Headline
Pansus belum pastikan potensi pemakzulan bupati.
KETUA Kelompok Fraksi (Kapoksi) Partai NasDem Komisi IX DPR RI, Irma Suryani, memastikan pemerintah tetap menjamin perlindungan terhadap warga negara yang hendak pergi dan bekerja di luar negeri. Hal itu merespons riuh rendah di ruang publik terkait tagar #KaburAjaDulu yang memunculkan diskursus di masyarakat.
"Kalau mau ke luar kita fasilitasi. Saya enggak mengampanyekan, tetapi itu hak setiap warga negara Indonesia. Mau ke mana pun dia, dijamin, kalau dia punya kapasitas, skill," ujar Irma dalam program HotRoom MetroTV, Rabu (19/2/2025).
Legislator NasDem dari Dapil Sumsel II (Kabupaten Ogan Komering Ulu, Ogan Komering Ilir, Muaraenim, Lahat, Ogan Komering Ulu Timur, Ogan Komering Ulu Selatan, Ogan Ilir, Empat Lawang, Kota Pagar Alam, Kota Prabumulih, dan Penukal Abab Lematang Ilir) itu mengungkapkan, ada temuan sejumlah warga negara Indonesia yang pergi ke Inggris selama sembilan bulan. Namun, nasib mereka nahas karena belum mendapatkan pekerjaan sehingga telantar.
Pemerintah berkewajiban untuk membantu pemulangan mereka ke Tanah Air. "Kalau berangkat ke luar negeri seperti kejadian di Inggris itu, mereka luntang-lantung pada akhirnya yang membantu memulangkan pemerintah," ungkapnya.
Bahkan, ada juga warga negara Indonesia yang pergi ke luar negeri secara ilegal dan tersandung masalah. Hal tersebut juga tetap menjadi kewajiban pemerintah untuk memberikan perlindungan dan menuntaskan masalah yang muncul.
"Ada juga yang pergi secara ilegal ke luar negeri enggak lapor sama pemerintah, tetapi ketika ada masalah teriak-teriak. Itu tetap harus menjadi kewajiban pemerintah untuk melindungi. Mau dia legal, mau dia ilegal kalau terjadi masalah di luar negeri pemerintah wajib melindungi," papar Irma.
Untuk itu, Irma berharap tagar yang mengemuka di ruang maya tersebut mesti disikapi secara bijak, terutama berkaitan dengan keinginan anak muda Indonesia untuk pergi bekerja atau mencari penghidupan yang lebih layak di luar negeri.
"Warga negara Republik Indonesia punya hak dan kewajiban sebagai warga negara. Kalau mereka mau kabur, mau cari hidup yang lebih layak di luar negeri, so what? Enggak ada masalah. Harusnya enggak perlu dipersoalkan sampai dibilang di mana nasionalismenya, enggak perlu," ujar Irma.
"Jadi menurut saya, anak-anak muda kita yang mau berangkat ke luar negeri, saya hanya menyarankan satu. Pergilah secara legal, siapkan visa kerja dan harus tahu di negara penempatan itu pekerjaannya apa. Kalau enggak ada, jangan ke luar negerilah, karena akan merepotkan diri sendiri dan pemerintah," paparnya. (RO/I-2)
Berikut isi pidato Ketua DPR RI Puan Maharani dalam Sidang Tahunan MPR RI.
Kami mengajak masyarakat untuk terus aktif mengawal kinerja DPR. Partisipasi publik yang kuat memperkuat legitimasi dan kualitas kebijakan. Kritik yang konstruktif sangat kami butuhkan.
Hukum acara pidana tidak semata-mata untuk menghukum tersangka, tetapi untuk memastikan tidak terjadinya kesewenang-wenangan negara terhadap warga negaranya.
Dalam surat DPR dengan perihal Seruan Mendesak untuk Tindakan Segera Guna Mengakhiri Bencana Kemanusiaan di Jalur Gaza mencakup enam poin desakan ke PBB.
KETUA BKSAP DPR RI Mardani Ali Sera menyampaikan bahwa Ketua DPR Puan Maharani mengirim surat resmi kepada PBB untuk mendesak pembukaan blokade Gaza.
Ketua DPR RI Puan Maharani menekankan perlunya evaluasi pembinaan di tubuh TNI agar membangun hubungan senior-junior yang saling menghormati.
Gunjingan banyak orang bahwa NasDem adalah partai pragmatis, lagi medioker, sebenarnya dilandasi dua alasan mendasar.
Presiden Prabowo Subianto bisa fokus pada program strategis nasional yang dihajatkan langsung kepada kebutuhan dasar rakyat.
Partai NasDem mendesak dialog konstitusional untuk menyikapi pemisahan pemilu nasional-lokal. DPR dan Pemerintah didesak untuk tidak lagi membenturkan putusan MK dengan UUD.
KETUA Komisi XIII DPR RI, Willy Aditya merespons polemik hak royalti untuk pemutaran lagu di ruang publik. Ia meminta semua pihak mengedepankan falsafah Pancasila dan tidak saling serang.
REVISI Undang-Undang PPMI harus mempertimbangkan perlindungan menyeluruh yang responsif gender dan prinsip-prinsip HAM bagi para pekerja migran Indonesia (PMI).
Partai NasDem menyatakan komitmennya untuk membuka ruang bagi generasi muda dalam dunia politik.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved