suatu apa namanya, merasa dibohongi lah, enggak perlu saya sebutkan tingkatan di atasnya," ujar dia.
Dia menekankan bahwa pemerintahan Prabowo berkomitmen memperhatikan kondisi rakyat. Pemerintah ingin memastikan bahwa semua kebutuhan rakyat aman, termasuk soal konsumsi BBM.
"Supaya semua aman. Karena memang pemerintahan bapak Prabowo Subianto betul-betul sangat memperhatikan kepentingan rakyat, termasuk soal ini juga, jadi diklarifikasi juga," jelas dia. (P-4)
Setelah rangkaian penyelidikan, polisi menangkap AK di persembunyiannya di Kecamatan Pusakajaya pada Senin (8/12)
Wawan mengaku menggunakan data dari kajian pertama Pranata pada Maret 2014.
Razia dilakukan menyusul banyaknya keluhan konsumen terutama pengendara roda dua, yang motornya mogok setelah mengisi BBM jenis pertalite.
Perjanjian mengalami beberapa kali adendum perubahan yang dinilai mengakibatkan terjadinya kerugian negara karena harga sewa terminal yang tinggi.
KASUS pemalsuan BBM yang melibatkan mobil tangki bodong menggunakan identitas perusahaan terjadi di Kota Medan, Sumatra Utara.
SATUAN reserse kriminal Polrestabes Medan menyegel dan menutup satu stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) nagalan 14.201.135 di Jalan Flamboyan Raya, Kota Medan, Sumatra Utara.
Jaksa penuntut umum (JPU) Kejaksaan Agung akan menghadirkan sejumlah tokoh sebagai saksi dalam sidang perkara dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang periode 2018-2023.
Inovasi teknologi migas kembali diadaptasi PT Pertamina Gas (Pertagas) untuk menjawab persoalan dasar masyarakat desa, khususnya dalam menjaga infrastruktur pipa air.
Untuk itu Imron meminta Pertamina agar terus meningkatkan kinerja, melalui lifting yang terus meningkat diharapkan bisa mendukung upaya ketahanan energi nasional.
PT Pertamina Patra Niaga menyediakan layanan air minum isi ulang di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) Pertamina.
Umar Said menekankan, tidak ada undangan dari Dimas. Umar Said juga membenarkan saat dikonfirmasi para peserta membayar masing-masing untuk main golf tersebut.
Fakta persidangan telah membuktikan nilai Rp 2,9 triliun bukanlah kerugian negara. Nilai itu adalah pembayaran Pertamina atas penyewaan tangki BBM milik PT OTM.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved