Headline
PERADABAN tidak pernah tumbuh di ruang hampa. Ia dibangun oleh gagasan, dirawat oleh nilai, dan dijaga oleh nalar.
PERADABAN tidak pernah tumbuh di ruang hampa. Ia dibangun oleh gagasan, dirawat oleh nilai, dan dijaga oleh nalar.
Kumpulan Berita DPR RI
KETUA Kelompok Fraksi (Kapoksi) Partai NasDem Komisi IX DPR RI, Irma Suryani, memastikan pemerintah tetap menjamin perlindungan terhadap warga negara yang hendak pergi dan bekerja di luar negeri. Hal itu merespons riuh rendah di ruang publik terkait tagar #KaburAjaDulu yang memunculkan diskursus di masyarakat.
"Kalau mau ke luar kita fasilitasi. Saya enggak mengampanyekan, tetapi itu hak setiap warga negara Indonesia. Mau ke mana pun dia, dijamin, kalau dia punya kapasitas, skill," ujar Irma dalam program HotRoom MetroTV, Rabu (19/2/2025).
Legislator NasDem dari Dapil Sumsel II (Kabupaten Ogan Komering Ulu, Ogan Komering Ilir, Muaraenim, Lahat, Ogan Komering Ulu Timur, Ogan Komering Ulu Selatan, Ogan Ilir, Empat Lawang, Kota Pagar Alam, Kota Prabumulih, dan Penukal Abab Lematang Ilir) itu mengungkapkan, ada temuan sejumlah warga negara Indonesia yang pergi ke Inggris selama sembilan bulan. Namun, nasib mereka nahas karena belum mendapatkan pekerjaan sehingga telantar.
Pemerintah berkewajiban untuk membantu pemulangan mereka ke Tanah Air. "Kalau berangkat ke luar negeri seperti kejadian di Inggris itu, mereka luntang-lantung pada akhirnya yang membantu memulangkan pemerintah," ungkapnya.
Bahkan, ada juga warga negara Indonesia yang pergi ke luar negeri secara ilegal dan tersandung masalah. Hal tersebut juga tetap menjadi kewajiban pemerintah untuk memberikan perlindungan dan menuntaskan masalah yang muncul.
"Ada juga yang pergi secara ilegal ke luar negeri enggak lapor sama pemerintah, tetapi ketika ada masalah teriak-teriak. Itu tetap harus menjadi kewajiban pemerintah untuk melindungi. Mau dia legal, mau dia ilegal kalau terjadi masalah di luar negeri pemerintah wajib melindungi," papar Irma.
Untuk itu, Irma berharap tagar yang mengemuka di ruang maya tersebut mesti disikapi secara bijak, terutama berkaitan dengan keinginan anak muda Indonesia untuk pergi bekerja atau mencari penghidupan yang lebih layak di luar negeri.
"Warga negara Republik Indonesia punya hak dan kewajiban sebagai warga negara. Kalau mereka mau kabur, mau cari hidup yang lebih layak di luar negeri, so what? Enggak ada masalah. Harusnya enggak perlu dipersoalkan sampai dibilang di mana nasionalismenya, enggak perlu," ujar Irma.
"Jadi menurut saya, anak-anak muda kita yang mau berangkat ke luar negeri, saya hanya menyarankan satu. Pergilah secara legal, siapkan visa kerja dan harus tahu di negara penempatan itu pekerjaannya apa. Kalau enggak ada, jangan ke luar negerilah, karena akan merepotkan diri sendiri dan pemerintah," paparnya. (RO/I-2)
Siapa Sudewo? Simak profil Bupati Pati yang dilantik pada 2025, lengkap dengan biodata, karier politik, dan perjalanan menuju kursi kepala daerah.
Ketua Komisi II DPR RI Rifqinizamy Karsayuda memastikan mekanisme pemilihan presiden dan wakil presiden (Pilpres) tetap dilakukan secara langsung oleh rakyat.
Ahmad Safei meminta Kementerian Perhubungan bersama Basarnas, TNI, dan Polri untuk segera melakukan pencarian korban hilangnya pesawat ATR 42-500
Wakil Ketua Komisi V DPR RI mendesak Kemenhub melakukan audit soal insiden hilangnya kontak pesawat ATR 42-500 milik Indonesia Air Transport (IAT) dengan registrasi PK-THT di wilayah Maros
Pesawat tersebut dilaporkan hilang kontak pada Sabtu (17/1) sekitar pukul 13.17 WITA, dan hingga kini proses pencarian serta verifikasi masih dilakukan oleh Basarnas, TNI/Polri
WAKIL Ketua Komisi I DPR RI, Sukamta mengatakan inisiatif pemerintah menyusun Rancangan Undang-Undang (RUU) Penanggulangan Disinformasi dan Propaganda Asing
Yang lebih mendesak adalah menyamakan persepsi antara pengusul, BPKH, dan Baleg DPR RI mengenai bentuk dan karakter kelembagaan BPKH ke depan.
ANGGOTA Komisi VI DPR RI dari Fraksi Partai NasDem Asep Wahyuwijaya menilai, inisiatif pemerintah untuk mendirikan BUMN tekstil merupakan langkah yang tepat dan strategis.
Anggota DPR Fraksi NasDem, Rudianto Lallo, menegaskan bahwa Indonesia kini resmi memasuki babak baru dalam sistem hukum pidana.Hal ini ditandai dengan mulai berlakunya KUHAP baru
ANGGOTA Komisi II DPR RI, Cindy Monica, menegaskan akan mengawal kemudahan pengurusan dokumen kependudukan bagi masyarakat terdampak bencana.
Langkah pemerintah untuk menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) guna mengatur penempatan anggota Polri pada jabatan sipil sebagai solusi yang bijak.
Bendahara Umum Partai NasDem Ahmad Sahroni mengingatkan agar proses pemulihan pascabencana di sejumlah wilayah Sumatra tidak dibarengi dengan narasi yang berpotensi memecah belah.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved